Pembangunan ekonomi adalah proses merubah struktur ekonomi yang belum berkembang dengan jalan capital investment dan human investment bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran penduduk atau income per capita naik (Hasibuan, 1987: 12). Suparmoko, pembangunan ekonomi adalah usaha- usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita (2002: 5). Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk meningkatkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas.
Pembangunan ekonomi dapat memberikan kepada manusia kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam sekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasannya dalam mengadakan suatu tindakan tertentu. Pembangunan ekonomi ini mempunyai tiga sifat penting, yaitu :
a. Suatu proses yang berarti merupakan perubahan yang terjadi terus- menerus.
b. Suatu usaha untuk menaikkan pendapatan per jiwa/income per capita.
c. Kenaikan income per capita itu harus terus-menerus dan pembangunan itu dilakukan sepanjang masa (Hasibuan, 1987: 12).
Pemberlakuan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pelimpahan sebagian wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam rangka pembangunan nasional negara Republik Indonesia dan pemberlakuan Undang-undang No.
33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diharapkan bisa memotifasi peningkatan kreatifitas dan inisiatif untuk lebih menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah, dan dilaksanakan secara terpadu, serasi, dan terarah agar pembangunan disetiap daerah dapat benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah.
Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran seluruh Pemerintah Daerah yang telah berhasil memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing. Sebagai upaya memperbesar peran dan kemampuan daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangga. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, pemerintah daerah tingkat satu memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia di daerah itu dan dituntut untuk bisa lebih mandiri. Terlebih dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka pemerintah daerah tingkat satu harus bisa mengoptimalkan pemberdayaan semua potensi yang dimiliki dan perlu diingat bahwa pemerintah daerah tingkat satu tidak boleh terlalu mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan domestik regional bruto perkapita (PDRB perkapita) (Zaris, 1987: 82). Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Provinsi-provinsi yang berada di pulau Jawa (kecuali DKI Jakarta) ternyata mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tergolong rendah. Ini dikarenakan sedikitnya sumber daya alam yang dimiliki oleh provinsi- provinsi yang berada di pulau Jawa. Sumber daya alam ini merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan daerah, selain pola investasi dan perkembangan prasarana transportasi (Zaris, 1987: 86). Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, meskipun telah digunakan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah. Jawa Tengah yang dikategorikan memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah ternyata memiliki sumber daya alam yang cukup banyak. Laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah selama kurun waktu lama tahun terakhir ini selalu mengalami kenaikan, walaupun kenaikan itu tudak terlalu signifikan.
Dibandingkan dengan propinsi lain di pulau Jawa, nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah relatif lebih rendah. Dari Tabel 1.2 menujukkan bahwa nilai PDRB Jawa Tengah selalu berada di bawah Provinsi Jawa Timur, bahkan lebih rendah dari Jawa Barat meskipun telah dimekarkan menjadi Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat. Ini terlihat dalam Tabel 1.2, pada 2 tahun terakhir PDRB Jawa Tengah yang selalu mengalami kenaikan tetapi masih kalah di banding dengan Jawa Barat dan Jawa Timur. Angka tersebut cukup signifikan yaitu hampir 2 kali lipat dari PDRB Jawa Tengah. Sedangkan untuk D.I. Jogjakarta dan Banten masih kalah dengan Jawa Tengah.
Perkembangan penerimaan daerah provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 1.3 dimana komposisi dan proporsi Pendapatan Asli Daerah yang digali oleh pemerintah daerah sudah mengalami peningkatan baik jumlah maupun proporsi pendapatan dari dari subsidi masih tetap naik, tetapi proporsinya terhadap total penerimaan sudah mengalami penurunan. Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2000 PAD Jawa Tengah hanya 474.210.349 (dalam ribu rupiah) dan mengalami kenaikan tiap tahunnya hingga pada tahun 2005 telah mencapai nilai 2.491.395.611 (dalam ribuan rupiah). Ini menunjukkan bahwa penggalian dana oleh pemerintah daerah propinsi melalui sumber daya asli daerah dapat termanfaatkan dengan maksimal. Meningkatnya PAD dan penurunan proporsi tingkat subsidi diharapkan dapat menjadi sinyal bagi kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.
Pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkesinambungan akan lebih sulit dilakukan pemerintah daerah apabila tanpa adanya dukungan dari pihak swasta. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang mendukung penanaman modal yang saling menguntungkan baik bagi pemerintah daerah, pihak swasta maupun terhadap masyarakat daerah. Tumbuhnya iklim investasi yang sehat dan kompetitif diharapkan akan memacu perkembangan investasi yang saling menguntungkan dalam pembangunan daerah.
Nilai investasi di Jawa Tengah sangat fluktuatif. Kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2004. Dari 17 proyek penanaman modal dalam negeri yang ditanamkan oleh investor dalam negeri tersebut bernilai
5.608.617,36 (dalam juta rupiah). Sedangkan untuk penanaman modal asing nilainya sangat fantastis, yaitu mencapai 3.086.867,96 (dalam ribu US $) dengan total proyek mencapai 46 buah proyek. Walupun mengalami jumlah kenaikan dari segi jumlah total proyek yang mencapai 20 buah proyek untuk PMDN tetapi nilainya turun yang hanya mencapai 1.912.678,00 (dalam juta rupiah). Hal itu juga terjadi pada PMA, jumlah total proyek mengalami kenaikan yaitu sebanyak 47 buah proyek tetapi nilainya turun sangat drastis dibandingkan dengan tahun 2004. Nilai investasi tahun 2005 untuk PMA hanya bernilai 610.432,00 (dalam ribu US $).
Modal pembangunan yang penting selain keuangan daerah dan investasi adalah sumber daya manusia. Partisipasi aktif dari seluruh masyarakat akan mempercepat pembangunan daerah karena rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap daerah. Hasil yang dicapai dalam pembangunan juga akan lebih cepat dirasakan untuk daerah sendiri sehingga nantinya dapat merangsang kesadaran masyarakat membangun wilayah lokal masing-masing. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas disamping terpenuhinya kuantitas permintaan tenaga kerja.
Pembangunan daerah diharapkan akan membuka lapangan pekerjaan baru yang sesuai dengan kemampuan daerah untuk menyerap tenaga kerja lokal untuk kepentingan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Tabel 1.5 terlihat bahwa jumlah angkatan kerja yang bekerja apabila dipersentase selalu diatas 90 persen. Pada tahun 2004 jumlah angkatan kerja yang bekerja di Jawa Tengah mencapai 14.930.097 dari total angkatan kerja yaitu sebanyak 15.974.670 orang. Pada tahun 2005 jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan yaitu mencapai 16.635.255 orang dengan jumlah orang yang bekerja mencapai 15.655.303 atau mencapai 94,10 %. Ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran yang ada sangatlah sedikit dan juga lapangan perkerjaan yang ada dapat menyerap tenaga kerja yang banyak.
Penggalian pendapatan daerah, peningkatan peran serta swasta dan peningkatan partisipasi tenaga kerja lokal sebagai modal pembangunan daerah diharapkan menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan daerah. Pemerintah daerah harus melaksanakan pendekatan perencanaan pembangunan daerah dari bawah ke atas (bottom up) agar pembangunan yang dilaksanakan daerah merupakan keinginan bersama dan sesuai dengan potensi yang ada agar kesinambungan pembangunan dapat tercapai.
Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa tingkat investasi, pendapatan asli daerah dan tenaga kerja mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Apabila nilai dari masing-masing variabel meningkat maka peningkatan juga terjadi pada pertumbuhan ekonomi dalam hal ini adalah PDRB. Apabila terjadi penurunan dari variabel-variabel
tersebut penurunan juga terjadi terhadap PDRB, dari fenomena tersebut di atas maka perlu adanya suatu penelitian yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi demi kelangsungan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Hal ini yang melatarbelakangi penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Pendapatan Asli Daerah dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Jawa Tengah”.
Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar