ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BESARNYA SIMPANAN MUDHARABAH PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 1993.I –2003.IV (EKN-47)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG
Berdirinya IDB (Islamic Development Bank) pada sidang menteri keuangan di Jeddah tahun 1975, menjadi titik awal gagasan pendirian bank-bank syariah di berbagai negara. Pada akhir periode 1970-an dan awal dekade 1980-an, bank-bank syariah bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, serta Turki (Antonio, 2001:21).


Pada tahun 1985, sistem perbankan syariah dalam lingkup internasional mampu memobilisasi dana sebesar US $ 5 milyar yang sampai tahun 1999 telah meningkat menjadi US $ 80 milyar. Beberapa institusi keuangan konvensional, seperti Citibank, JP morgan, Deutsche Bank, ABN Amro dan American Express telah mengenalkan produk tanpa bunga kepada konsumennya. Demikian pula perusahaan-perusahaan multinasional seperti General Motors, IBM, dan Daewoo Corporation yang telah memulai menggunakan jasa keuangan tanpa bunga ini (Haron dan Ahmad, 2000 :1)

Berkembangnya bank syariah di kancah internasional, memberi pengaruh bagi pengembangan bank syariah di Indonesia. Mengingat Indonesia berpenduduk 88 persen muslim (Sensus Penduduk, 2000), maka pantaslah bila awal pendiriannya kental dengan peluang captive market yang dimiliki Indonesia.

Awal tahun 1980-an, diskusi mengenai ekonomi Islam mulai dilakukan. Bahkan uji coba dalam relatif terbatas telah dilakukan. Diantaranya adalah BaitutTamwil Salman Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta. Prakarsa lebih khusus bagi pendirian bank Islam baru dimulai tahun 1990. MUNAS IV MUI ( Majelis Ulama Indonesia ) pada agustus 1990 membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia (Antonio, 2001: 24).

---

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

TINJAUAN TERHADAP TEORI PERILAKU PRODUSEN Perbandingan antara Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah (EKN-48)

BAB I
PENDAHULUAN


I. 1 LATAR BELAKANG
Di tengah kemajuan pesat yang telah dicapai ilmu ekonomi memasuki milenium ketiga ini, ilmu ekonomi dihadapkan kepada sebuah pertanyaan krusial : sejauh mana disiplin ilmu ini berhasil memainkan peran kuncinya dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup bagi seluruh umat manusia ? Pertanyaan ini sangat wajar untuk dimunculkan, karena dalam tataran teknis, setiap disiplin ilmu senantiasa dihadapkan pada sebesar apa kontribusi atas peradaban manusia. Apa yang telah diberikan oleh ilmu ekonomi bagi kemanusiaan ?


Kebahagiaan manusia telah menjadi tujuan utama seluruh masyarakat di dunia. Namun ada perbedaan pandangan mengenai apa yang membentuk kebahagiaan itu dan bagaimana hal itu dapat direalisasikan. Perbedaan ini menyangkut diikutsertakan atau tidaknya aspek spiritual sebagai hal yang membentuk kebahagiaan disamping aspek material. Kebahagiaan aspek material dapat tercapai dengan memenuhi tujuan-tujuan material, diantaranya meliputi pengentasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan materi bagi semua individu, ketersediaan peluang bagi setiap orang untuk dapat hidup secara terhormat, serta distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata .

Dalam kaitannya untuk memenuhi tujuannya mewujudkan kesejahteraan umat manusia tersebut, maka berkembanglah ilmu Ekonomi Kesejahteraan (Welfare Economics) yang dirintis oleh Pigou pada tahun 1912, yang menjadi fondasi bagi perkembangan ilmu ekonomi kebijakan publik, perdagangan internasional, ekonomi industri, dan cabang ilmu ekonomi lainnya . Sehingga ilmu ekonomi tidak hanya ditampilkan hanya menjadi serangkaian persamaan dan parameter matematika, time series , regresi dan ekonometri sehingga kering dari nilai-nilai kemanusiaan .

---

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

ANALISIS PINJAMAN KONSUMTIF RIIL PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 1998.2 – 2003.1 (EKN-49)

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance Islam modern : neorevivalis dan modernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslim untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al – Quran dan As – Sunnah.


Upaya awal penerapan system profit dan loss sharing tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an , yaitu adanya upaya mengelola dana jemaah haji secara nonkonvensional. Rintisan intitusional lainnya adalah Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo Mesir.

Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana ini, bank Islam tumbuh dengan sangat pesat yang beroperasi diseluruh dunia, baik dinegara-negara yang berpenduduk muslim maupun di Eropa, Australia maupun Amerika.

Satu hal yang juga patut dicatat adalah saat ini banyak nama besar dalam dunia keuangan internasional seperti Citibank, Jardine Flemming, ANZ, Chase Chemical Bank, Goldman Sech, dan lain-lain telah membuka cabang dan subsidiaries yang berdasarkan syariah. Dalam dunia pasar modal pun, Islamic fund kini ramai diperdagangkan, suatu hal yang mendorong singa pasar modal dunia Dow Jones untuk menerbitkan Islamic Dow Jones Index .
Oleh karena itu tak heran jika Scharf, mantan direktur utama bank Islam Denmark yang non muslim itu, menyatakan bahwa bank Islam itu adalah partner baru pembangunan.

---

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

ANALISIS PENGARUH SBI, JUMLAH UANG BEREDAR, INFLASI DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP KINERJA REKSA DANA SAHAM DI INDONESIA PERIODE 1999-2004 (EKN-50)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peningkatan kesejahteraan dan tingkat harapan hidup akan membuat seseorang berpikir mengenai masa depan dan akan membawa dampak terhadap perlunya penempatan dana yang umumnya disisihkan dari pendapatan, tetapi dalam sesuatu yang diharapkan akan meningkat nilainya di masa datang. Kegiatan menempatkan dana (asset) pada sesuatu (aktiva/aset keuangan) yang diharapkan akan meningkat nilainya di masa mendatang disebut sebagai kegiatan investasi .

Ada tiga hal utama yang mendasari perlunya melakukan investasi, yaitu adanya kebutuhan masa depan atau kebutuhan saat ini, adanya keinginan untuk menambah nilai aset dan adanya kebutuhan untuk melindungi nilai aset yang sudah dimiliki, dan karena adanya inflasi. Oleh karena itu, orang berusaha untuk menyisihkan sebagian pendapatannya di masa produktif dan menyimpannya untuk masa depan yang umumnya sudah kurang produktif.

Investasi memiliki arti yang sangat luas dan umum karena berhubungan dengan nilai dari aset baik berupa uang maupun benda. Sekolah sejak TK hingga lulus sarjana adalah sebuah investasi bagi diri pribadi. Jika kita saat ini bisa membaca, menulis, berpikir, mempunyai keahlian, dan memiliki pekerjaan, ini semua merupakan hasil investasi yang kita lakukan tersebut. Selanjutnya, pengertian investasi dalam tulisan ini akan membahas dalam cakupan investasi keuangan (financial investment). Investasi keuangan ini dilakukan di pasar keuangan (financial market) yang pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu pasar uang dan pasar modal. Pasar uang (money market) merupakan pasar untuk surat berharga jangka pendek seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dan commercial paper sedangkan dalam pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk surat berharga jangka panjang dimana instrumen yang diperjualbelikan seperti saham dan obligasi.

---

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Jalur Kredit dan Posisi Kredit Investasi Domestik di Indonesia Periode 2001:1-2007:6. (EKN-51)

Era reformasi yang diperkenalkan di Indonesia kurang lebih satu dasawarsa silam, dapat disebut sebagai titik tolak perubahan Bangsa Indonesia secara sturktural dan konseptual di segala lini. Sektor ekonomi, dalam hal ini yang merupakan bagian yang terintegrasi pada sistem kenegaraan bersama-sama dengan sektor politik, social, dan budaya, juga membangun perbaikan-perbaikan secara gradual dengan satu tujuan tunggal, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Badai krisis yang menghantam perekonomian Indonesia pun secara tidak langsung telah mendorong peramuan berbagai formulasi kebijakan dalam bidang ekonomi. Diawali dari perubahan kebijakan nilai tukar tetap kepada sistem nilai tukar mengambang pada tahun 1997, kemudian diikuti dengan kebijakan inflation targeting yang mulai diperkenalkan pada tahun 2000, sampai upaya untuk mendongkrak pertumbuhan sektor riil yang isunya kini telah marak berkembang dikalangan para praktisi, akademisi, bahkan masyarakat luas sekalipun. Adalah benar jika pada dasarnya pertumbuhan ekonomi sebuah negara lebih didominasi oleh sektor konsumsi sebagai motor penggeraknya, namun tidak lantas investasi menjadi faktor yang dapat diabaikan.

Grafik 1.1

Proporsi Investasi dan Konsumsi Dalam GDP

Grafik 1.1 diatas menjelaskan betapa proporsi GDP selama rentang waktu 2001-2007 selalu didominasi oleh konsumsi masyarakat, hal ini dapat dilihat melalui sumbangsihnya pada GDP yang selalu diatas 60% atau dengan rata-rata sebesar 72%, sedangkan dari sisi investasi hanya mampu berkontribusi rata- rata sebesar 20% tiap kuartalnya. Meskipun sumbangan investasi ini dapat dibilang masih relatif kecil, namun investasi tetap memiliki peranan penting di dalam permintaan agregat.

---

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Pengaruh Komponen Pengeluaran Agregat Terhadap Permintaan Agregat Impor Indonesia Periode 1970-2001 Dalam Jangka Panjang dan Jangka Pendek (EKN-52)

Perekonomian dunia dewasa ini telah semakin menunjukkan gejala interdependensi, yaitu sudah berlangsungnya hubungan timbal balik antara belahan-belahan dalam sistem perekonomian dunia dan saling bergantungnya perkembangan di satu belahan dunia dari perkembangan di belahan-belahan dunia yang lainnya. Peningkatan kegiatan niaga dalam lalu lintas internasional menyentuh kepentingan negara-negara berkembang maupun negara industri. Kebanyakan negara-negara dewasa ini mempunyai ciri perekonomian terbuka, artinya lalu lintas kegiatan ekonomi luar negeri mengandung arti yang besar sekali bagi kepentingan ekonomi suatu negara.

Dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat, pembagian kerja menjadi semakin pesat, sebagai akibatnya semakin meningkat pula produksi barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memuaskan masyarakat. Perkembangan spesialisasi berarti pula perkembangan perdagangan, karena tidak semua sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa dapat diperoleh di dalam negeri, akibatnya perdagangan antar negara akan meningkat dengan cepat.

Perdagangan menciptakan keuntungan dengan memberikan peluang kepada setiap negara untuk mengekspor barang-barang yang diproduksinya dengan menggunakan sebagian besar sumber daya yang berlimpah terdapat di negara yang bersangkutan serta mengimpor barang-barang yang produksinya menggunakan sumber daya yang langka di negara tersebut.

---

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Meningkatkan Efisiensi Biaya Fiskal Perusahaan Pada PT. Surya Sukma (EKN-160)

Pembangunan di Indonesia saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pembangunan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik material maupun spiritual. Untuk dapat mewujudkan itu semua pemerintah memerlukan banyak biaya yang salah satu sumbernya adalah dari sektor perpajakan. Oleh karena itu perpajakan merupakan bagian yang terpenting untuk sumber keuangan negara, mengingat 80% sumber APBN bersumber dari sektor pajak. Dalam memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah Indonesia telah menyempurnakan sistem perpajakannya menjadi lebih sederhana yang disebut dengan Tax Reform pada tahun 1983. Kemudian disusul dengan penyempurnaan Undang-undang Perpajakan yang dilakukan tahun 1994 dan mulai berlaku tahun 1995.   Selanjutnya disempurnakan kembali pada tahun 2000. Semua bentuk pajak sifatnya dapat dipaksakan karena sesuai dengan dasar hukumnya yaitu Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (2) yang menyebutkan “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang”.

---

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

EVALUASI DAMPAK PERENCANAAN PAJAK UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PADA PT ABS INDUSTRI INDONESIA (EKN-159)

Seiring dengan berjalannya program pemerintahan dan pembangunan nasional yang semakin meningkat, maka pemerintah selaku penyelenggara pembangunan nasional berupaya untuk memperoleh sumber dana cukup agar tercapainya tujuan program tersebut. Sektor perpajakan merupakan salah satu atau sebagian besar sumber penerimaan negara yang utama bagi Indonesia, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan potensial untuk sumber penerimaan pajak. 

---

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

EVALUASI PERENCANAAN PAJAK UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PADA PT ADIS (EKN-158)

Sektor perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi negara, karena jumlah penduduk yang besar sangat potensial untuk menjadi sumber penerimaan, yang nantinya akan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan dan kebutuhan pembelanjaan rutin negara. Masalah pajak merupakan masalah masyarakat dan   negara.   Dengan   demikian   setiap   orang   sebagai   anggota   masyarakat   harus mengetahui segala masalah yang berhubungan dengan perpajakan. Oleh karena itu, jumlah penerimaan dari sektor pajak harus senantiasa diupayakan meningkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka pemerintah dalam realisasinya selalu berupaya melakukan perubahan berupa penambahan, pembaharuan ataupun penyesuaian dari undang-undang yang berlaku dari waktu ke waktu. Di samping itu pemerintah harus terus mengingatkan, membina, dan melayani pemenuhan kewajiban perpajakan setiap Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan  yang berlaku.

---

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---

PERENCANAAN PAJAK SEBAGAI UPAYA LEGAL UNTUK MENGEFISIENSIKAN KEWAJIBAN PAJAK PT CHD (EKN-157)

Perkembangan  perekonomian  negara  saat  ini  semakin  berkembang  pesat dengan adanya perdaganggan bebas yang mulai dari tahun 2003. Perusahaan- perusahaan yang sedang berkembang tidak dapat menghindari pajak yang sudah merupakan kewajiban wajib pajak terhadap negara atas penghasilan yang di peroleh. Hal ini membuat perusahaan harus membuat suatu perencanaan untuk mendapatkan laba yang di inginkan termasuk tentang pajak yang harus dibayarkan. Atas dasar inilah penulis tertarik untuk memilih bidang studi perpajakan tentang perencanaan perpajakan yang di lakukan perusahaan.

---

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word Mulai BAB 1 s.d. DAFTAR PUSTAKA, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

---