BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) kususnya yang bersumber dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dapat lebih diwujudkan.
Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, maka diperlukan suatu proses perubahan yang berkelanjutan menuju peningkatan kualitas kehidupan yang menempatkan manusia sebagai pelaku dan sekaligus pengendali proses perubahan dengan memanfaatkan tehnologi dan Sumber Daya Alam (SDA). Dengan demikian pelaksanaan pembangunan harus dapat memberikan pilihan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat.
Berlakunya Undang-Undang nomor : 22 Th 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang nomor : 25 Th 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, memberikan dampak yang sangat luas terhadap pelaksanaan Pemerintah di Daerah. Otonomi yang diberikan pada Daerah merupakan Otonomi yang luas nyata dan bertanggung jawab.
Adanya pemberian Otonomi Daerah memberikan implikasi berupa timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi Daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan Pemerintah secara mandiri.
Pengatuaran, pembagian dan pemanfaatan Sumber Daya harus dilakukan secara proporsional dan berkeadialan, Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) serta kewenangan pemungutan jenis-jenis Pajak Daerah didasarkan kewenangan yang diberikan kepada Daerah.
Atas dasar pemikiran tersebut sebagai instansi pemungut Pendapatan Asli daerah (PAD), Dinas Pendapatan harus mampu menunjukan partisipasinya dalam proses pembanguan daerah sesuai dengan Visinya sebagai Inisiator dan pelaksana utama Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur. Visi tersebut merupakan penuntun arah bagi Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur untuk memacu kinerja yang optimal dengan didasari oleh potensi, tantangan dan tuntutan yang ada.
Keberadaan Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur sebagai organisasi publik tentunya tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dan perubahan masyarakat yang selalu berubah seiring dengan perkembangan jaman akibat adanya pengaruh globalisasi dan keterbukaan. Derasnya arus informasi dan komunikasi sebagaimana yang kita alami saat ini. Isu–isu masyarakat menjadi isu strategis bagi kinerja Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur saat ini maupun dimasa yang akan datang yang selalu menunutut adanya upaya pemecahan.
Untuk mewujudkan visi di atas, misi yang diemban oleh Dinas Pendapatan diarahkan pada; peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara optimal, peningkatan pelayanan serta peningkatan kwalitas Sumber Daya Manusia.
Berdasarkan pada tugas pokok Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur selaku Dinas Otonom yang mengelola Keuangan Daerah, sebagaimana diatur dalam Peratuaran Daerah nomor ; 8 tahun 1978 jo Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor ; 5 tahun 1978 yang antara laian ;
a) Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga (Otonomi) Pemerintah Daerah Tingkat Jawa Timur dalam bidang pencairan dan pengumpulan Pendapatan Asli Daerah berupa Pungutan Pajak Daerah Tingkat I dan tugas Koordinasi Administratif di bidang pungutan Retribusi dan Pendapata Daerah Tingkat I Jawa Timur yang diselenggarakan oleh instansi lain di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur.
b) Melaksanakan tugas Pembangunan yang menyangkut bidang Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Timur kepada Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur.
c). Melakasanakan tugas koordinasi, bimbingan dan pembinaan Administrasi dan tehnik pemungutan dalam rangka pelaksanaan pungutan Pajak dan Retribusi Daerah..
Selanjutnya harapan tersebut dapat terwujut manakala Dinas Pendapatan Daerah tanggap terhadap kondisi ataupun paradigma baru yang berkembang dalam masyarakat dewasa ini..
Selama ini masyarakat selalu dilihat dari sisi kewajibannya, maka paradigma baru yang berkembang pada saat ini adalah hak Pajak dan retribusi dari masyarakat untuk menuntut adanya peningkatan pelayanan.
Berkaitan dengan realisasi penerimaan yang belum optimal khususnya di sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), maka dalam rangka mengatasi masalah tersebut penulis sangat tertarik membuat suatu rencana dalam bentuk tesis yang berjudul :
“STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR DENGAN OPTIMAL PADA UPT. DINAS PENDAPATAN PROPINSI JAWA TIMUR DI KEDIRI KABUPATEN ”
1. 2. Perumusan Masalah
Dengan berdasarkan banyaknya obyek pajak Kendaraan Bermotor yang tidak melaksanakan penelitian ulang (penul) dengan tepat waktu pada kantor Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Dinas Pendapatan Propinisi Jawa Timur di Kediri Kabupaten maka dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut : .
a) Faktor – faktor apa yang mempengaruhi belum optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) kususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) pada Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Kediri Kabupaten.
b) Bagaimana Strategi meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) pada Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Kediri Kabupaten.
1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada uraian dari permasalahan tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah;
1) Untuk mengetahui faktor – faktor internal maupun eksternal yang berpengaruh terhadap belum optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Unit Pelaksanaan Tehnis Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Kediri Kabupaten.
2) Untuk menganalisis Strategi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur dengan optimal khususnya di wilayah Kediri Kabupaten.
1.4. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini adalah ;
1. Mengembangkan teori Manajemen Strategi kususnya tentang peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan bermotor (PKB) dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan optimal serta sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkan–langkah kebijaksanaan operasional dilingkungan Dinas Pendapatan daerah Propinsi Jawa Timur yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah.
2. Sebagai masukan bagi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Kediri Kabupaten khususnya terhadap strategi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File
atau klik disini
Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar