Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan daerah
melalui
otonomi daerah
berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1999 dititik beratkan pada
pemerintahan Kabupaten. Dengan alasan pemerintahan kabupatenlah yang langsung
berhubungan dengan masyarakat.
Pembangunan daerah dimaksudkan untuk mendorong,
memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka membangun daerahnya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan
yang dilaksanakan daerah meliputi berbagai bidang, salah
satunya pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah
dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu
pola
kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang
perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan
ekonomi)
dalam
wilayah
tersebut. (Lincolin, 1999:108).
Selanjutnya menurut Lincolin, pembangunan ekonomi yang
akan dilaksanakan oleh daerah harus didasarkan pada potensi
yang berasal dari daerah tersebut, guna menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja
sehingga masyarakat merasa diikutsertakan
dalam
membangun
daerahnya.
Karena tujuan pembangunan ekonomi
daerah
adalah
untuk
meningkatkan jumlah dan jenis peluang
kerja untuk masyarakat daerah. (Lincolin,1999:109).
Untuk meningkatkan peluang
kerja bagi masyarakat, pemerintah daerah harus mampu membuat perencanan pembangunan, yang nantinya tenaga kerja dapat terserap disetiap
sektor
ekonomi. Jika kegiatan perekonomian
dapat
berjalan dengan lancar akan memperoleh hasil
yang maksimal dan memberi sumbangan
yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi.
Bila dilihat keadaan
setiap sektor ekonomi selama periode
1996 dan 2000 terlihat
bahwa setiap krisis ekonomi yang terjadi sangat mempengaruhi
pertumbuhan setiap sektor ekonomi pendukung
PDRB. Tahun 1996 dan 1997, semua
sektor
ekonomi mengalami
pertumbuhan positif. Sebaliknya pada
tahun 1998 hampir semua sektor mengalami laju pertumbuhan negatif, kecuali Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih. Laju pertumbuhannya sebesar 3,64%. Laju
pertumbuhan sektor listrik,
Gas,
dan Air Bersih yang positif memberikan indikasi bahwa listrik dan air merupakan kebutuhan
penting dari masyarakat.
Tahun 1999-2003 dengan
membaiknya perekonomian, maka seluruh
sektor berhasil bangkit dengan laju pertumbuhan positif kecuali sektor jasa.
Sektor ekonomi yang berperan terhadap merosotnya
pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah antara lain sektor pertanian, sektor listrik dan sektor
jasa-jasa. Pertumbuhan terendah dialami sektor pertanian.
Peranan PDRB Kabupaten Semarang sudah
cukup
besar
dibandingkan
dengan
Kabupaten
lain. Sama halnya dengan PDRB Jawa Tengah keadaan ekonomi di Kabupaten
Semarang juga mengalami gerak yang
menurun.
Penurunan terjadi di tahun
1998 karena krisis ekonomi. Tahun 1999 kembali mengalami kenaikan
yang lebih baik.
Alasan di Kabupaten Semarang karena
sebagai salah satu kabupaten di Jawa
Tengah yang memiliki PDRB cukup besar sumbangannya
bagi propinsi. Hal ini
terlihat
dalam
tabel
3,
dimana
PDRB
dari
tahun
ke
tahun
selalu
mengalami peningkatan kecuali pada tahun 1998 yang mengalami penurunan karena krisis ekonomi. Kabupaten Semarang juga tidak
luput
dari
krisis
tersebut mulai berbenah
dan itu terbukti pada tahun 1999-2003, PDRB selalu mengalami peningkatan meski tidak dalam jumlah besar. Adanya peningkatan
dari tahun 1999-2003 menunjukkan bahwa perbaikan perekonomian Kabupaten Semarang semakin disempurnakan. Kabupaten
Semarang sekarang ini berusaha untuk
terus
meningkatkan PDRB
daerah
seiring
dengan pembangunan daerahnya
yang semakin mantap dan perencanaan yang tepat,
hal ini didukung pula dengan sumber daya manusianya
Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang adalah peningkatan
sektor industri, pertanian
dan pariwisata (INTANPARI), dimana ketiga sektor tersebut memiliki
potensi. Akan tetapi jika dilihat dari angka PDRB untuk Kabupaten Semarang sektor
pertanian masih relatif kecil jika dibandingkan dengan sektor industri dan pariwisata (jasa-jasa). Pertumbuhan yang
ditetapjan sebesar 4% dalam perekonomian
Kabupaten Semarang.
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah, peran pemerintah
diperlukan yaitu dalam
pembuatan
strategi
dan
perencanaan
pembangunan daerah, dengan memperhatikan
pergeseran
sektor
ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun.
Pemerintah daerah harus mengetahui bagaimana
pengaruh
terjadinya
perubahan struktur ekonomi pada pertumbuhan
ekonomi daerah. Untuk mengetahuinya, pemerintah harus melakukan
analisis
terhadap
perubahan
struktur ekonomi yang terjadi di daerah dengan membandingkannya dengan daerah yang lebih
besar. Analisis ini digunakan
untuk menentukan kinerja atau
produktivitas perekonomian daerah,
karena dalam analisis
ini ada tiga bidang yang saling
berhubungan satu dengan yang lainnya
yaitu
pertumbuhan ekonomi, pergeseran proporsional, dan pergeseran diferensial. (Lincolin,1999:139).
Guna mendukung analisis
tersebut kita perlu melakukan
penggolongan setiap kegiatan (industri) yang ada, apakah itu industri basic atau non basic, yaitu usaha mengukur
konsentrasi dari suatu kegiatan
(industri) dalam suatu daerah, dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah
Kabupaten, dengan peranan kegiatan (industri) sejenis dalam
perekonomian daerah propinsi.
Dengan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk
mengadakan penelitian tentang “ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 1996
– 2003”
Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar