Referensi Contoh Judul Tesis-Skripsi Ekonomi Akuntansi-Keuangan

Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Hubungan Asimetri Informasi Dengan Praktik Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Perbankan (Ekn-154)

2011-12-28T06:06:00.000-08:00

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Masalah agensi telah menjadi bahasan yang sangat menarik untuk diteliti oleh para peneliti di bidang akuntansi keuangan. Jensen dan Meckling (1976) dalam Rahmawati, dkk (2006) menyatakan bahwa hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara manajer selaku agent dengan pemilik sebagai principal perusahaan. Principal memberikan kewenangan dan otoritas kepada agent untuk menjalankan perusahaan demi kepentingan principal. Manajer selaku agent mengetahui informasi internal lebih banyak mengenai perusahaan dibandingkan dengan principal, sehingga manajer harus memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Informasi yang disampaikan oleh manajer terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya karena manajer cenderung untuk melaporkan sesuatu yang memaksimalkan utilitasnya. Keadaan yang seperti ini dikenal dengan asimetri informasi yang dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan praktik manajemen laba (earning management) (Richardson, 1998 dalam Wardhana, 2009).

Asimetri informasi yang terjadi antara manajemen (agent) dengan pemilik (principal) memberikan kesempatan kepada manajer untuk bertindak oportunis, yaitu demi memperoleh keuntungan pribadi (Ujiyanto, 2007). Asimetri informasi inilah yang kemudian menjadi pemicu munculnya praktik manajemen laba di perusahaan. Asimetri informasi ini dapat dikurangi dengan cara transparansi dalam penyampaian laporan keuangan terhadap principal.

Praktik manajemen laba yang memunculkan kasus skandal pelaporan akuntansi telah banyak terjadi di Indonesia seperti kasus yang terjadi pada PT. Lippo Tbk. dan PT. Kimia Farma Tbk. yang melibatkan pelaporan keuangan (financial reporting) yang diawali dengan

deteksi adanya praktik manipulasi (Gideon, 2005). Salah satu penyebab terjadinya kasus- kasus ini adalah karena lemahnya penerapan praktik corporate governance di Indonesia.
Corporate governance sendiri adalah sebuah konsep yang didasarkan pada teori keagenan, yang diharapkan dapat berfungsi sebagai suatu alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Corporate governance berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri atau menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana (capital) yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Saputri, 2009).

Corporate Governance diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengawasan atau monitoring kinerja manajemen serta menjamin terciptanya akuntabilitas manajemen terhadap principal berdasarkan peraturan yang ada. Konsep corporate governance ini pada intinya menghendaki adanya transparansi yang lebih baik bagi semua pengguna laporan keuangan yang bila berhasil diterapkan dengan baik secara otomatis akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Sistem corporate governance dapat memberikan perlindungan terhadap pemegang saham dan kreditor akan investasi yang telah mereka lakukan. Corporate governance juga dapat menciptakan suatu kondisi lingkungan yang kondusif yang dapat menunjang terciptanya pertumbuhan yang efisien. Corporate governance dapat diartikan sebagai suatu susunan aturan yang menentukan hubungan yang tercipta antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan stakeholder internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya (Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2003).

Asimetri informasi yang dapat menimbulkan praktik manajemen laba mungkin terjadi akibat lemahnya penerapan corporate governance. Menurut Lins dan Warnock (2004) dalam
Yana (2007), secara umum mekanisme corporate governance yang dapat mengendalikan perilaku manajemen (dalam hal ini perilaku manajemen yang menyimpang seperti praktik manajemen laba) dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah mekanisme internal spesifik perusahaan yang terdiri atas struktur kepemilikan dan struktur pengelolaan. Kedua adalah mekanisme eksternal spesifik negara yang terdiri atas aturan hukum dan pasar pengendalian korporat.

Penelitian mengenai corporate governance dan manajemen laba juga dilakukan oleh Nasution dan Doddy (2007) yang dilakukan terhadap perusahaan perbankan yang terdaftar di BEJ dari tahun 2000-2004. Hasil dari penelitian ini adalah (1) komposisi dewan komisaris independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap manajemen laba, (2) ukuran dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap praktik manajemen laba, (3) keberadaan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba, dan (4) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmawati, dkk. (2006) yang meneliti pengaruh asimetri informasi terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan perbankan di BEI. Hasil dari penelitian Rahmawati, dkk. (2006) adalah bahwa variabel independen asimetri informasi memiliki pengaruh secara positif signifikan terhadap variabel dependen manajemen laba. Dari penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, dkk. (2006) ini peneliti ingin memasukkan pengaruh corporate governance sebagai variabel pemoderasi untuk mengetahui apakah corporate governance mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara asimetri informasi dengan praktik manajemen laba.
Berdasarkan pemikiran di atas, maka penelitian ini diberi judul Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Hubungan Asimetri Informasi Dengan Praktik Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI).

Untuk mendapatkan koleksi Judul Tesis Lengkap dan Skripsi Lengkap dalam bentuk file MS-Word, silahkan klik download

Atau klik disini

Segmentasi Pasar Dan Pemetaan Posisi Produk Simcard GSM DENGAN TEKNIK MULTIDIMENSIONAL SCALLING (EKN-153)

2011-12-13T17:01:00.000-08:00

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi serta pertumbuhan dan penyebaran penduduk yang sangat pesat menyebabkan kebutuhan masyarakat akan kelancaran dan penyampaian informasi semakin meningkat. Banyak alat komunikasi yang bermunculan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi. Salah satunya adalah telepon seluler (ponsel) yang saat ini mendominasi industri telekomunikasi nasional.

Di Indonesia, Asosiasi Telepon Seluler Indonesia (ATSI) mencatat bahwa hingga akhir 2004, pelanggan layanan ponsel mencapai 32 juta. Diproyeksikan pada 2005, pengguna ponsel akan meningkat 1,25 juta lebih pelanggan per bulan. Bahkan bisa terlampaui jika melihat jumlah pelanggan seluler yang hingga akhir Juni sudah mencapai 40 juta. Jadi, bisa dikatakan dalam satu dasawarsa atau dalam sepuluh tahun ini bisnis jasa telekomunikasi seluler berkembang sangat pesat walaupun negeri ini sempat mengalami krisis ekonomi yang berkelanjutan serta pertumbuhan ekonomi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, tetapi bisnis di industri ini terus berkembang hingga sekarang.
Heru Sutadi (2005) mengemukakan sedikitnya ada tiga alasan terus meningkatnya pengguna telepon seluler. Pertama, perubahan gaya hidup masyarakat yang going mobile, ingin dapat dihubungi dan menghubungi di manapun berada, menyebabkan adanya kebutuhan memiliki telepon seluler. Kedua, dengan melihat daya beli seperti itu, maka sesungguhnya angka teledensitas yang berkisar pada angka 22%, maka jika dibandingkan dengan beberapa negara Asean, seperti Singapura, Malaysia maupun Filipina, angka teledensitas tersebut masih dapat ditingkatkan lagi. Karenanya tak mengherankan, jika investor dari Singapura dan Malaysia begitu berminat untuk ekspansi di sini mengingat pasar mereka yang nampaknya jenuh, sementara di tanah air masih bisa ditingkatkan lebih banyak pengguna. Ketiga, mungkin juga menjadi contoh bagi sektor telepon tetap, yaitu adanya iklim kompetisi antar operator.

Bisnis telekomunikasi nasional telah mencapai sukses yang sangat fenomenal baik bagi pabrik-pabrik pembuatnya maupun para operatornya. Berawal dari dua perusahaan jasa telekomunikasi pemerintah yakni PT Telkom dan PT Indosat pada pertengahan 1995 yang mulai mengembangkan saluran distribusi dengan open market atau disebut dengan penjualan melalui saluran distribusi para pedagang seluler. Pada awalnya perusahaan ini hanya mengeluarkan kartu SIM (simcard) GSM sebagai sarana telekomunikasi. Tahun 1997 datang pendatang baru di GSM khususnya yakni perusahaan swasta PT Exelcomindo atau lebih dikenal dengan XL. Dengan adanya tiga pemain seluler di GSM dan dengan meningkatnya aktivitas promosi yang dilakukan oleh para operator yang gencar di stasiun-stasiun televisi menyebabkan semakin bergairahnya bisnis di industri telekomunikasi Indonesia.

Persaingan telah membuat operator silau untuk berbuat apapun guna mengejar pasar. Aksi yang paling sering didapati adalah dengan banting harga, bonus bicara gratis, hingga membebaskan pelanggan dari biaya roaming. Aksi ini mendorong pengguna simcard untuk menggunakan banyak kartu dan mengganti-ganti kartu SIM. Menurut pengamat telematika Roy Suryo, pasar ponsel Indonesia seperti orang memencet remote control televisi. “Kalau ditanya mana yang terbaik, tergantung acaranya. Itu sekarang yang hampir terjadi. Orang menganggap ganti nomor bukanlah masalah penting.” Harus diakui, saat ini kartu perdana nyaris dijual gratis.

Senada dengan pendapat Roy, hasil riset Ericsson (2004) terhadap 1500 pelanggan telekomunikasi bergerak di Indonesia. Hasil riset Ericson menemukan bahwa ternyata pelanggan Indonesia paling suka berganti layanan di banding negara tetangganya di Asia Tenggara. Dari 1500 pelanggan yang disurvey, 390 orang atau sebesar 26% menjawab ganti operator dalam satu tahun ini dan 255 orang atau 17% mengaku akan berpindah operator dalam satu tahun ke depan. Ini tentunya menjadi catatan penting bagi operator seluler di Indonesia.

Tentunya kompetisi yang terkesan sangat ketat antar operator di satu sisi merupakan berkah bagi para pelanggan namun disisi lainnya menjadi bumerang dengan aksi ganti-ganti kartu yang dilakukan pelanggan. Oleh karena itu, operator harus bisa mengetahui apa yang sangat diinginkan pelanggan dalam memilih merek dan tipe simcard agar bisa terus eksis di dunia ini.

Aspek Seni Arsitektural Kemahasiswaan dan Logo Terhadap Reputasi yang Terbentuk Di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Malang (EKN-152)

2011-12-13T17:00:00.000-08:00

Perkembangan global memicu intensitas kompetisi untuk menjadi yang terbaik semakin tinggi, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Setiap tahun, saat lulusan SMA dan SMK bersaing untuk mendapatkan institusi pilihan, perguruan tinggi pun berlomba-lomba mempromosikan diri dan menjaring calon-calon mahasiswa potensial. Potensial bisa berarti mampu secara akademis atau finansial.

Perguruan tinggi dari luar negeri pun tidak mau kalah, dan gencar berpromosi. Begitu pula perguruan-perguruan tinggi swasta (PTS) melakukan berbagai upaya pemasaran dan menjadikan dunia pendidikan tinggi seperti bisnis dan industri. Kini beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) tidak mau ketinggalan dengan membuka jalur khusus atau ekstensi.

Ketatnya persaingan tersebut memaksa berbagai universitas untuk melakukan promosi mereka lebih awal. Jika pada beberapa tahun sebelumnya kompetisi dimulai setelah calon mahasiswa atau lulusan SMA/SMK telah memperoleh status kelulusan mereka dengan menerima STTB, maka beberapa tahun terakhir ini, seleksi mahasiswa baru menjadi makin dini karena perguruan tinggi berlomba-lomba memajukan tanggal penerimaan mahasiswa baru untuk menjaring mahasiswa pilihan sebelum didahului perguruan tinggi pesaing.

Dalam semangat persaingan ini, ada perguruan tinggi yang menetapkan seleksi gelombang pertama pada awal tahun, tetapi sebetulnya diam-diam sudah memastikan untuk menerima mahasiswa pilihan sekitar bulan Oktober dan November ketika siswa SMA/SMK belum mengikuti ujian akhir semester gasal. Seleksi pra-gelombang pertama ini dibungkus dengan nama jalur prestasi, jalur khusus, jalur kerja sama, dan semacamnya.

Meskipun telah dikenal sebagai universitas terkemuka dengan berbagai keunggulan yang sudah diakui publik, Universitas Negeri Malang tetap perlu menjalankan komunikasi strategis untuk dapat digunakan untuk semakin mengukuhkan diri sebagai universitas terbaik dalam persepsi publik.

Strategi komunikasi adalah kegiatan atau kampanye komunikasi yang sifatnya informasional maupun persuasive untuk membangun pemahaman dan dukungan terhadap suatu ide, gagasan atau kasus, produk maupun jasa yang terencana yang dilakukan oleh suatu organisasi baik yang berorientasi laba maupun nirlaba, memiliki tujuan, rencana dan berbagai alternative berdasarkan riset dan memiliki evaluasi. (Smith, 2005:3).

Komunikasi strategis bukan hanya pada kegiatan public relations. Komunikasi pemasaran juga merupakan perwujudan dari konsep-konsep komunikasi (Smith, 2005: 3). Public relations dan pemasaran atau marketing merupakan bidang yang sering kali bertubrukan atau overlapping. Public relations merupakan fungsi manajemen yang memusatkan perhatian pada interaksi jangka panjang antara organisasi dengan publik yang berkaitan dengan organisasi untuk memperoleh goodwill, pengertian yang saling menguntungkan serta dukungan (Smith, 2005: 4).

Sedangkan komunikasi pemasaran adalah fungsi dalam manajemen yang memusatkan perhatian pada produk atau jasa untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen (Smith, 2005: 4). Namun, koordinasi dari dua kegiatan tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu organisasi dan dikenal sebagai integrated marketing communication (IMC).

Kotler (2004) memberikan empat tahap proses dalam komunikasi pemasaran yakni analisas lingkungan, identifikasi khalayak dan tujuan, pengembangan pendekatan strategis dam mengembangkan rencana implementasi. Sedangkan Smith (2005) memberikan sembilan fase yang dikelompokkan menjadi empat fase dalam komunikasi strategis untuk public relations yakni formative research, strategy, tactic dan evaluation research.
Dalam kondisi persaingan yang dinamis, keunggulan berada pada organisasi yang berhasil membedakan diri secara positif dari pesaing. Demikian halnya dengan universitas. Pembedaan berdasarkan aset intangibel menjadi sebuah aspek yang penting dalam kompetisi untuk meraih loyalitas dan menjaga konsumen. Menanamkan keterikatan dengan pihak internal dan eksternal, menciptakan reputasi yang lebih luas, melakukan inovasi serta pengembangan menjadi sumber utama kekuatan dalam lingkungan kompetisi global. Reputasi menjadi elemen kunci dari aset organisasi dan sumber keunggulan kompetitif jangka panjang. Reputasi organisasi dalam persepsi publik yang luas memiliki dampak terhadap kemampuan kompetitif, pangsa pasar, dan keuntungan yang sangat berarti dalam menempatkan posisi dalam persaingan.

Reputasi perusahaan merupakan penilaian publik dari indentitas dan image kunci dari sebuah organisasi yang memberikan penguatan posisi jangka panjang yang menguntungkan. Reputasi mewakili kemampuan yang berbeda yang menjadi atribut dari organisasi akibat kegiatan yang dilakukan sebelumnya. Berlawanan dengan persepsi stakeholder tentang identitas, reputasi organisasi mewakili persepsi jangka panjang dari integritas total sebuah organisasi. Hal tersebut didasarkan pada pengalaman yang dirasakan publik terhadap organisasi dan sebagai hasil dari perilaku, simbol, dan komunikasi organisasi dengan lingkungan. Berbeda dengan image, reputasi tidak dapat diubah dalam jangka pendek dan didalamnya mencerminkan kredibilitas, keandalan, kepercayaan, dan tanggung jawab dari sebuah organisasi.

Dampak image dan reputasi organisasi dapat memiliki kecenderungan yang negatif maupun positif terhadap kesuksesan organisasi. Hal tersebut bergantung pada tingkat korespondensi dengan identitas yang bersangkutan. Image yang diciptakan dengan baik sulit untuk ditiru oleh kompetitor karena memiliki kekuatan yang dapat bertahan lama dalam posisi pasar. Nilai konsumen yang lebih tinggi dalam fase penilaian terhadap organisasi dengan posisi image yang tinggi dalam persepsinya akan mengarahkan pada performa, kepuasan, loyalitas, hubungan yang lebih baik dengan organisasi lain dan sebagainya. Interaksi mutual dari image dan identitas sangat penting untuk membangun reputasi yang menyatu dalam diri organisasi. Image organisasi merupakan gambaran mental yang multidimensional dalam lingkungan pasar, yaitu merupakan totalitas impresi dari publik kunci yang terbentuk tentang organisasi tertentu.
Universitas Negeri Malang merupakan salah satu universitas tertu di Kota Malang. Meski nama yang disandang relatif baru diresmikan, sebelumnya universitas ini dikenal dengan nama IKIP Negeri Malang. Ketika masih sebagai IKIP Negeri Malang layanan pendidikan yang disediakan masih terbatas dalam bidang keguruan dan ilmu pendidikan. Seiring dengan perkembangan kebutuhan dan kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah, IKIP Negeri Malang berganti nama menjadi Universitas Negeri Malang dan memperluas layanan pendidikan dengan menambahkan beberapa fakultas umum.

Satu diantara fakultas umum tersebut adalah Fakultas Ekonomi. Hal ini menjadi dasar pentingnya mengukur image Universitas Negeri Malang dikalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi mengingat fakultas ini diadakan pada saat perluasan layanan pendidikan ketika IKIP Negeri Malang berganti nama secara resmi menjadi Universitas Negeri Malang. Jika dikaitkan dengan image, maka dapat dikatakan bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi lebih mengenal image Universitas Negeri Malang dibandingkan dengan IKIP Negeri Malang. Namun demikian sebagian orang juga masih lebih akrab dengan image IKIP Negeri Malang.
Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik Hubungan Identitas Visual Universitas Negeri Malang dengan Reputasi yang Terbentuk Dikalangan Mahasiswa.

Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Pendapatan Asli Daerah Dan Tenaga Kerja Terhadap Pdrb Jawa Tengah (EKN-151)

2011-12-13T16:57:00.000-08:00

Pembangunan ekonomi adalah proses merubah struktur ekonomi yang belum berkembang dengan jalan capital investment dan human investment bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran penduduk atau income per capita naik (Hasibuan, 1987: 12). Suparmoko, pembangunan ekonomi adalah usaha- usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita (2002: 5). Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk meningkatkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas.

Pembangunan ekonomi dapat memberikan kepada manusia kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam sekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasannya dalam mengadakan suatu tindakan tertentu. Pembangunan ekonomi ini mempunyai tiga sifat penting, yaitu :
a. Suatu proses yang berarti merupakan perubahan yang terjadi terus- menerus.
b. Suatu usaha untuk menaikkan pendapatan per jiwa/income per capita.

c. Kenaikan income per capita itu harus terus-menerus dan pembangunan itu dilakukan sepanjang masa (Hasibuan, 1987: 12).

Pemberlakuan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pelimpahan sebagian wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam rangka pembangunan nasional negara Republik Indonesia dan pemberlakuan Undang-undang No.

33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diharapkan bisa memotifasi peningkatan kreatifitas dan inisiatif untuk lebih menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah, dan dilaksanakan secara terpadu, serasi, dan terarah agar pembangunan disetiap daerah dapat benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah.
Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran seluruh Pemerintah Daerah yang telah berhasil memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing. Sebagai upaya memperbesar peran dan kemampuan daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangga. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, pemerintah daerah tingkat satu memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia di daerah itu dan dituntut untuk bisa lebih mandiri. Terlebih dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka pemerintah daerah tingkat satu harus bisa mengoptimalkan pemberdayaan semua potensi yang dimiliki dan perlu diingat bahwa pemerintah daerah tingkat satu tidak boleh terlalu mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan domestik regional bruto perkapita (PDRB perkapita) (Zaris, 1987: 82). Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Provinsi-provinsi yang berada di pulau Jawa (kecuali DKI Jakarta) ternyata mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tergolong rendah. Ini dikarenakan sedikitnya sumber daya alam yang dimiliki oleh provinsi- provinsi yang berada di pulau Jawa. Sumber daya alam ini merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan daerah, selain pola investasi dan perkembangan prasarana transportasi (Zaris, 1987: 86). Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, meskipun telah digunakan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah. Jawa Tengah yang dikategorikan memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah ternyata memiliki sumber daya alam yang cukup banyak. Laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah selama kurun waktu lama tahun terakhir ini selalu mengalami kenaikan, walaupun kenaikan itu tudak terlalu signifikan.

Dibandingkan dengan propinsi lain di pulau Jawa, nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah relatif lebih rendah. Dari Tabel 1.2 menujukkan bahwa nilai PDRB Jawa Tengah selalu berada di bawah Provinsi Jawa Timur, bahkan lebih rendah dari Jawa Barat meskipun telah dimekarkan menjadi Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat. Ini terlihat dalam Tabel 1.2, pada 2 tahun terakhir PDRB Jawa Tengah yang selalu mengalami kenaikan tetapi masih kalah di banding dengan Jawa Barat dan Jawa Timur. Angka tersebut cukup signifikan yaitu hampir 2 kali lipat dari PDRB Jawa Tengah. Sedangkan untuk D.I. Jogjakarta dan Banten masih kalah dengan Jawa Tengah.

Perkembangan penerimaan daerah provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 1.3 dimana komposisi dan proporsi Pendapatan Asli Daerah yang digali oleh pemerintah daerah sudah mengalami peningkatan baik jumlah maupun proporsi pendapatan dari dari subsidi masih tetap naik, tetapi proporsinya terhadap total penerimaan sudah mengalami penurunan. Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2000 PAD Jawa Tengah hanya 474.210.349 (dalam ribu rupiah) dan mengalami kenaikan tiap tahunnya hingga pada tahun 2005 telah mencapai nilai 2.491.395.611 (dalam ribuan rupiah). Ini menunjukkan bahwa penggalian dana oleh pemerintah daerah propinsi melalui sumber daya asli daerah dapat termanfaatkan dengan maksimal. Meningkatnya PAD dan penurunan proporsi tingkat subsidi diharapkan dapat menjadi sinyal bagi kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkesinambungan akan lebih sulit dilakukan pemerintah daerah apabila tanpa adanya dukungan dari pihak swasta. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang mendukung penanaman modal yang saling menguntungkan baik bagi pemerintah daerah, pihak swasta maupun terhadap masyarakat daerah. Tumbuhnya iklim investasi yang sehat dan kompetitif diharapkan akan memacu perkembangan investasi yang saling menguntungkan dalam pembangunan daerah.

Nilai investasi di Jawa Tengah sangat fluktuatif. Kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2004. Dari 17 proyek penanaman modal dalam negeri yang ditanamkan oleh investor dalam negeri tersebut bernilai
5.608.617,36 (dalam juta rupiah). Sedangkan untuk penanaman modal asing nilainya sangat fantastis, yaitu mencapai 3.086.867,96 (dalam ribu US $) dengan total proyek mencapai 46 buah proyek. Walupun mengalami jumlah kenaikan dari segi jumlah total proyek yang mencapai 20 buah proyek untuk PMDN tetapi nilainya turun yang hanya mencapai 1.912.678,00 (dalam juta rupiah). Hal itu juga terjadi pada PMA, jumlah total proyek mengalami kenaikan yaitu sebanyak 47 buah proyek tetapi nilainya turun sangat drastis dibandingkan dengan tahun 2004. Nilai investasi tahun 2005 untuk PMA hanya bernilai 610.432,00 (dalam ribu US $).

Modal pembangunan yang penting selain keuangan daerah dan investasi adalah sumber daya manusia. Partisipasi aktif dari seluruh masyarakat akan mempercepat pembangunan daerah karena rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap daerah. Hasil yang dicapai dalam pembangunan juga akan lebih cepat dirasakan untuk daerah sendiri sehingga nantinya dapat merangsang kesadaran masyarakat membangun wilayah lokal masing-masing. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas disamping terpenuhinya kuantitas permintaan tenaga kerja.

Pembangunan daerah diharapkan akan membuka lapangan pekerjaan baru yang sesuai dengan kemampuan daerah untuk menyerap tenaga kerja lokal untuk kepentingan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Tabel 1.5 terlihat bahwa jumlah angkatan kerja yang bekerja apabila dipersentase selalu diatas 90 persen. Pada tahun 2004 jumlah angkatan kerja yang bekerja di Jawa Tengah mencapai 14.930.097 dari total angkatan kerja yaitu sebanyak 15.974.670 orang. Pada tahun 2005 jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan yaitu mencapai 16.635.255 orang dengan jumlah orang yang bekerja mencapai 15.655.303 atau mencapai 94,10 %. Ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran yang ada sangatlah sedikit dan juga lapangan perkerjaan yang ada dapat menyerap tenaga kerja yang banyak.

Penggalian pendapatan daerah, peningkatan peran serta swasta dan peningkatan partisipasi tenaga kerja lokal sebagai modal pembangunan daerah diharapkan menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan daerah. Pemerintah daerah harus melaksanakan pendekatan perencanaan pembangunan daerah dari bawah ke atas (bottom up) agar pembangunan yang dilaksanakan daerah merupakan keinginan bersama dan sesuai dengan potensi yang ada agar kesinambungan pembangunan dapat tercapai.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa tingkat investasi, pendapatan asli daerah dan tenaga kerja mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Apabila nilai dari masing-masing variabel meningkat maka peningkatan juga terjadi pada pertumbuhan ekonomi dalam hal ini adalah PDRB. Apabila terjadi penurunan dari variabel-variabel
tersebut penurunan juga terjadi terhadap PDRB, dari fenomena tersebut di atas maka perlu adanya suatu penelitian yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi demi kelangsungan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Hal ini yang melatarbelakangi penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Pendapatan Asli Daerah dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Jawa Tengah”.

Analisis kinerja berdasarkan metode camel pada pd. Bpr-bkk di kabupaten kudus (EKN-150)

2011-12-13T16:55:00.000-08:00

Perbankan menempati posisi yang strategis dalam pembangunan dan perekonomian negara, karena sektor perbankan berfungsi sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Berkaitan dengan fungsi diatas, Pemerintah melalui berbagai kebijaksanaan ekonomi telah mendorong partisipasi masyarakat seluas-luasnya dalam meningkatkan jasa perbankan termasuk bagi pengusaha kecil dan masyarakat pedesaan. Salah satu cara untuk mengantisipasi meningkatnya aktivitas ekonomi pengusaha kecil dan masyarakat pedesaan adalah dengan mengembangkan kegiatan usaha jasa perbankan melalui Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mempunyai peran yang sangat penting bagi aktivitas perekonomian, diharapkan sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana bagi masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup rakyat. BPR merupakan salah satu lembaga keuangan yang secara umum fungsi utamanya adalah menghimpun dana langsung dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau financial intermediary (Susilo, 2000:6). Selain sebagai lembaga perantara keuangan, bank melakukan kegiatan perbankan berdasarkan kepercayaan (agent of trust), dapat memperlancar kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi (agent of development) serta menberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat (agent of services). BPR mempunyai pangsa pasar sendiri yang cukup establish dan memiliki loyalitas tinggi , meskipun mulai banyak bank umum yang beroperasi pada penyaluran kredit dilevel usaha kecil dan mikro. Hal ini dimungkinkan karena sifat pelayanan kredit BPR yang lebih sederhana dibandingkan dengan bank umum. Namun demikian, untuk menyikapi persaingan yang semakin ketat, BPR perlu meningkatkan daya saing dan pengelolaan manajemen agar mampu bersaing dengan bank umum dan lembaga keuangan lainnya yang beroperasi dalam penyaluran kredit usaha mikro dan kecil.

Sebagai badan perantara keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, Bank Perkreditan Rakyat harus menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat dalam mengelola dana dari masyarakat dengan menjaga tingkat kesehatan kinerjanya. Karena kesehatan kinerja sangat penting bagi suatu lembaga usaha. Dengan mengetahui tingkat kesehatan usaha, masyarakat dapat dengan mudah menilai kinerja tersebut.Untuk meningkatkan kinerja, Bank Perkreditan Rakyat harus mempunyai modal yang cukup dan pengelolaan manajemen secara profesional. Dengan adanya modal yang cukup dan pengelolaan manajemen yang bagus, Bank Perkreditan Rakyat dapat menyalurkan kredit secara optimal sehingga diharapkan dapat meningkatkan omzet serta volume laba. Teori Bunga Dinamis menyatakan bahwa modal yang dipakai untuk produksi akan menghasilkan laba, maka sebagian laba akan diberikan kepada pemilik modal sebagai bunga modal (Schumpeter,www.data%20skripsi/teori%20mo dal.htm). Diharapkan dengan adanya pemberian kredit kepada nasabah, BPR memperoleh laba dari suku bunga pinjaman nasabah. Penilaian terhadap tingkat kesehatan suatu badan usaha memang perlu dilakukan untuk mengetahui kinerja dan keberlanjutan usahanya. Penilaian dapat dilakukan melalui beberapa indikator. Laporan keuangan merupakan media untuk melihat kondisi kesehatan kinerja dan kemungkinan kegagalan usaha, karena rasio keuangan terbukti berperan penting dalam evaluasi kinerja keuangan serta dapat digunakan untuk memprediksi keberlanjutan usaha (Wilopo, 2001:4). Dengan melakukan analisis laporan keuangan maka pimpinan dapat mengetahui keadaan dan perkembangan finansial serta hasil- hasil yang telah dicapai diwaktu lampau dan diwaktu yang sedang berjalan. Indikator lain yang dapat digunakan adalah penilaian terhadap kualitas manajemen umum dan manajemen risiko. Penilaian manajemen merupakan inti dari pengukuran masyarakat, apakah suatu organisasi telah dijalankan secara sehat atau sebaliknya. Hal ini seperti yang dilakukan oleh BI dalam SK No.30/3/UPPB Tahun 1997 menggunakan konsep CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning dan Liquidity) yang terdiri dari penilaian laporan keuangan dan manajemen.Dalam kamus perbankan (Institut Bankir Indonesia 1999), CAMEL adalah aspek yang paling banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank yang juga berpengaruh terhadap kesehatan kinerja bank. Peringkat CAMEL dibawah 81 memperlihatkan kondisi keuangan yang lemah yang ditunjukkan melalui neraca bank, seperti rasio kredit tak lancar terhadap total aktiva yang meningkat. Apabila hal tersebut tidak diatasi akan mengganggu kelangsungan usaha bank.

Dalam perkembangannya Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disingkat PD.BPR-BKK merupakan BPR yang hampir ada disemua Provinsi Jawa Tengah. Sebagai BPR yang 50 persen sahamnya dimiliki pemerintah provinsi, 42,5 persen dimiliki oleh pemerintah kabupaten, dan
7,5 persen dimiliki oleh Bank Jateng. Seharusnya PD. BPR-BKK dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian daerah, namun sempitnya wilayah operasi serta lemahnya manajemen dan kemampuan keuangan seringkali menjadi pemicu rendahnya pendapatan yang mempengaruhi kinerja bagi lembaga tersebut.

Kabupaten Kudus terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dimana tahun
2004 tingkat net income yang diperoleh sebesar 99.874,77 akan tetapi pada tahun
2005 net income yang diperoleh mengalami penurunan menjadi 85.265,44. Kondisi tersebut terus berlanjut hingga tahun 2006 sebesar 50.252,67 sedangkan pada tahun
2007 PD.BPR BKK di Kabupaten Kudus mengalami kerugian. yang sangat besar dengan tingkat net income rata-rata sebesar (387.300,89). Meskipun itensitas pemberian kredit serta tabungan dari nasabah telah ditingkatkan akan tetapi kondisi tersebut belum bisa memperbaiki kinerja PD.BPR-BKK di Kabupaten Kudus yang terus mengalami penurunan dan kerugian dari segi perolehan laba. Kondisi tersebut terjadi dikarenakan masih tingginya tingkat kredit bermasalah yang disebabkan kurang kehati-hatian pihak manajemen PD.BPR-BKK dalam menganalisis pemberian kredit kepada nasabah.

Kenyataan tersebut jelas terjadi kesenjangan dengan Teori Bunga Dinamis yang menyatakan bahwa modal yang digunakan untuk produksi akan menghasilkan laba maka sebagian laba akan diberikan kepada pemilik modal sebagai bunga modal. Diharapkan dengan adanya pemberian kredit kepada nasabah akan meningkatkan laba PD.BPR-BKK, akan tetapi kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa meskipun itensitas pemberian kredit serta tabungan dari nasabah meningkat, PD.BPR-BKK masih menghadapi beberapa kendala yaitu adanya kredit macet yang disebabkan karena pengelolaan manajemen yang kurang profesional sehingga menyebabkan laba dari PD.BPR BKK semakin berkurang yang akhirnya menurunkan kinerja PD.BPR- BKK di Kabupaten kudus.

Adanya kesenjangan dan permasalahan yang muncul dilapangan, maka peneliti termotivasi untuk mengadakan penelitian tentang kinerja PD. BPR-BKK di Kabupaten Kudus dengan menggunakan analisis CAMEL. Dengan menggunakan analisis CAMEL diharapkan dapat diketahui kondisi kinerja BPR-BKK di Kabupaten Kudus secara menyeluruh.

Struktur, Perilaku, Dan Kinerja Industri Kaos Di Jalan Surapati-P.H.H Mustopa Kota Bandung (EKN-149)

2011-12-13T16:42:00.000-08:00

Perkembangan industri kecil termasuk industri rumah tangga yang bersifat informal merupakan bagian dari perkembangan industri dan ekonomi nasional secara keseluruhan. Industri kecil mempunyai peranan yang strategis dalam hal pemerataan penyebaran lokasi usaha yang mendukung pembangunan daerah, pemerataan kesempatan kerja, menunjang ekspor non migas serta melestarikan seni budaya bangsa (Safnita, 2003 : 203).

Dilihat dari banyaknya usaha maupun penyerapan tenaga kerja, golongan industri kecil dan rumah tangga ini mempunyai kontribusi terbesar dalam hal penyerapan tenaga kerja yang hampir sekitar 58% tenaga kerja yang ada di sektor industri (BPS, 2005). Pada waktu krisis ekonomi menunjukkan bahwa unit usaha koperasi dan industri skala kecil dan menengah ternyata lebih mampu menahan dampak krisis ekonomi yang sedang berlangsung. Kondisi ini semakin menunjukkan bahwa perhatian pemerintah daerah khususnya terhadap unit kegiatan ini perlu ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitas dalam rangka mendorong peningkatan skala usaha dari industri kecil tersebut.

Salah satu industri kecil yang sangat potensial berkembang di kota Bandung adalah industri kaos. Industri kaos merupakan salah satu industri yang sangat potensial dan dapat memberikan pendapatan yang cukup besar bagi pemiliknya dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Disamping itu, industri ini juga memberi nilai tambah dengan mengenalkan kota Bandung sebagai kota mode kepada masyarakat luar Bandung.

Salah satu sentra industri kaos di kota Bandung ada di jalan Surapati. Produk industri kaos di jalan Surapati-P.H.H.Mustopa ini menjadi trend mode, khususnya untuk perlengkapan olah raga (training, jaket dan kaos) tidak saja di kota Bandung bahkan diluar Jawa, yaitu Sumatra dan Kalimantan. Pemesanan selain banyak dilakukan oleh perusahaan ada juga dari beberapa Universitas.

Dalam tiga tahun terakhir jumlah unit usaha kaos di jalan Surapati-P.H.H Mustopa cenderung meningkat. Pada tahun 2005, jumlah unit usaha kaos hanya tercatat sebanyak 237 buah dan sampai bulan Juni 2007 telah tercatat sebanyak
269 buah. Dengan melihat jumlah unit usaha tersebut di mungkinkan akan terjadi persaingan yang sempurna. Adapun jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai
711 orang pada tahun 2005 dan sampai tahun 2007 meningkat dengan tajam menjadi 807 orang atau naik sebesar 7,17%. Sedangkan produksi yang dihasilkan sampai Juni 2007 sebanyak 3.228 lusin yang mampu menghasilkan omset penjualan sebanyak Rp. 600.408.000.

Bertambahnya jumlah perusahaan dalam industri kaos Surapati tidak terlepas dari dinamisnya permintaan hasil produksi industri tersebut. Selain itu pula dapat mencerminkan tidak adanya hambatan masuk dalam industri ini. Sesuai dengan teori ekonomi industri, perkembangan pasar (permintaan) akan mendorong perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke pasar guna memenuhi perkembangan pasar yang terjadi. Namun yang patut diperhatikan dampak dari meningkatnya jumlah unit usaha adalah munculnya tingkat persaingan yang tinggi di antara mereka.

Persaingan yang dirasakan oleh industri kaos di jalan Surapati- P.H.H.Mustopa masih sangat ketat, indikasi ini terlihat dari tingkat persaingan harga diantara para produsen. Melihat persaingan dalam usaha kaos di daerah tersebut, maka menjadi penting untuk melihat kondisi-kondisi yang mempengaruhi kinerja unit usaha tersebut, misalnya dilihat dari nilai tambah atau harga pasar. Kondisi harga pasar dalam usaha kaos mencerminkan nilai yang diterima dalam satu tahun. Oleh karena itu harga pasar mencerminkan dari nilai tambah di industri kaos.
Kondisi harga pasar dari suatu industri dapat dijadikan salah satu ukuran yang ideal dalam menganalisis kinerja suatu industri, oleh karena peningkatan harga pasar menunjukkan kemajuan dan kemampuan suatu industri tak terkecuali industri kaos dalam meningkatkan outputnya.

Dengan melihat uraian permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul: Struktur, Perilaku, dan Kinerja Industri Kaos di Jalan Surapati-P.H.H Mustopa Kota Bandung.

Pengaruh Asset Growth, Debt To Equity Ratio, Return On Equity, Total Asset Turnover Dan Earning Per Share Terhadap Beta Saham Pada Perusahaan (EKN-148

2011-12-13T16:40:00.000-08:00

Pengaruh Asset Growth, Debt To Equity Ratio, Return On Equity, Total Asset Turnover Dan Earning Per Share Terhadap Beta Saham Pada Perusahaan Yang Masuk Dalam Kelompok Jakarta Islamic Index (Jii) Periode 2005-2007 (EKN-148)

Setiap keputusan investasi selalu menyangkut dua hal, yaitu risiko dan return. Risiko mempunyai hubungan positif dan linier dengan return yang diharapkan dari suatu investasi sehingga semakin besar return yang diharapkan semakin besar pula risiko yang harus ditanggung oleh investor. Dalam melakukan keputusan investasi, khususnya pada sekuritas saham, return yang diperoleh berasal dari dua sumber, yaitu dividen dan capital gain, sedangkan risiko investasi saham tercermin dari variabilitas pendapatan (return saham) yang diperoleh.

Analisis investasi membagi risiko total menjadi dua bagian yaitu risiko tidak sistematis dan risiko sistematis. Risiko tidak sistematis adalah risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor unik pada suatu sekuritas dan dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. Sedangkan risiko sistematis adalah risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi semua sekuritas sehingga tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. Ukuran besarnya risiko sistematis saham adalah indeks beta yang menunjukkan sensitivitas tingkat pengembalian surat berharga saham terhadap tingkat pengembalian indeks pasar yang telah disesuaikan dengan tingkat pengembalian bebas risiko. Beta sebagai pengukur risiko yang berasal dari hubungan antara tingkat keuntungan suatu saham dengan pasar. Risiko ini berasal dari beberapa faktor fundamental perusahaan dan faktor karakteristik pasar tentang saham perusahaan antara lain cyclicality, operating leverage dan financial leverage.
Barr Rosenberg dan Vinay Marathe dalam Frank J. Fabozzi mengembangkan model yang lebih ekstensif untuk memperkirakan risiko fundamental dari sekuritas tidak hanya menggunakan data harga namun juga data keuangan dan data berhubungan dengan pasar lainnya. Produk dari mereka disebut beta fundamental. Prosedur memperkirakan beta fundamental dimulai dengan menjabarkan perusahaan dalam hal rasio-rasio yang merefleksikan kondisi dasar perusahaan. Baik data keuangan maupun data yang berhubungan dengan pasar dapat digunakan oleh analis untuk memperkirakan risiko sistematis sekuritas. Rasio-rasio baik data keuangan maupun data yang berhubungan dengan pasar dalam penelitian ini meliputi asset growth, debt to equity ratio, return on equity, total asset turnover dan earning per share.

Asset growth mempunyai pengaruh terhadap beta saham. Beaver, Kettler dan Scholes menyatakan variabel asset growth berhubungan positif dengan risiko sistematis dikarenakan perusahaan yang tumbuh membutuhkan lebih banyak modal. Kebutuhan modal yang lebih besar (tingkat pertumbuhan tinggi) memberikan tekanan terhadap rasio pembayaran dividen. Pembayaran dividen yang kecil akan meningkatkan risiko sistematis

Debt to equity ratio menunjukkan perbandingan antara hutang dengan modal sendiri. DER yang semakin besar akan mengakibatkan risiko financial perusahaan yang semakin tinggi. Dengan penggunaan hutang yang semakin besar akan mengakibatkan semakin tingginya risiko untuk tidak mampu membayar hutang.

Return on equity yaitu menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tersedia bagi pemegang saham. Investor biasanya akan mempertimbangkan perusahaan yang mampu memberikan kontribusi ROE yang lebih besar. Semakin tinggi ROE maka semakin rendah nilai beta, sehingga ROE mempunyai pengaruh negatif terhadap beta saham.

Total asset turnover menunjukkan efektivitas penggunaan seluruh harta perusahaan dalam rangka menghasilkan penjualan atau menggambarkan berapa rupiah penjualan bersih yang dapat dihasilkan oleh setiap rupiah yang diinvestasikan dalam bentuk harta perusahaan. Semakin tinggi total asset turnover maka semakin rendah nilai beta.

Earning per share adalah perbandingan antara keuntungan bersih setelah pajak yang diperoleh emiten dengan jumlah saham yang beredar. Semakin tinggi earning per share maka akan menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi. Laba tersedia bagi pemegang saham biasa juga akan meningkat. Dalam kondisi demikian perusahaan tidak akan kesulitan dalam meningkatkan modal, baik dengan cara menarik investor dari luar atau dengan meyakinkan pemegang saham untuk meningkatkan jumlah kepemilikannya. Hal ini mengindikasikan semakin rendah beta saham.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan di pasar modal Indonesia menunjukkan ketidakkonsistenan antara penelitian yang satu dan yang lainnya. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu masih banyak dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam bursa konvensional, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti pada perusahaan yang tergabung di bursa syariah seperti Jakarta Islamic Index (JII) untuk menjelaskan apakah penelitian yang dilakukan pada bursa syariah akan menghasilkan kesimpulan yang sama atau tidak dengan penelitian terdahulu yang dilakukan di bursa konvensional, sehingga bermanfaat bagi investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah.

Dengan demikian perlu diuji kembali untuk pasar modal syariah di Indonesia mengenai pengaruh asset growth, debt to equity ratio, return on equity, total asset turnover dan earning per share terhadap beta saham. Maka dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap beta, khususnya pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2005-2007. Oleh karena itu, judul yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah: “Pengaruh Asset Growth, Debt to Equity Ratio, Return on Equity, Total Asset Turnover dan Earning Per Share terhadap Beta Saham pada Saham Perusahaan yang Termasuk dalam Kelompok Jakarta Islamic Index (JII) periode 2005-2007”

Analisis Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut SAK Serta Undang-Undang Perpajakan Pengaruh Terhadap Penghasilan Kena Pajak (EKN-147)

2011-12-13T16:22:00.000-08:00

147. Analisis Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan Serta Undang-Undang Perpajakan Pengaruh Terhadap Penghasilan Kena Pajak Pada Perum Pegadaian Pusat

Setiap perusahaan pasti memiliki aktiva tetap yang berwujud maupun yang tidak berwujud karena aktiva merupakan sarana bagi perusahaan didalam menjalankan kegiatan operasional, seperti bangunan atau gedung sebagai kantor, mesin dan peralatan untuk berproduksi, kendaraan sebagai alat untuk transportasi, dan lain-lain sebagai alat yang dapat mendukung semua kegiatan perusahaan.

Aktiva tetap biasanya memiliki masa pemakaian yang lama, sehingga bisa diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan selama bertahun-tahun. Namun demikian, manfaat yang diberikan aktiva tetap umumnya semakin lama semakin menurun pemakaiannya secara terus menerus, dan menyebabkan terjadi penyusutan.

Penyusutan adalah proses alokasi sebagian harga perolehan aktiva menjadi biaya (cost allocation). Disini berlaku sebagai pengurang dalam menentukan atau menghitung laba. Dengan demikian penyusutan akan berpengaruh terhadap besar kecilnya laba yang diperoleh dari perhitungan komersil dan fiscal. Untuk itu perlu adanya pemahaman terhadap perbedaaan tersebut.
Penyusutan dicatat dan dilaporkan dengan menggunakan metode-metode penyusutan antara lain: Metode garis lurus (Straight line method), Metode saldo menurun ganda (Double declining Method), Metode jumlah angka tahun (Sum of years digit method), Metode jam jasa (Service hours method), Metode hasil produksi (Productive output method), dan Metode menurut perpajakan.

Bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu unsur penting dalam operasional perusahaan. Terlebih lagi perusahaan yang berskala nasional ataupun intenasional, hampir semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tidak terlepas dari masalah perpajakan.

Perubahan undang-undang pajak yang dilakukan oleh pemerintah dimaksudkan untuk menyempurnakan system perpajakan yang telah ada, adapun undang-undang perpajakan yang baru tersebut mulai berlaku tahun 2000.

Wajib pajak yang diperlakukan sebagai subyek dalam system pemungutan pajak khususnya pada bidang pajak penghasilan (PPh) disebabkan wajib pajak diberikan kepercayaan penuh oleh negara (direktorat jendral pajak) untuk menghitung, memperhitungkan, menbayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan Self Assetment. Self Assetment adalah keputusan wajib pajak dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia yang berlaku tersebut.

Atas dasar latar belakang pemikiran tersebut diatas, maka penulis merasa perlu agar penyusutan aktiva tetap khususnya aktiva tetap berwujud mendapat perhatian khusus, sehingga dijadikan sebagai obyek dalam penelitian yang berjudul “Analisis Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan serta Undang – Undang Perpajakan pengaruh terhadap Penghasilan Kena Pajak pada Perum Pegadaian Pusat”.

Analisis Penerapan Capital Assets Model Pricing (CAPM) Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Investasi Saham Pada Perusahaan Lq 45 Di BEI (EKN-146)

2011-12-13T16:20:00.000-08:00

Manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana (raising of fund) dan bagaimana menggunakan dana tersebut (allocation of fund). Manajer keuangan berkepentingan dengan penentuan jumlah aktiva yang layak dari investasi pada berbagai aktiva dan pemilihan sumber-sumber dana untuk membelanjai aktiva tersebut.
Dalam mengambil keputusan-keputusan yang benar, manajer keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai. Keputusan yang benar adalah keputusan yang akan membantu tujuan tersebut. Secara normative tujuan keputusan keuangan adalah unutk memaksimumkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan sendiri meruapakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual.

Keputusan-keputusan yang diambil dalam manajemen keuangan antara lain meliputi keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan pembagian laba.
Keputusan investasi akan tercermin pada sisi aktiva perusahaan. Dengan demikian akan mempengaruhi struktur kekeyaan perusahaan, yaitu perbandingan antara aktiva lancar dengan aktiva tetap. Sebaliknya keputusan pendanaan dan pembagian laba akan tercermin pada sisi pasiva perusahaan.

Investasi merupakan komitmen sejumlah dana dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Harapan keuntungan di masa datang merupakan kompensasi atas waktu dan risiko yang terkait dengan investasi yang dilakukan.
Tujuan dari berinvestasi antara lain mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang, mengurangi tekanan inflasi dan dorongan untuk menghemat pajak.
Dengan adanya dana investasi yang cukup diharapkan dapat menunjang kelancaran pembangunan yang telah direncanakan, sehingga mencapai hasil yang baik. Sumber dana investasi sendiri diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri. Akan tetapi sumber dari luar negeri tidak mungkin selamanya diandalkan untuk pembangunan karena itu diperlukan adanya usaha untuk mengerahkan dana investasi yang bersumber dari dalam dalam negeri. Dana tersebut salah satunya dapat diperoleh dari masyarakat. Oleh karena itu lembaga keuangan perbankan maupun non-perbankan perlu dituntut bekerja keras lagi untuk meningkatkan peneriakan dana masyarakat. Lembaga keuangan non-perbankan antara lain terdiri dari leasing, asuransi, dan pasar modal.

Tersedianya dana yang diperoleh dari masyarakat salah satunya dapat digunakan untuk memberi bantuan dana bagi perusahaan yang membutuhkan modal. Bagi perusahaan yang membutuhakan modal dapat memperoleh dana tersebut dari bank. Tetapi pasti akan terdapat batas dalam menggunakan utang pada setiap perusahaan. Pasar modal dapat digunakan sebagai alternative penghimpunan dana masyarakat yang nantinaya dapat dimanfaatkan perusahaan unutk memnuhi kebutuhan dananya. Pasar modal memungkinkan perusahaan menerbitkan sekuritas yang berupa surat tanda hutang atau dikenal dengan obligasi dan tanda kepemilikan yang dikenal dengan saham. Dengan menginvestasikan kelebihan dana yang mereka miliki, pemodal mengharapkan akan memperoleh imbalan dari penyerahan tersebut beruapa penghasilan dividend an capital gains. Dari pihak yang membutuhkan modal, tersedianya dan dari pihak luar, memungkinkan mereka melakukan investasi tanpa harus menuggu tersedianya dana dari hasil operasi perusahaan. Dalam proses ini diharapkan akan terjadi peningkatan produksi, sehingga akhirnya secara keseluruhan akan terjadi peningkatan kemakmuran.

Pasar modal adalah tempat pertemuan antara penawaran denagan permintaan surat berharga. Di tempat inilah para pelaku pasar yaitu individu-individu atau badan usaha yang mempunyai kelebihan dana melakukan investasi dalam surat berharga yang ditawarkan oleh perusahaan. Sebaliknya ditempat itu pula perusahaan yang membutuhkan dana menawarkan surat berharga dengan cara listing terlebih dahulu pada badan organisasi di pasar modal sebagai emiten.

Salah satu bentuk pasar modal adalah Bursa Efek. Dan di Indonesia ada dua Bursa Efek, salah satunya adalah Bursa Efek Surabaya (BES). Bursa Efek Surabaya dibuka secara resmi pada tanggal 16 Juni 1989, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 654/KMK.010/1989. bursa Efek Surabaya didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan pasar modal dan ekonomi di wilayah Indonesia Timur.(www.bes.co.id)
Selama tahun 2006, total nilai transaksi saham mengalami penurunan sebesar 5,69% dari Rp. 5,2 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp. 4,9 triliun pada akhir tahun 2006.
Rata–rata nilai harian transaksi saham tahun 2006 sebesar Rp. 20,72 milyar atau turun 4,91% dari Rp. 21,7 milyar pada tahun 2005.
Sementara volume perdagangan saham 13,6 miliar saham, atau mengalami penurunan sebesar 16,12% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 16,2 miliar saham.

Rata–rata volume harian saham tahun 2006 adalah sebesar 56,48 juta saham, turun 15,43% dari 66,79 juta saham pada tahun sebelumnya.
LQ 45 mencakupi 45 saham blue chip yang paling likuid di Indonesia. Indeks yang memperhitungkan nilai ini menawarkan fee transaksi yang paling rendah dan dapat dijadikan alat lindung nilai pada transaksi di pasar saham Indonesia. Pada akhir tahun 2006, Indeks LQ-45 naik 0,684 poin (0,17%) pada level 393,12.

Dalam berinvestasi setiap individu akan selalu berusaha memiliki investasi yang aman. Dan hal ini memerlukan satu analisis yang cermat, teliti dan didukung dengan data-data yang akurat. Teknik yang benar dalam analisis akan mengurangi risiko dalam berinvestasi. Sehingga modal yang diinvestasikan diharapkan akan menghasilkan keuntungan yang maksimal dan aman. Jika terdapat risiko diharapkan risikonya lebih kecil dibandingkan denagan kemungkinan keuntungan yang dapat diraih. Untuk itu para investor dapat menggunakan model keseimbangan, yang salah satunya adalah Capital Assets Pricing Model. Capital Assets Pricing Model merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat risiko dengan tingkat pengembalian yang digambarkan dalam Security Market Line yang menerangkan bahwa tingkat keuntunagan yang diharapkan ditentukan oleh besarnya risiko sistematik () atau merupakan kepekaan tingkat keuntungan terhadap perubahan-perubahan pasar.

Analisis Pengaruh Locus Of Control Terhadap Kinerja Dengan Etika Kerja Islam Sebagai Variabel Moderating (studi pada karyawan tetap Bank (EKN-145)

2011-03-16T16:37:00.000-07:00

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi merupakan salah satu cara untuk mengembangkan perusahaan,selain itu mempermudah alur pertukaran barang maupun informasi yang terkini. Globalisasi yang terjadi secara besar – besaran ditanggapi secara berbeda – beda oleh masyarakat didunia. Menurut Anthony Giddens dalam Runaway World (2001), globalisasi telah menciptakan sebuah kampung dunia dengan tatanan yang beroperasi di dalamnya membuat dunia semakin 'lepas kendali', kehilangan kontrol, dan sebagainya.

Membuat hubungan tatanan kemanusiaan menjadi begitu kerdil, persahabatan tak dibatasi dengan sekat-sekat wilayah, pelbagai fasilitas hidup yang serba instan membuat manusia semakin pragmatis, perempuan menggugat hak- hak emansipasinya, nilai-nilai etika-moral dijungkirbalikkan, dan perubahan sosial (social change) menjadi niscaya, yang kaya bisa menjadi miskin karena persaingan yang terlalu ketat dan kompetitif, yang miskin dan sederhana bisa menjadi sebaliknya jika menggunakan nalar- budi-luhurnya untuk terus bersaing dan berkompetisi. Sedangkan menurut Francis Fukuyama dalam The Great Disruption (2002) bahwa globalisasi salah satunya menciptakan kekacauan besar dalam struktur sosial. Peran agama menjadi nihil, terjadinya dekadensi etika-moral, kemiskinan semakin merajalela, banyak terjadi kriminalitas, bunuh diri (suicide) akibat stres dan depresi hidup karena serba bersaing, korupsi pejabat di dunia ketiga semakin menggurita
untuk menyelamatkan diri dari tuntutan hidup keluarga, dan sebagainya.

1

Berdasarkan gambaran diatas dapat dilihat bahwa individu memainkan peranan penting dalam perilaku manusia. Dalam ilmu ekonomi lebih dikenal dengan manajemen sumber daya manusia (SDM) dimana merupakan salah satu faktor kunci untuk mendapatkan kinerja terbaik, karena selain menangani masalah ketrampilan dan keahlian, manajemen SDM juga berkewajiban membangun perilaku kondusif karyawan untuk mendapatkan kinerja terbaik. Hal tersebut didasarkan pada aplikasi ilmu kebijakan manajemen SDM untuk mengkaji mengenai berbagai faktor perilaku organisasional terhadap kinerja yang disebut dengan ilmu prilaku organisasional.

Adanya keyakinan besar bahwa setiap individu berpengaruh langsung sebagai efek substantive dalam pandangan dan reaksinya terhadap lingkungan (Spector,1986). Keyakinan inilah yang menurut Rotter (1966) disebut Locus of Control merupakan “generalized belief that a person can or cannot control his own destiny”. Menurut Kustini dan Suharyadi (2004) berdasarkan pendapat Rotter disebut bahwa locus of control atau adanya keyakinan seseorang terhadap sumber yang mengontrol kejadian – kejadian dalam hidupnya. Brownell(1981) menulis tentang pendapat rotter dalam papernya yang mendefinisikan locus of control sebagai tingkatan dimana seseorang menerima tanggung jawab personal terhadap apa yang terjadi pada diri mereka. Locus of control berhubungan baik dengan beberapa variabel seperti peran stress, etika kerja, kepuasan kerja, dan kinerja. Seperti yang dikemukakan oleh Falikhatun (2003;264) bahwa peningkatan kinerja pegawai dalam pekerjaan pada dasarnya akan dipengaruhi oleh kondisi – kondisi tertentu, yaitu kondisi yang berasal dari luar individu yang disebut dengan faktor situasional dan kondisi yang berasal dari dalam yang disebut dengan faktor individual. Faktor individu meliputi jenis kelamin, kesehatan, pengalaman, dan karakteristik psikologis yang terdiri dari motivasi, kepribadian, dan Locus of Control. Adapun faktor situasional meliputi kepemimpinan, prestasi kerja, hubungan sosial dan budaya organisasi .

Berdasarkan jurnal “The Islamic Work Ethic As A Mediator Of The Relationship Between Locus Of Control, Role Ambiguity, And Role Conflict” penelitian Jones (1997) menemukan adanya korelasi dalam penelitian empiris antara nilai etika kerja protestan dengan locus of control internal. Furnham(1987) menemukan bahwa individu yang cenderung percaya pada etika kerja protestant maka locus of controlnya lebih tinggi. Terpstra (1993) menemukan bahwa etika perilaku individu berpengaruh penting dalam locus of control. McCuddy dan Peery (1996) berpendapat bahwa individu yang beretika baik memiliki locus of control internal lebih tinggi dibanding dengan locus of control eksternal. Menurut Martin (1976) dan Rokeach (1968) dalam Ghozali (2002) hubungan antara tingkat religiusitas dan sikap karyawan dapat dijelaskan dari sudut pandang teori personality yang dinyatakan bahwa tingkat religiusitas akan menjadi bagian dari identitas diri seseorang (personality). Personality itu sendiri terutama locus of control pada gilirannya menjadi faktor penting untuk menentukan perilaku di dalam organisasi maupun sikap kerja karyawan.

Hal tersebut dikarenakan etika kerja protestant didasarkan pada teori Weber yang menghubungkan keberhasilan di dunia bisnis dengan kepercayaan religius. Weber juga berpendapat bahwa kepercayaan protestant-Calvinistis memiliki pandangan mengenai kapitalisme dan berdasarkan anggapan bahwa pekerjaan dan keberhasilan finansial merupakan tujuan yang tidak hanya ingin dicapai seorang individu tetapi juga merupakan tujuan religius (Kidron, 1978 dalam Falah, 2007). Arslan (1985) dalam Fuad Mas’ud (2004) mengukur PWE melalui : (1) bekerja sebagai tujuan itu sendiri, (2) menghemat uang dan waktu, (3) lokus pengendalian internal, (4) kerja keras membawa kesuksesan, (5) sikap negatif terhadap waktu santai.

Teori Weber kemudian diperkenalkan ke dalam ilmu psikologi oleh McClelland (1961) dalam Yousef (2000) yang lalu mengajukan penjelasan sosio psikologis mengenai hubungan antara Protestanisme dan kapitalisme. McClelland kemudian memasukkan konsep PWE kedalam kebutuhan akan prestasi yang seringkali dilihat sebagai dimensi dari kepribadian
(Furnham, 1990 dalam Yousef, 2001).

Dalam hal ini terdapat perbedaan antara etika kerja Protestant dengan etika kerja Islam. Menurut Kidron (1978) dalam Yousef (2000), pada etika kerja Protestan lebih menekankan pada peran aktif individu secara dinamis dan otonom dalam meraih keutamaan moral. Keutamaan moral disini secara universal manusia sepakat sebagai suatu kebaikan hidup di dunia. Sedangkan etika kerja Islam lebih berorientasi pada penyelamatan individu di dunia dan akhirat berdasarkan pedoman agama. Maksudnya bahwa kerja mempunyai etika harus selalu diikutsertakan didalamnya, oleh karena kerja merupakan bukti adanya iman dan parameter bagi pahala dan siksa (Al Khayyath, 2000 dalam Yousef, 2001).

Teori-teori mengenai etika kerja yang berfokus pada PWE dengan setting dunia belahan Barat sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dirasakan kurang tepat untuk diterapkan pada lingkungan yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Indonesia (menurut BPS 85% penduduk Indonesia adalah muslim). Sehingga perlu dilakukan kajian mengenai Islamic Work Ethic (IWE) yang lebih sesuai dengan kondisi-kondisi dunia belahan Timur.

Etika kerja islam berasal dari Al-Quraan dan Hadist yang menekankan untuk menjalin kerjasama dan selalu bekerja keras yang merupakan salah satu cara untuk menghapus dosa. Selain itu, adanya keyakinan bahwa tuhan tidak akan menguji hamba-Nya melebihi kemampuannya dan percaya bahwa tuhan akan memberikan seseuatu yang lebih indah jika kita berhasil melampauinya. Sehingga etika kerja islam disini sebagai variabel mediating yang dapat memperkuat atau memperlemah kinerja. Berdasarkan keyakinan diatas kemudian muncul adanya penghayatan, maka orang – orang yang mendapat tekanan atau gangguan – gangguan yang tidak menyenangkan yang berasal dari luar diri seseorang merupakan tantangan bagi dirinya untuk bisa lebih maju yang terlihat dari peningkatan kinerjanya.

Berdasarkan informasi juga data yang tersedia dan didukung oleh adanya kesempatan yang memadai maka dipilihlah Bank Jateng Semarang yang merupakan bank konvensional yang dimiliki oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah bersama – sama dengan pemerintah kota atau kabupaten sejawa tengah. Pendirian bank bertujuan untuk mengelola keuangan daerah yaitu sebagai pemegang kas daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui apakah didalam aktivitas perbankan konvensional para karyawannya yang mayoritas beragama islam bertindak menggunakan etika kerja islam seperti yang sering dikatakan masyarakat bahwa agama merupakan landasan hidup manusia, baik dalam bekerja, berkeluarga, ataupun bermasyarakat.

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Job Performance Auditor Pada Kantor Akuntan Publik Di Semarang (EKN-144)

2011-03-16T16:34:00.000-07:00

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Kinerja di dalam perusahaan sangat ditentukan oleh kondisi dan perilaku karyawan yang dimiliki perusahaan tersebut. Fenomena yang seringkali terjadi adalah kinerja suatu perusahaan terganggu karena berbagai perilaku karyawan yang sulit dicegah terjadinya. Kinerja perusahaan yang telah bagus dapat dirusak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu bentuk perilaku karyawan yang dapat mengganggu kinerja perusahaan adalah keinginan berpindah (turnover intentions) dimana karyawan memiliki keputusan untuk meninggalkan pekerjaannya.

Tingginya tingkat turnover di dalam perusahaan akan mengakibatkan semakin banyak potensi biaya yang akan di keluarkan oleh perusahaan. Baik untuk biaya pelatihan yang sudah diinvestasikan pada karyawan, tingkat kinerja yang sudah dikorbankan, maupun biaya rekruitmen dan pelatihan kembali (Suwandi dan Indriantoro, 1999).

Profesi akuntan publik merupakan suatu pekerjaan yang berlandaskan pada pengetahuan yang kompleks dan hanya dapat dilakukan oleh individu dengan kemampuan dan latar belakang pendidikan tertentu. Salah satu tugas akuntan publik dalam menjalankan profesinya adalah menyediakan informasi yang berguna bagi publik untuk pengambilan keputusan ekonomi. Profesi akuntan publik merupakan profesi yang unik. Setiawan dan Ghozali (2006) menyatakan bahwa pada umumnya profesional (contoh: pengacara dan dokter) sebagai pihak

pertama, bekerja untuk kepentingan klien yang merupakan pihak kedua (pemohon jasa). Profesi akuntan publik bukan saja dituntut untuk melayani klien (pihak kedua), tetapi lebih mengutamakan tanggung jawab kepada masyarakat (pihak ketiga). Oleh sebab itu, akuntan publik diharapkan mampu menjalankan tanggung jawab yang ada dalam profesinya.

Profesi akuntan publik harus bersifat independen dan berkomitmen secara eksplisit melayani kepentingan publik. Permintaan terhadap jasa audit, pajak, dan manajemen oleh berbagai organisasi baik lokal maupun multinasional, merupakan tanggung jawab utama para akuntan profesional (Setiawan dan Ghozali 2006). Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa, aset utama yang harus dimiliki oleh sebuah kantor akuntan publik (KAP) adalah tenaga kerja profesional. Agar dapat bertanggung jawab pada publik, para auditor harus berupaya untuk meningkatkan job performance dalam menjalankan profesinya. Tercapainya performance yang baik tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik pula. Seperti yang diungkapkan oleh Hellriegel (2001) bahwa performance yang baik dapat dicapai saat 1) tujuan yang diinginkan telah tercapai, 2) moderator (kemampuan, komitmen, motivasi) telah tersedia dan, 3) mediator (petunjuk, usaha, ketekunan, dan strategi ) telah dijalankan.

Terkait dengan peningkatan job performance profesional, karakter pribadi profesional dan kondisi tempat profesional bekerja menjadi konsekuensi penting bagi KAP, bagi profesional itu sendiri, dan bagi pihak-pihak yang menggunakan jasa profesional (publik). Beberapa karakter pribadi dan kondisi kerja profesional dapat menghasilkan tingkat job performance yang berbeda, keadaan psikologis

yang berbeda, dan juga dapat mempengaruhi keputusan profesional untuk tetap atau meninggalkan KAP (turnover). Dalam penelitian Barrick dan Mount (1993) dijelaskan bahwa beberapa meta-analisis telah membuktikan bahwa karakter pribadi dapat memprediksi dengan baik tingkat performance individu. Ditemukan pula hubungan antara karakter pribadi dan tindakan dipengaruhi oleh situasi dimana individu itu bekerja. Fisher (2001) berpendapat bahwa KAP dapat meningkatkan job performance dan job satisfaction auditor dengan mengurangi tekanan di lingkungan kerja profesional. Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak hanya karakter pribadi yang mempengaruhi tindakan seseorang, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal yang menentukan kebebasan seseorang.

Beberapa penelitian terdahulu telah membuktikan adanya korelasi positif yang kuat antara pengalaman dengan job performance (Quinones et al., 1995). Mereka juga menyatakan bahwa seseorang dapat menilai job performance sesuai dengan tingkat pengalaman yang dimiliki. Pernyataan itu juga dipertegas Mumford & Stokes (1992), (dalam Quinones et al., 1995 ) yang menyatakan bahwa pengalaman merupakan faktor yang paling menentukan tingkat job performance, sementara itu Fiedler (1970), (dalam Quinones et al., 1995 ) menyatakan pengalaman bukan merupakan hal penting bagi job performance.

Otonomi telah dikaitkan dengan motivasi dan job performance yang baik dari seorang pegawai (Xie dan Johns, 1995). Xie dan Johns (1995) telah membuktikan jika otonomi sudah dimiliki maka kebutuhan akan tugas dan job performance akan semakin tinggi juga. Menurut Au dan Cheung (2004), (dikutip
oleh Pearson, et al., 2009) otonomi juga dapat mengurangi tekanan saat bekerja dan meningkatkan inisiatif dan kepercayaan diri saat bekerja. Hal itu dipertegas oleh penelitian oleh Tai dan Liu (2007) yang menyatakan bahwa otonomi memiliki pengaruh positif bagi pegawai yang memiliki emosional yang tinggi disaat mengalami tekanan dan ketegangan. Perusahaan sebaiknya memberikan keleluasan bekerja bagi pegawai yang memilki emosional tinggi agar dapat bekerja lebih baik. Dengan adanya otonomi mereka akan lebih bijaksana dalam bekerja tanpa ketegangan dan tekanan. Morgeson et al., (2005) membuktikan adanya hubungan yang kompleks antara otonomi dan job performance. Otonomi mencerminkan tingkat kebijaksanaan, kebebasan, dan independensi seseorang merencanakan pekerjaan dan membuat keputusan dalam pelaksanaan tugas. Sementara itu, Wrzesniewski & Dutton (2001) (dalam Tai dan Liu, 2007) menyatakan bahwa individu yang memiliki pekerjaan yang sama akan memiliki tingkat performance yang berbeda dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, sehingga membuat peranan mereka berbeda juga. Teori ini sebagai landasan percobaan untuk memahami peran seseorang dalam pekerjaan melalui keahlian dan cara mereka melaksanakan tugas.

Dalam suatu organisasi yang kompleks, sebaiknya memiliki keterangan yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada penerima mandat. Hal ini berkaitan dengan role requirements yang menurut Rizzo et al., (1970), (dalam penelitian Michael et al., 2009) pengertian role requirements adalah wewenang seseorang untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan peran mereka. Jika pegawai tidak menyadari keberadaan tanggung jawab dan apa yang
diharapkan maka mereka akan sulit mengambil keputusan dan bekerja tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Beberapa penelitian terdahulu telah membuktikan adanya hubungan negatif yang signifikan antara ambiguitas peran dan job performance (Fisher, 2001). Ambiguitas peran dan role conflict memiliki hubungan negatif dengan job performance (Kalbers dan Cenker, 2008). Keduanya dapat menimbulkan ketagangan dalam bekerja, job dissatisfaction, kecenderungan meninggalkan perusahaan, dan job performance yang buruk (Jackson dan Schuler,
1985). Dari sudut pandang motivasi, expectancy theory Vroom, job performance seharusnya memiliki korelasi negatif terhadap ambiguitas peran dan role conflict sebab keduanya memiliki hubungan negatif terhadap usaha dan harapan dalam pekerjaan (Jackson dan Schuler, 1985).

Penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian Kalbers dan Cenker (2008) dengan menguji kembali keterkaitan antara job experience, job autonomy dan role ambiguity terhadap job performance auditor di KAP Indonesia. Konsisten dengan penjelasan diawal, bahwa karakter pribadi menjadi konsekuensi penting dalam peningkatan job performance professional di KAP, maka dalam penelitian ini digunakan variabel kepribadian yang meliputi aspek biografis untuk mengukur tingkat job performance profesional di KAP. Variabel tersebut adalah exercised responsibility.

Meningkatnya kebutuhan akan kualitas dan kinerja auditor pada tingkat individu maupun perusahaan (lokal dan multinasional), menyebabkan profesi auditor di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Agar dapat memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab tersebut, profesional dituntut untuk dapat
meningkatkan job performance pada profesinya. Profesional yang bekerja dengan job performance yang baik dapat meningkatkan kepuasan klien, kredibilitas dan eksistensi. Hal tersebut yang mendorong penulis meneliti kembali sejauh mana konsep Kalbers dan Cenker (2008) dapat diterapkan pada profesional di Indonesia.

Pengaruh Partisipasi, Motivasi Dan Pelimpahan Wewenang Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial ( EKN-143)

2011-03-16T16:32:00.000-07:00

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Anggaran merupakan salah satu komponen penting dalam perencanaan perusahaan, yang berisikan rencana kegiatan dimasa datang dan mengindikasikan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut ( Hansen & Mowen,2000). Penganggaran merupakan suatu proses yang cukup rumit pada organisasi sektor publik, termasuk diantaranya pemerintah daerah. Hal tersebut berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta.

Pada sektor swasta anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan didiskusikan untuk mendapat masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program –program yang dibiayai dari uang publik ( Mardiasmo, 2005; 61). Penganggaran sektor publik terkait dalam proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap –tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter.

Mardiasmo, (2005) menyatakan bahwa tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Anggaran merupakan manajerial plan of action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan
komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, dan alat penciptaan ruang publik
( Haryanto dkk, 2007: 87).

Hofstede (1968) dalam Marani dan Supomo (2003) menyatakan bahwa penggunaan anggaran dapat dipergunakan sebagai alat untuk mendelegasikan wewenang atasan kepada bawahan. Penggunaan anggaran itu sendiri akan memunculkan berbagai dimensi perilaku aktivitas orang dalam hal pengendalian, evaluasi kinerja, dan koordinasi. Penggunaan anggaran dapat dilaksanakan dengan baik apabila anggaran yang ditetapkan terjadi kesesuaian terhadap pelimpahan wewenang atasan kepada bawahan. Penggunaan anggaran akan sesuai dengan sasaran apabila proses penyusunan anggaran yang dibuat sesuai dengan kebutuhan bawahan.
Hansen dan Mowen (2000) menjelaskan bahwa proses penyusunan anggaran memotivasi manajer untuk mengembangkan arah bagi organisasi, meramalkan kesulitan, dan mengembangkan kebijakan masa depan, disisi lain bahwa proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang penting dan kompleks, karena anggaran mempunyai kemungkinan dampak fungsional dan disfungsional terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi ( Milani, 1975), sedangkan cara untuk mencegah terjadinya dampak disfungsional anggaran, bawahan harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran (Argyris 1952).

Brownell (1982a) mengatakan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan proses dimana individu, yang kinerjanya dievaluasi dan memperoleh penghargaan berdasarkan pencapaian target anggaran, terlibat dan mempunyai pengaruh dalam penyusunan target anggaran.

Hasil penelitian dilakukan oleh Govindarajan (1986), Browwnell dan Mclnnes (1986), Indriantoro (1993) dalam Supomo ( 1998) menemukan adanya pengaruh positif partisipasi dalam proses penyusunan anggaran yang merupakan pendekatan manajerial terhadap perilaku dan kinerja manajerial
Adanya berbagai hasil penelitian yang berbeda hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial, menimbulkan banyak perdebatan para peneliti, sehingga menarik minat para peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap hubungan tersebut diantarnya; (Argyris, 1952; Milani, 1975; Kenis,
1979; Brownell, 1981, 1982b, Brownell dan Mclnnes, 1986; dan Birnberg dkk,
1990). Hasil yang diperoleh dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial tidak dapat disimpulkan secara pasti. Berbeda menurut Milani (1975), Brownell dan Hirst (1986), hasil penelitiannya menyatakan hubungan yang tidak signifikan.
Variabel individual yang mengungkapkan hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manjerial merupakan variabel penelitian yang digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya antara lain; hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial dipengaruhi oleh sifat indifidu locus of control ( Brownell, 1981, 1982b), Motivasi (Brownell dan Mclnnes, 1986; Mia,
1988), dan sikap terhadap pekerjaan dan perusahaan ( Millani, 1975; Mia, 1988).

Sedangkan Variabel organisasional akan dihadapkan pada kondisi ketidakpastian lingkungan dimasa yang akan datang, dimana untuk mengantisipasi ketidakpastian lingkungan tersebut. Dalam struktur organisasi yang terdesentralisasi para manajer diberikan wewenang dan tanggungjawab yang lebih besar dalam pengambilan
keputusan dan melakukan kegiatan daripada dalam struktur organisasi yang tersentralisasi.

Galbraith (1973) menjelaskan struktur organisasi yang terdesentralisasi diperlukan pada kondisi administratif, tugas dan tanggung jawab yang semakin kompleks, yang selanjutnya memerlukan pendistribusian otoritas pada manajemen yang lebih rendah. Pelimpahan wewenang desentralisasi diperlukan karena dalam struktur yang terdesentralisasi para manajer/bawahan diberikan wewenang dan tanggung jawab lebih besar dalam pengambilan keputusan. Menurut Miah dan Mia (1996) desentralisasi adalah seberapa jauh manajer yang lebih tinggi mengijinkan manajer dibawahnya untuk mengambil keputusan secara independen. Hal ini didukung dengan penelitiannya Gul dkk (1995), bahwa partisipasi anggaran terhadap kinerja akan berpengaruh positif dalam organisasi yang pelimpahan wewenangnya bersifat desentralisasi. Riyanto (1996) dalam Marani dan Supomo(2003) menemukan desentralisasi tidak dapat mempengaruhi hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. Tanggung jawab dalam pendelegasian dari top manajemen ke level manajemen yang lebih rendah akan membawa konsekwensi semakin besar tanggung jawab manajer yang lebih rendah terhadap pelaksanaan keputusan yang dibuat.

Gitosudarsono dan Sudita(1997) dalam Marani dan Supomo(2003) mengatakan bahwa proses timbulnya motivasi seseorang merupakan gabungan dari konsep kebutuhan, dorongan,tujuan dan imbalan, sedangkan Mitchell (1982) menjelaskan motivasi merupakan derajat sampai sejauhmana individu ingin dan berusaha dalam mengerjakan suatu pekerjaan dengan baik dan upaya yang tinggi kearah tujuan organisasi akan dikondisikan oleh upaya untuk memenuhi kebutuhan
individual Robbin (1996). Menurut Mia (1988) dalam proses penyusunan anggaran mungkin akan lebih efektif pada kondisi karyawan mempunyai motivasi yang tinggi, dan sebaliknya. Pengaruh motivasi dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial banyak dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu, dan hasilnya ada hubungan yang positif ( Kennis, 1979; Merchant, 1981; serta Brownell dan mclnnes,1986). Hasil Penelitian Mia (1988) menunjukkan pengaruh positif motivasi terhadap kinerja manajerial.

Berdasarkan survei pendahuluan diperoleh informasi bahwa permasalahan yang ada di lembaga sektor publik yaitu pada dinas daerah dan lembaga teknis daerah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya partisipasi staf dalam penyusunan anggaran sehingga hasil yang diharapkan tidak maksimal.

2. Pengalokasian anggaran yang diterima tidak sesuai dengan perencanaan, disebabkan terbatasnya kemampuan anggaran yang tersedia untuk pembiayaan, kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan satuan kerja perangkat daerah ( SKPD) yang diperlukan untuk kepentingan publik, masih adanya kepentingan politik akibatnya anggaran yang direncanakan untuk kepentingan dinas daerah dan lembaga teknis daerah kurang maksimal sehingga pelayanan SKPD untuk kepentingan publik tidak maksimal.

3. Kurangnya perhatian pimpinan yang mendorong middle management sehingga untuk memenuhi tujuan organisasi kurang maksimal yaitu tidak adanya penghargaan dan sanksi yang tegas pimpinan terhadap bawahannya, masih lemahnya peraturan-peraturan birokrasi yang mengatur tentang pegawai sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

4. Kurang maksimalnya pelimpahan wewenang terhadap middle management sehingga mengurangi ruang gerak middle management lebih kreatif, inovatif dan aktif dalam pemilihan dan pemindahan staf sesuai dengan kemampuan atau skill staff, adanya pengalokasian anggaran dan keputusan top management yang tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga kurang memberikan hasil dan manfaat untuk organisasi.
Penelitian ini difokuskan pada permasalahan diatas yang belum teratasi, karena dapat mempengaruhi kinerja pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Hasil penelitian dengan sampel pada perusahaan yang berorientasi mencari keuntungan kemungkinan akan menunjukkan hasil yang berbeda jika diterapkan pada sektor publik (Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah) yang berorientasi tidak mencari keuntungan.

Pada prinsipnya Penyusunan anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006, di mana dalam penyusunan rencana keuangan tahunan dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. Penyusunan APBD terpadu selaras dengan penyusunan anggaran yang berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.30 /
2007 tentang ” Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008” Menyebutkan bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalalam penyusunan APBD yaitu; (1) penyusunan kebijakan umum APBD (KUA), (2) penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), (3) penyusunan dan penyampaian surat edaran kepala daerah tentang
pedoman penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD, (4) penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD, (5) penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran APBD, (6) penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Pedoman penyusunan anggaran tersebut harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh seluruh dinas daerah dan lembaga tehnis daerah. Dalam penelitian ini terdapat penyusunan anggaran di dinas daerah dan lembaga tehnik daerah sebagian masih ketergantungan pada keputusan top manajemen
,kurangnya pelimpahan wewenang kepada middle management yang secara langsung berhubungan dengan tehnik lapangan, sehingga anggaran untuk kegiatan yang direncanakan tidak sesuai dengan target yang diharapkan, berkurangnya motivasi kerja dan berakibat berkurangnya kinerja manajerial terhadap tujuan organisasi. Kinerja manajerial yang dimaksud disini adalah kinerja pada pejabat eselon III dan IV Pemerintah Kabupaten Rembang karena pejabat eselon III dan IV tersebut yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran yang berarti mereka yang banyak dilibatkan perencanaan dan pelaksanaan penyusunan anggaran, menggunakan dan melaporkan realisasi anggaran atau sebagai pelaksana anggaran pemerintah daerah, yang menjadikan keberhasilan dan tidak seorang pimpinan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab memimpinan dinas.

Pengaruh Earnings Management Terhadap Nilai Perusahaan: Corporate Governance Sebagai Moderating Variable (EKN-142)

2011-03-16T16:30:00.000-07:00

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Laba merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja operasional perusahaan. Informasi tentang laba digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan bisnis dalam mencapai tujuan operasi yang telah ditetapkan (Siallagan dan Machfoeds, 2006). Salah satu cara yang dilakukan oleh manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan yang dapat mempengaruhi tingkat laba yang ditampilkan yaitu dengan earnings management yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan pada saat tertentu.

Scott (dalam Kusumawardhani dan Sylvia, 2009) mendefinisikan earning management sebagai “the choice by a manager of accounting policies so as to achieve some specific objective”, yang kurang lebih memiliki arti: pilihan yang dilakukan oleh manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, earnings management berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi yang dapat mempengaruhi tingkat laba untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki oleh manajemen.

Gumanti (2000) menyatakan bahwa earnings management diduga muncul atau dilakukan oleh manajer atau para pembuat laporan keuangan dalam proses pelaporan keuangan suatu organisasi karena mereka
mengharapkan suatu manfaat dari tindakan yang dilakukan. Earnings management menjadi menarik untuk diteliti karena dapat memberikan gambaran akan perilaku manajer dalam melaporkan kegiatan usahanya pada suatu periode tertentu, yaitu adanya kemungkinan munculnya motivasi tertentu yang mendorong mereka untuk memanaje atau mengatur data keuangan yang dilaporkan. Perlu dicatat disini bahwa earnings management tidak harus dikaitkan dengan upaya untuk memanipulasi data atau informasi akuntansi, tetapi lebih condong dikaitkan dengan pemilihan metode akuntansi (accounting methods) untuk mengatur keuntungan yang bisa dilakukan karena memang diperkenankan menurut accounting regulations.
Jika pada suatu kondisi dimana pihak manajemen ternyata tidak berhasil mencapai target laba yang ditentukan, maka manajemen akan bertindak untuk memodifikasi laba yang masih sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Manajemen termotivasi untuk memperlihatkan kinerja yang baik dalam menghasilkan keuntungan maksimal bagi perusahaan sehingga manajemen cenderung memilih dan menerapkan metode akuntansi yang dapat memberikan informasi laba yang lebih baik (Halim, dkk; 2005).

Tujuan dari earning management adalah meningkatkan kesejahteraan pihak tertentu walaupun dalam jangka panjang tidak terdapat perbedaan kumulatif perusahaan dengan laba yang dapat diidentifikasikan sebagai keuntungan (Fischer dan Rosenweirg 1995 dalam Herawaty 2008), Scott
1997:294. Morck, Scheifer & Vishny (dalam Herawaty, 2008) menyatakan bahwa earnings management yang dilakukan manajemen perusahaan akan
meningkatkan nilai perusahaan (tobin’s q) lalu kemudian akan turun searah dengan peningkatan kepemilikan manajerial.

Praktik earning management dipengaruhi oleh konflik antara kepentingan manajemen (agent) dan pemilik (principal) yang timbul karena setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertimbangkan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. Agency theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Pihak principal termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterakan dirinya sendiri dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Sedangkan agent termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya, antara lain dalam hal memperoleh kompensasi/bonus (sifat opportunistic manajemen) hal inilah yang disebut masalah keagenan.

Konflik keagenan yang mengakibatkan adanya sifat opportunistic manajemen akan mengakibatkan rendahnya kualitas laba atau laba yang dilaporkan semu. Rendahnya kualitas laba tersebut berakibat pada kesalahan pembuatan keputusan oleh para pemakai laporan keuangan tersebut seperti para investor dan kreditor, sehingga nilai perusahaan akan berkurang (Siallagan dan Machfoeds, 2006).
Berdasarkan teori keagenan, permasalahan tersebut dapat diatasi atau diminimumkan dengan pengawasan melalui good corporate governance. Shleifer dan Vishny (dalam Herawaty, 2008) menyatakan bahwa corporate governance merupakan cara atau mekanisme untuk memberikan keyakinan
pada para pemasok dana perusahaan akan diperolehnya return atas investasi mereka. Forum of Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001) menyatakan bahwa corporate governance adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar good corporate governance sebenarnya merupakan kebutuhan yang mendasar dalam rangka implementasi good corporate governance. Prinsip-prinsip utama dari corporate governance yang menjadi indikator, sebagaimana ditawarkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) adalah: Fairness (keadilan), Disclosure/ Transparancy (keterbukaan/ transparansi), Acccountability (akuntanbilitas), Responsibility (responsibilitas) dan Independency (independen).

Sedangkan terdapat beberapa mekanisme corporate governance sebagai sarana monitoring untuk menyelaraskan (alignment) perbedaan kepentingan pemilik dan manajemen (konflik keagenan) antara lain dengan:
1. Memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen

(manajerial ownership) (Jensen Meckling, 1976).

2. Memperbesar kepemilikan saham oleh institusional karena mereka dianggap sebagai sophisticated investor dengan jumlah kepemilikan yang cukup signifikan dapat memonitor manajemen yang berdampak mengurangi motivasi manajer untuk melakukan Earnings Management

(Midiastuty dan Mas’ud, 2003).

3. Peran monitoring yang dilakukan dewan komisaris independen

(Barnhart dan Rosenstein, 1998)

4. Kualitas audit yang dilihat dari peran auditor yang memiliki kompetensi yang memadai dan bersikap independen sehingga menjadi pihak yang dapat memberikan kepastian terhadap integritas angka- angka akuntansi yang dilaporkan manajemen (Mayangsari, 2003). Praktik corporate governance memiliki hubungan yang signifikan
terhadap earnings management, dan berbagai penelitian telah dilakukan untuk membuktikan hal tersebut, seperti penelitian yang dilakukan Midiastuty dan Machfoedz, 2003, Wedari, 2004, dan Boediono, 2005. Praktik earnings management yang dilakukan oleh manajer akan mempengaruhi tingkat laba yang selanjutnya akan berpengaruh pada nilai perusahaan. Sedangkan corporate governance akan mempengaruhi hubungan antara earnings management dan nilai perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini diberi judul: “PENGARUH EARNINGS MANAGEMENT TERHADAP NILAI PERUSAHAAN; CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI MODERATING VARIABLE”.

Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Dan Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi ..(EKN-141)

2011-03-16T16:27:00.000-07:00

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan dalam pembangunan. Masalah kemiskinan, rendahnya modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia adalah beberapa contoh masalah pembangunan yang harus segera diatasi, termasuk masalah keamanan dan politik yang belum stabil. Dalam kaca mata ekonomi, salah satu cara untuk mengatasi berbagai masalah tersebut adalah dengan mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran yang nyata dari dampak suatu kebijakan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan tersebut dimaksudkan sebagai laju pertumbuhan yang terbentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Bagi daerah, ini merupakan suatu indikator yang penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan dan berguna untuk menentukan arah kebijakan pembangunan di masa yang akan datang. Laju pertumbuhan suatu daerah dapat ditunjukkan dengan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

PDRB yang lebih rendah dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat, dengan pertumbuhan sebesar 6,01 persen. Stelah Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai PDRB dengan pertumbuhan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,42 persen. PDRB yang lebih rendah dari Jawa Tengah adalah Provinsi Banten yang merupakan provinsi yang baru terbentuk di Pulau Jawa, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,25 persen.

Bila diperingkat, rata-rata pertumbuhan PDRB selama tahun 2005 hingga tahun 2007, DKI Jakarta memiliki pertumbuhan yang paling tinggi di Pulau Jawa, yaitu sebesar 6,13 persen pertahun. Kemudian Jawa Barat, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,01 persen pertahun. Selanjutnya Jawa Timur memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 5,92 persen pertahun, dan Banten dengan rata-rata
pertumbuhan sebesar 5,83 persen pertahun. Meskipun Jawa Tengah memiliki nilai PDRB lebih tinggi dibandingkan Banten, namun tiap tahunnya hanya tumbuh sebesar 5,42 persen. Rata-rata pertumbuhan PDRB paling rendah dimiliki oleh Provinsi DIY dengan nilai 4,25 persen pertahun.

Nilai PDRB pada suatu tahun, bila dibagi dengan jumlah penduduk tahun tersebut akan menghasilkan PDRB per kapita yang biasa digunakan untuk melihat kesejahteraan penduduk pada tahun tersebut.

Provinsi Jawa Tengah merupakan juru kunci perkembangan ekonomi diantara enam provinsi di Pulau Jawa. Dengan menggunakan variabel PDRB per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi, maka Jawa Tengah termasuk dalam kelompok “RR” (rendah-rendah) bersama dengan Propinsi D.I Yogyakarta. Artinya, baik dari segi PDRB per kapita maupun laju pertumbuhan ekonomi, kedua propinsi tersebut berada di bawah rata-rata nasional. Sedangkan, Jawa Tengah, adalah yang paling rendah dalam kelompok “RR” tersebut. Jawa Tengah adalah tulang punggung nasional karena menampung 16 persen lebih penduduk Indonesia (Alex Emyll, 2005).

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan sebagai penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah diharapkan dapat memotivasi peningkatan kreatifitas dan inisiatif untuk dapat lebih menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah, dan dilaksanakan secara terpadu, serasi, terarah, agar pembangunan di tiap daerah dapat benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerahnya ( Nugroho, 2002).

Idealnya, setiap proses pembangunan termasuk di daerah didasarkan atas kemampuan sendiri (self reliant development) dengan mengoptimalkan semua potensi sumber daya yang dimiliki. Namun keinginan seperti itu sangat sulit diwujudkan. Kondisi objektif menunjukan bahwa daerah-daerah biasanya mengalami kesulitan dalam membangun perekonomian karena keterbatasan sumber daya manusia, keterbelakangan teknologi dan kekurangan modal.

Dari ketiga hal tersebut yang sering mendapat perhatian lebih adalah masalah kekurangan modal (Hendra, 1991). Dalam konteks inilah pemerintah memandang perlunya menempuh kebijaksanaan yang memberikan kesempatan yang lebih luas kepada sektor swasta, baik domestik maupun asing, untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Adapun bentuk partisipasi ini adalah penanaman modal atau investasi.

Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan pembangunan sehingga investasi pada hakekatnya juga merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi. Urgensi tentang pembentukan modal di daerah juga mendapat perhatian dan penekanan oleh Zaris (1987) yang menyatakan bahwa investasi swasta memainkan peranan penting dalam membentuk pola pembangunan di daerah. Investasi ini akan menyebabkan terbentuknya modal daerah (regional capital formation). Hal ini merupakan konsekwensi logis dari terbatasnya sumber daya, teknologi dan modal yang dimiliki oleh daerah.

Untuk Jawa Tengah usaha-usaha menjalankan program pembangunan melalui kebijakan penanaman modal swasta sebenarnya telah dilakukan sejak pelita I yaitu dengan dikeluarkannya serangkaian kebijakan oleh pemerintah
daerah dalam hal ini Badan Penanaman Modal setempat dan mendapatkan momentumnya pada awal pelita III dimana peran swasta dalam pembangunan pada waktu itu dirasakan sangat diperlukan. Inti dan maksud dari berbagai kebijakan tersebut tentu saja agar para investor mau menanamkan modalnya di Jawa Tengah.

Pengaruh Kualitas Auditor, Corporate Governance, Leverage Dan Kinerja Keuangan Terhadap Manajemen Laba (EKN-140)

2011-03-16T16:21:00.000-07:00

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Salah satu sumber informasi dari pihak eksternal dalam menilai kinerja perusahaan adalah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku bersangkutan. Laporan keuangan dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan.

Laporan keuangan juga digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lain salah satunya yaitu sebagai laporan kepada pihak di luar perusahaan. Kinerja manajemen perusahaan tercermin pada laba yang terkandung dalam laporan laba rugi. Menurut Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No 1. informasi laba merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen. Selain itu informasi laba juga membantu pemilik atau pihak lain dalam menaksir earnings power perusahaan dimasa yang akan datang.
Informasi laba ini sering menjadi target rekayasa tindakan oportunis manajemen untuk memaksimumkan kepuasaannya, tetapi dapat merugikan pemegang saham atau investor. Tindakan oportunis tersebut dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu, sehingga laba perusahaan dapat diatur, dinaikkan maupun diturunkan sesuai dengan keinginannya. Perilaku manajemen
untuk mengatur laba sesuai dengan keinginannya ini dikenal dengan istilah manajemen laba (earnings management).

Manajemen laba adalah campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri (manajer). Salah satu cara untuk mengukur manajemen laba adalah dengan menggunakan proksi Discretionary Accrual (DA). Discretionary Accrual adalah komponen akrual yang berada dalam kebijakan manajer, artinya manajer memberi intervensinya dalam proses pelaporan akuntansi. Manajemen laba berbeda dengan perataan laba (income smooting) karena perataan laba (income smooting) adalah tindakan untuk meratakan laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan, dengan tujuan pelaporan eksternal, terutama bagi investor, karena umumnya investor menyukai laba yang relatif stabil. Oleh karena itu perataan laba (income smooting) merupakan bagian dari manajemen laba (Gumanti, 2000).

Manajemen laba diduga muncul atau dilakukan oleh manajer atau para pembuat laporan keuangan dalam proses pelaporan keuangan suatu organisasi karena mereka mengharapkan suatu manfaat dari tindakan yang dilakukannya (Gumanti, 2000). Tindakan manajemen laba tersebut dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan apabila digunakan untuk mengambil keputusan, karena manajemen laba merupakan suatu bentuk manipulasi atas laporan keuangan yang menjadi sasaran komunikasi antara manajer dan pihak eksternal perusahaan.

Tindakan earnings management telah memunculkan beberapa kasus skandal pelaporan akuntansi yang secara luas diketahui, antara lain Enron, Merck,
WorldCom, dan mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat (Cornett et al.,

2006). Beberapa kasus juga terjadi di Indonesia, seperti PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk juga melibatkan pelaporan keuangan (financial reporting) yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi (Boediono, 2005).

Tindakan manajemen laba tersebut dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme monitoring yang bertujuan untuk menyelaraskan (alignment) berbagai kepentingan yang disebut corporate governance. Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan.

Menurut Barnhart dan Rosenstein (1998), mekanisme corporate governance meliputi mekanisme internal, seperti adanya struktur dewan direksi, kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif, dan mekanisme eksternal, seperti pasar untuk kontrol perusahaan, kepemilikan institusional dan tingkat pendanaan dengan hutang (debt financing). Sedangkan menurut Veronica dan Bachtiar (2004), beberapa mekanisme corporate governance antara lain diwujudkan dengan adanya dewan direksi, komite audit, kualitas audit , dan kepemilikan institusional.

Chtourou et al. (2001) dan Midiastuty dan Machfoedz (2003) yang meneliti tentang hubungan antara kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan ukuran dewan direksi yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berhubungan negatif dengan manajemen laba, sedangkan ukuran dewan direksi berhubungan positif dengan manajemen
laba. Hasil penelitian ini berkontradiksi dengan Boediono (2005) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komposisi dewan komisaris memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba.

Beberapa penelitian di atas merupakan penelitian terhadap perusahaan- perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selain sektor perbankan. Oleh karena itu, perlu suatu penelitian tentang efektivitas corporate governance pada industri perbankan karena karakteristik dan kompleksitas industri perbankan yang berbeda dengan sektor lain.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pengertian tersebut maka untuk menjalankan aktivitasnya perbankan harus mempunyai integritas tinggi supaya masyarakat memiliki kepercayaan dalam rangka menjalin hubungan kerja.

Perbankan adalah perusahaan “kepercayaan”, sehingga apabila perusahaan diketahui melakukan tindak manajemen laba otomatis kepercayaan investor akan berkurang dan satu persatu ataupun bersama-sama akan melakukan penarikan dana sehingga bisa menimbulkan rush (penarikan dana secara besar-besaran) yang kemudian akan merugikan bank tersebut bahkan menyebabkan bank tersebut collapse (bangkrut). Bank Indonesia sebagai pengawas semua bank yang ada di
Indonesia menerapkan cara penilaian kesehatan bank dengan berdasarkan pada laporan keuangan keuangan.

Penilaian atas status suatu bank (apakah bank tersebut merupakan bank yang sehat atau tidak) dengan menggunakan laporan keuangan itulah yang menyebabkan manajer memiliki inisiatif untuk melakukan manajemen laba supaya perusahaan mereka dapat memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh BI (Setiawati dan Na’im, 2001). Untuk mencegah tindakan manajemen laba di perbankan tersebur maka Bank Indonesia selaku regulator lembaga perbankan telah mengeluarkan banyak peraturan yang terkait langsung dengan upaya penerapan Good Corporate Governance (GCG) antara lain dikeluarkannya Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang dibentuk tahun 2004 yang mempunyai visi untuk menciptakan suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada tahun 2008 pemerintah juga membentuk Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/4/DPNP tanggal 27 Januari tahun 2009 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. Dengan PAPI diharapkan dapat terjadi peningkatan transparansi kondisi keuangan bank sehingga laporan keuangan bank menjadi semakin relevan, komprehensif, handal, dan dapat diperbandingkan.
Bank Indonesia sebagai badan yang mengawasi semua bank yang ada di Indonesia tahun 2006 mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi
bank umum. Dalam peraturan tersebut tercantum hal mengenai keanggotaan komisaris independen dan komite audit yang bertugas mengawasi kinerja bank berdasarkan informasi-informasi dalam laporan keuangan.

Penelitian tentang pelaksanaan corporate governance di perbankan antara lain dilakukan oleh Nasution dan Setiawan (2007) yang menyatakan bahwa komposisi dewan komisaris dan komite audit berpengaruh negatif, sedangkan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba di perbankan. Hasil ini berbeda dengan Ujiyantho dan Pramuka (2007) yang menyebutkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba, sedangkan jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
Selain penerapan corporate governance yang baik untuk meminimalkan manajemen laba terdapat faktor lain yang dapat menimbulkan manajemen laba oleh manajer.

Widyaningdyah (2001) mengungkapkan bahwa jika hutang yang dipergunakan secara efektif dan efisien maka akan meningkatkan nilai perusahaan. Tetapi apabila dilakukan dengan dalih untuk menarik perhatian para kreditur, maka justru akan memicu manajer untuk melakukan manajemen laba.

Perusahaan yang mempunyai rasio leverage tinggi akibat besarnya jumlah utang dibandingkan dengan aktiva yang dimiliki perusahaan, diduga melakukan manajemen laba karena perusahaan terancam default yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang pada waktunya. Widyaningdyah (2001), Tarjo (2008), dan Halim et al. (2005) mengatakan bahwa leverage berpengaruh positif
dan signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan berdasarkan Indrayani (2009)
dan Nurlatifiyanti (2008) leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Menurut Watts dan Zimmerman (dalam Sulistyanto, 2008), pemeriksaan laporan keuangan oleh kantor akuntan publik juga dapat digunakan sebagai monitoring terhadap tindakan manajemen yang oportunistik dalam melaporkan kinerja perusahaan. Jasa audit merupakan alat monitoring terhadap kemungkinan timbulnya konflik kepentingan antara kepentingan antara pemilik dengan manajer dan antara pemegang saham dengan jumlah kepemilikan yang berbeda serta dapat mengurangi asimetris informasi antara manajer dengan stakeholder perusahaan dengan memperbolehkan pihak luar untuk memeriksa validitas laporan keuangan (Jensen dan Meckling, 1976).
Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor memiliki kualitas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, auditing berkualitas tinggi (high- quality auditing) bertindak sebagai pencegah manajemen laba yang efektif, karena reputasi manajemen akan hancur dan nilai perusahaan akan turun apabila pelaporan yang salah ini terdeteksi dan terungkap (Ardiati, 2005).

Manajemen laba yang terjadi pada perusahaan yang diaudit oleh auditor yang termasuk Big Six lebih rendah daripada auditor Non Big Six. Menurut Becker et al. (dalam Sanjaya, 2008) auditor Non Big Six lebih dapat menggunakan akuntansi secara fleksibel. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Meutia (2004) dan Nuraini dan Sumarno (2007) yang menyatakan bahwa tindakan manajemen laba terhadap hasil audit yang dilakukan oleh KAP Big Four lebih rendah daripada KAP Non Big Four.

Fan dan Wong (2001) yang melakukan penelitian di Asia Timur yang menguji pengaruh auditor Big Five dan Non Big Five menyatakan bahwa kualitas auditor tidak mempengaruhi manajemen laba. Ketidakkonsistenan ini pula yang menyebabkan peneliti ingin menguji kualitas auditor dalam penelitiannya.

Selain melihat hasil audit yang telah dilakukan oleh KAP Big Four, kinerja perusahaan juga dapat menjadi tolok ukur para investor untuk melihat perkembangan perusahaan. Sehingga manajer akan melakukan berbagai cara untuk menampilkan kinerja yang terbaik untuk menarik investor. Ketika laba perusahaan pada saat ini meningkat maka manajer akan melakukan tindakan manajemen laba dengan menaikkan laba (Halim et al., 2005). Begitu pula sebaliknya, jika laba masa depan meningkat maka manajer akan menurunkan laba saat ini. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ujiyantho dan Pramuka (2007) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penentuan kinerja keuangan sebagai faktor yang mempengaruhi manajemen laba berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setiawati dan Na’im (2000) yang menyatakan bahwa manajemen laba dilakukan oleh bank yang mengalami penurunan tingkat kesehatan sebagai salah satu indikator kinerja keuangan bank. Penilaian kinerja keuangan pada perbankan berdasarkan pada tiga rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio rentabilitas, dan rasio solvabilitas (Dendawijaya, 2003). Pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagai proksi rasio solvabilitas. CAR dipilih karena variabel tersebut menempati persentase yang tertinggi dalam kriteria penilaian
bank oleh Biro Riset Infobank (2009) yaitu sebesar 20,00%. CAR merupakan hal yang harus dipertahankan jika bank tersebut ingin mendapat kehormatan sebagai bank yang berkinerja sangat bagus (Biro Riset Infobank, 2009).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Kualitas Auditor, Corporate Governance, Leverage dan Kinerja Keuangan Terhadap Manajemen Laba (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2006-2008)”.

Pengaruh Visibilitas Obligasi, Perbedaan Opini, Dan Asimetri Informasi Terhadap Likuiditas Obligasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (EKN-139)

2011-03-16T16:16:00.000-07:00

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Pasar modal adalah pasar dari berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang (obligasi) maupun modal sendiri (saham) yang diterbitkan pemerintah dan perusahaan swasta (Husnan, 1994). Pasar modal telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi di berbagai negara.

Perkembangan pasar modal yang pesat memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian karena pasar modal memiliki dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan (Ang, 1997). Dalam melaksanakan fungsi ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari pihak yang surplus dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Sementara dalam melaksanakan fungsi keuangan, pasar modal menyediakan dana yang dibutuhkan oleh pihak yang memerlukan dana, dan pihak yang memiliki kelebihan dana dapat ikut terlibat dalam kepemilikan perusahaan tanpa harus menyediakan aktiva riil yang diperlukan untuk melakukan investasi (Bachri, 1997 dikutip oleh Krisnilasari, 2007).

Kehadiran pasar modal sangat penting bagi perusahaan dan investor. Perusahaan sebagai pihak yang membutuhkan dana dapat menghimpun dana melalui pasar modal dengan menjual sahamnya kepada publik atau menerbitkan surat hutang (obligasi), sedangkan investor sebagai pihak yang memiliki dana
dapat mempergunakan pasar modal sebagai salah satu alternatif investasi guna
memperoleh keuntungan. Perusahaan yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal dapat memberikan imbal hasil berupa dividen atau dapat memberikan bunga berupa kupon apabila menerbitkan obligasi. Namun tentu saja sebelum melakukan penjualan saham ataupun menerbitkan obligasi, perusahaan perlu melakukan perhitungan terlebih dahulu dengan membandingkan berbagai alternatif yang dapat ditempuh sebagai sumber pendanaan perusahaan karena setiap kebijakan yang ditempuh akan memberikan keuntungan dan kerugian (Hartono, 1998).

Selain bermanfaat bagi perusahaan, pasar modal juga akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana yang berkeinginan menginvestasikan dana tersebut ke instrumen investasi yang telah ada pada saat ini. Para pihak yang memiliki kelebihan dana tersebut atau seringkali disebut dengan investor, dapat memanfaatkan pasar modal sebagai sarana untuk menyalurkan dana yang menganggur, sehingga diperoleh tambahan penghasilan berupa perolehan investasi, dalam bentuk peningkatan nilai modal (capital gain) dan laba hasil usaha yang dibagikan (dividen) untuk investasi di pasar saham dan bunga (coupon) untuk investasi di pasar obligasi (Krisnilasari, 2007).

Obligasi adalah efek pendapatan tetap yang diperdagangkan di masyarakat dimana penerbitnya setuju untuk membayar sejumlah bunga tetap untuk jangka waktu tertentu dan akan membayar kembali jumlah pokoknya pada jatuh tempo (Ang, 1997). Penerbit obligasi bisa perusahaan swasta, BUMN, atau pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah (Krisnilasari, 2007). Salah satu jenis obligasi yang diperdagangkan di pasar modal saat ini adalah obligasi kupon
(coupon bond) dengan tingkat bunga tetap (fixed) selama masa berlaku obligasi (Astuti, 2003). Obligasi merupakan janji pihak penerbit kepada pihak pembeli obligasi untuk membayar sejumlah bunga dalam periode waktu tertentu dan membayar nilai nominal obligasi pada waktu jatuh tempo.

Penerbitan obligasi merupakan salah satu keputusan penting yang diambil oleh pengelola perusahaan dalam rangka mendapatkan modal untuk kebutuhan usahanya. Dalam prakteknya, pengelola perusahaan akan membandingkan berbagai alternatif yang ada untuk memperoleh dana yang dibutuhkan perusahaan. Pada saat suku bunga (SBI/BI rate) turun maka mereka akan cenderung memilih untuk menerbitkan obligasi karena biaya modalnya relatif lebih kecil dibandingkan menjual sahamnya yang memiliki potensi menyebabkan penurunan kepemilikannya karena dijual ke publik (Krisnilasari, 2007). Pertimbangan utama yang mendasari pemilihan perusahaan swasta untuk menerbitkan obligasi sebagai alternatif pendanaan jangka panjang karena tingkat bunga obligasinya lebih rendah daripada tingkat bunga pinjaman bank (Nurfauziah dan Setyarini, 2004).

Brigham (1996) dalam Krisnilasari (2007) menyatakan bahwa terdapat beberapa keuntungan bagi perusahaan dalam menggunakan hutang jangka panjang (obligasi) yaitu: (1) biaya modal setelah pajak yang rendah, (2) bunga yang dibayarkan merupakan pengurang pajak penghasilan, (3) melalui financial leverage dimungkinkan laba per lembar saham akan meningkat, (4) kontrol terhadap operasi perusahaan oleh pemegang saham tidak mengalami perubahan.
Husnan (1998) mengilustrasikan bahwa sumber pencarian dana melalui obligasi akan lebih menguntungkan dibanding melalui lembaga perbankan.

Husnan (1998) mencontohkan, bahwa jika perusahaan meminjam dari bank, perusahaan mungkin harus membayar bunga 18% pertahun. Perusahaan dapat menerbitkan obligasi dengan coupon rate hanya 15% pertahun dan terjual dengan harga sama dengan nilai nominal, maka perusahaan dapat menghemat biaya dana (cost of debt) sebesar 3%. Pembeli obligasi yakni investor memperoleh manfaat karena mereka dapat memperoleh keuntungan sebesar 15% pertahun. Tingkat bunga ini lebih besar daripada tingkat bunga deposito (13%). Tetapi investasi obligasi tidak lagi menarik manakala coupon rate lebih rendah dari tingkat bunga deposito karena coupon rate obligasi bersifat fluktuatif apabila jenis obligasi suku bunga mengambang (floating rate).

Disamping adanya alasan mengenai kepastian akan return yang diterima dan juga tingkat risiko yang rendah, ada beberapa alasan lain yang mendukung mengapa para investor memilih investasi pada obligasi. Faerber (2000) menyatakan bahwa investor memilih berinvestasi pada obligasi dibanding saham karena dua alasan, yaitu: (1) volatilitas saham lebih tinggi dibanding obligasi, sehingga mengurangi daya tarik investasi pada saham, dan (2) obligasi menawarkan tingkat pengembalian yang positif dengan pendapatan tetap (fixed income), sehingga obligasi lebih memberikan jaminan dibanding saham.

Investor yang membeli obligasi perusahaan (corporate bond) tentunya akan memperoleh keuntungan atau yield. Namun demikian pemilihan obligasi tentunya tetap mengacu pada preferensi investor untuk lebih memilih tingkat yield yang lebih tinggi yang dihasilkan obligasi perusahaan dan juga keadaan di
lapangan yang jarang mengindikasikan adanya risiko gagal bayar pada perusahaan yang menerbitkan obligasi.
Preferensi investor ini juga didukung oleh alasan adanya rating yang dimiliki oleh setiap perusahaan emiten yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat efek seperti Moody’s, Standard & Poor, Kaznic maupun PEFINDO yang ada di Indonesia. Peran peringkat obligasi menjadi penting karena memberikan pernyataan yang informatif dan memberikan sinyal tentang profitabilitas default utang perusahaan. Kualitas suatu obligasi dapat dimonitor dari informasi peringkatnya (Almilia dan Devi, 2007). Semakin tinggi peringkat, semakin menunjukkan bahwa obligasi tersebut terhindar dari risiko default (Setyapurnama dan Vianey, 2005).

Berdasarkan perkembangan perdagangan pasar obligasi tersebut, tentunya perlu diketahui bagaimana sebenarnya persepsi investor selama melakukan investasi pada obligasi perusahaan. Persepsi investor terhadap obligasi perusahaan dapat dicerminkan oleh likuiditas dari suatu obligasi perusahaan. Likuiditas surat berharga dapat diukur dari besar kecilnya volume perdagangan surat berharga tersebut. Likuiditas obligasi menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut karena likuiditas dapat menjadi cerminan dari pertimbangan investor untuk berinvestasi pada obligasi perusahaan. Pada umumnya obligasi yang diterbitkan di Indonesia dicatat pada Bursa Efek Indonesia yang transaksinya umumnya masih terjadi secara OTC (over-the-counter market).

Likuiditas menunjukkan kemampuan untuk membeli atau menjual sekuritas tertentu secara cepat (marketability) dan pada harga yang tidak
terlampau berbeda dengan harga sebelumnya, dengan asumsi tidak ada informasi baru yang timbul (Price Continuity). Dalam pasar modal yang likuid, penjualan suatu sekuritas dapat dilaksanakan dengan cepat tanpa menimbulkan execution cost. (Woodley, 2007).

Likuiditas merupakan suatu pertimbangan penting bagi investor dan penerbit. Investor bersedia membayar premi untuk aset yang lebih likuid, sehingga berdampak pada keamanan pengembalian dan biaya modal bagi perusahaan (Amihud dan Mendelson (1986, 1991); Brennan dan Subrahmanyam (1996); Longstaff, dkk (2005) dalam Woodley (2007)). Perdagangan yang lebih sering menghasilkan lebih banyak informasi digabungkan kedalam harga sekuritas, membuat pasar lebih likuid secara informational efisien (Holmstrom dan Tirole, 1993 dikutip oleh Woodley, 2007).

Dalam perdagangan sekuritas, investor yang berkeinginan untuk membeli atau menjual sesuai dengan harga yang diinginkan tidaklah selalu memperoleh harapan tersebut secara simultan, keinginan investor tersebut teralirkan dalam waktu yang cukup lama pada harga pasar yang sebenarnya (market-clearing price atau true price) (Hamilton, 1991 dikutip oleh Fatmawati dan Asri, 1999). Oleh karena itu, market makers baik dealer maupun broker berusaha untuk mengatasi adanya ketidaksamaan tersebut terhadap order investor. Dealer dan broker dapat dikatakan sebagai perantara perdagangan sekuritas yang dilakukan individu secara tidak langsung. Broker akan melakukan transaksi atas nama investor untuk mendapatkan komisi. Sedangkan dealer melaksanakan transaksi untuk memperoleh keuntungan sendiri. Market makers memperoleh kompensasi karena
aktivitasnya membeli dilakukan pada saat harga beli (bid price) lebih rendah daripada true price dan menjual saham atau obligasi pada saat harga jual (ask price) lebih tinggi dari true price (Stoll, 1989 dikutip oleh Fatmawati dan Asri,
1999). Perbedaan antara bid price dan ask price disebut dengan bid-ask spread (Jaffe dan Winkler, 1976 dikutip oleh Fatmawati dan Asri, 1999). Jadi, dapat dilihat juga bahwa obligasi yang dilakukan oleh market makers memperoleh kompensasi dari aktivitasnya membeli obligasi pada saat harga beli (bid price) lebih rendah daripada true price dan menjual obligasi pada saat harga jual lebih tinggi dari true price. Perbedaaan antara bid price dan ask price disebut dengan bid-ask.

Ukuran umum dari asimetri informasi dalam pasar modal adalah bid-ask. Barclay, dkk (1998) dan Chordia, dkk (2000) dalam Woodley (2007) mendokumentasi korelasi negatif antara bid-ask spread dengan volume perdagangan, sementara Amihud dan Mendelson (1986), Atkins dan Dyl (1997), dan Grullon, dkk (2004) (dikutip oleh Woodley, 2007) menunjukkan bahwa ada korelasi negatif antara bid-ask spread dan turnover. Untuk memperluas bid-ask atas asimetri informasi mengenai perusahaan, bid-ask ekuitas permintaan harus memiliki jumlah asimetris informasi tentang utang perusahaan juga. Perusahaan dengan ekuitas yang lebih besar dari bid-ask diharapkan memiliki penurunan aktivitas perdagangan di pasar obligasi. Sehingga dengan adanya asimetri informasi yang diproksi dari bid-ask bisa mempengaruhi dari nilai yang dimiliki oleh bid-ask tersebut karena dengan adanya perbedaan informasi yang di dapat
dari agent dengan principal bisa memanipulasi nilai dari bid-ask yang dilakukan
agent untuk menarik para investor.

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas obligasi perusahaan masih jarang dilakukan di Indonesia. Hal ini bisa dimaklumi karena instrumen obligasi di Indonesia masih terbilang baru, dan juga transparansi serta pelaporan mengenai transaksi yang dilakukan oleh investor pada obligasi perusahaan dalam pasar obligasi tidak dipublikasikan secara umum kepada masyarakat layaknya pasar saham ataupun laporan keuangan (terjadi secara over- the-counter market). Direktori mengenai pasar obligasi pun baru ada mulai tahun
2008. Selain adanya berbagai fenomena yang terjadi di lapangan, berbagai penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dari pihak asing maupun dari dalam negeri masih terdapat inkonsistensi hasil-hasil penelitian.

Sebaliknya, literatur tentang likuiditas pasar obligasi perusahaan jarang memberikan kejutan. Perkembangan yang masih tertinggal dari literatur likuiditas obligasi perusahaan disebabkan oleh kurangnya data yang tersedia. Mayoritas aktivitas pasar perdagangan obligasi perusahaan terjadi secara over-the-counter market yang artinya pasar bursa dimana harga dari sekuritas ditentukan dengan cara negosiasi (tawar-menawar) antara investor dan dealer yang dihubungkan melalui jaringan komunikasi dimana over-the-counter market tidak mempunyai suatu tempat tertentu untuk perdagangan sekuritas seperti hall pada bursa efek (Ang, 1997), hal ini berarti sistem pelaporan pada over-the-counter market bersifat sukarela dan informasi sistem ini hanya terbatas untuk kepentingan sendiri yang transaksinya tidak dipublikasikan secara umum kepada masyarakat
sehingga catatan transaksi melalui over-the-counter market tidak tercatat di bursa efek utama yang mengakibatkan transaksi yang terjadi tidak resmi karena ada transaksi yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Akibatnya, pekerjaan sebelumnya telah difokuskan pada segmen kecil pasar dengan beberapa data yang tersedia termasuk transaksi perusahaan asuransi, hasil obligasi tinggi, dan catatan jangka menengah penerbitan baru.

Woodley (2007) menguji faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas obligasi perusahaan dan menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan bergantung pada visibilitas obligasi, pendapat opini, dan asimetri informasi. Dimana visibilitas obligasi yang diproksi dengan umur penerbitan, ukuran penerbitan, kapitalisasi pasar, dan penerbitan outstanding; perbedaan opini yang diproksi dengan perkiraan analis dispersi, peringkat kredit, dan beta; dan asimetri informasi yang diproksi dengan analis ekuitas, rating S&P, industri teknologi tinggi, dan bid-ask spread. Hasil dari penelitian Woodley (2007) membuktikan bahwa umur penerbitan, ukuran penerbitan, kapitalisasi pasar, penerbitam outstanding, peringkat kredit, beta, analis ekuitas, rating S&P, dan bid-ask spread berpengaruh terhadap likuiditas obligasi, sedangkan perkiraan analis dispersi dan industri teknologi tinggi tidak berpengaruh terhadap likuiditas obligasi.

Sedangkan penelitian ini yang mengacu pada penelitian Woodley (2007) dalam menguji faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas obligasi bergantung pada visibilitas obligasi, perbedaan opini dan asimetri informasi. Dimana visibilitas obligasi yang diproksi dengan umur obligasi, ukuran obligasi, dan kapitalisasi pasar obligasi; perbedaam opini yang diproksi dengan rating obligasi;
dan asimetri informasi yang diproksi dengan bid-ask. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Woodley (2007) dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini menggunakan umur obligasi dengan melihat term to maturty, ukuran obligasi dengan melihat nilai par dari obligasi, kapitalisasi pasar obligasi dengan melihat harga obligasi dikalikan dengan jumlah obligasi yang diterbitkan, rating obligasi dengan melihat definisi yang dikeluarkan oleh PT. PEFINDO, dan bid- ask dengan menilai perbedaan harga penawaran beli tertinggi dengan harga permintaan jual terendah. Sedangakan pada penelitian Woodley (2007) menggunakan umur penerbitan dengan melihat jumlah obligasi setelah beredar pada hari pertama, ukuran penerbitan dengan melihat nilai par dari jumlah outstanding untuk obligasi pada hari pertama bulan tertentu, kapitalisasi pasar dengan melihat perusahaan menerbitkan obligasi pada hari pertama bulan tertentu, peringkat kredit dengan melihat peringkat kredit yang dikeluarkan oleh Standard
& Poor’s Corporation, dan bid-ask spread dengan melihat rata-rata ekuitas bid- ask dari perusahaan yang menerbitkan obligasi pada bulan tertentu.

Penelitian ini akan menggunakan data transaksi obligasi perusahaan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas obligasi perusahaan. Secara khusus, penelitian ini mencoba untuk menentukan apakah perbedaan dalam aktivitas perdagangan obligasi perusahaan didorong oleh perbedaan dalam setiap visibilitas obligasi, perbedaan opini, dan asimetri informasi sebagaimana yang pernah diteliti oleh Woodley (2007). Penerbitan obligasi lebih terlihat ke pasar karena mereka baru-baru ini diterbitkan, dikeluarkan oleh perusahaan besar, atau bagian dari pengalaman penerbit yang memiliki turnover lebih besar.

Likuiditas obligasi diukur dengan menggunakan perdagangan obligasi perusahaan. Seperti halnya perdagangan dalam sekuritas, juga dapat dimotivasi oleh visibilitas dan informasi (Woodley, 2007). Investor memilih perdagangan untuk berbagai alasan. Untuk panduan analisis ini, dapat mengidentifikasi tiga pertimbangan utama untuk perdagangan: visibilitas obligasi, perbedaan opini, dan asimetri informasi. Woodley (2007) mengidentifikasi variabel penjelas untuk menguji dampak dari setiap motivasi potensial pada likuiditas obligasi yang diukur dengan volume perdagangan obligasi.

Obligasi terlihat memiliki turnover lebih besar dan probabilitas yang lebih tinggi dari perdagangan yang dilaksanakan pada waktu bulan tertentu, sementara penerbitan obligasi yang lebih cenderung menjadi subjek asimetri informasi perdagangan kurang sering terlaksana dan jumlahnya lebih rendah. Selain itu, penerbitan obligasi tentang dimana pilihan investor lebih cenderung sering pada penyimpangan perdagangan. Secara kolektif hasil ini menyiratkan bahwa investor obligasi perusahaan cenderung berdagang dalam penerbitan obligasi yang terkenal atau penerbitan obligasi yang dianggap salah nilai, selama berada jauh dari penerbitan obligasi yang mungkin untuk menarik investor dengan informasi non publik (Woodley, 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Houweling, et al. (2003) yang meneliti mengenai hubungan beberapa faktor dengan likuiditas obligasi. Beberapa variabel yang diteliti adalah jumlah obligasi yang diterbitkan, kupon, harga yang hilang, volatilitas harga, jumlah kontronusi dan dispersi yield. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh variabel jumlah obligasi yang diterbitkan, kupon, harga yang
hilang dan dispersi yield sedangkan volatilitas harga dan jumlah kontronusi tidak memiliki hubungan yang signifikan.
Penelitian Wang (2009) yang menguji hubungan antara likuiditas obligasi dengan bid-ask spread obligasi mendapatkan bahwa likuditas obligasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap spread obligasi. Namun demikian, pengaruh bid-ask terhadap likuiditas obligasi belum diteliti.

Penelitian Choudhry (2009) mendapatkan bahwa likuditas pasar dapat dipengaruhi oleh tingkat spread, volatilitas pasar, dan penerbitan obligasi benchmark. Pada waktu ada koreksi pasar atau ketidakstabilan, otoritas akan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam pengambilan kebijakan pasarnya.
Penelitian ini mengacu pada model penelitian yang dilakukan oleh Woodley (2007) yaitu dengan mempertimbangkan bahwa volume perdagangan obligasi dapat dipengaruhi oleh visibilitas obligasi, perbedaan opini, dan asimetri informasi. Atas dasar pertimbangan mengenai penelitian Woodley (2007) tersebut serta adanya fenomena-fenomena yang terjadi di dalam pasar obligasi di Indonesia mengenai faktor yang berpengaruh terhadap likuiditas obligasi. Dengan demikian, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Visibilitas Obligasi, Perbedaan Opini, dan Asimetri Informasi terhadap Likuiditas Obligasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”

Analisis Pengaruh Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Total Asset Turnover, Net Profit Margin Terhadap ROE (EKN-138)

2011-03-16T16:12:00.000-07:00

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diartikan sebagai prospek atau masa depan, pertumbuhan potensi perkembangan yang baik bagi perusahaan. Informasi kinerja keuangan diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi, yang mungkin dikendalikan di masa depan dan untuk memprediksi kapasitas produksi dari sumber daya yang ada (Barlian, 2003). Sedangkan laporan keuangan yang telah dianalisis sangat diperlukan pemimpin perusahaan atau manajemen untuk dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan lebih lanjut untuk masa yang akan datang.

Laporan keuangan merupakan sebuah media informasi yang mencatat, merangkum segala akivitas perusahaan dan digunakan untuk melaporkan keadaan dan posisi perusahaan pada pihak yang berkepentingan, terutama pada pihak kreditur, investor, dan manajemen perusahaan itu sendiri. Untuk menggali lebih banyak lagi informasi yang terkandung dalam suatu laporan keuangan diperlukan suatu analisis laporan keuangan. Apabila suatu informasi disajikan dengan benar, informasi tersebut sangat berguna bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan dan untuk mengetahui kinerja perusahaan.

Evaluasi kineja keuangan dapat dilakukan menggunakan analisis laporan keuangan. Dimana analisis laporan keuangan dapat dilakukan menggunakan rasio
keuangan. Rasio-rasio yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan seperti rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas. Analisis rasio memungkinkan manajer keuangan dan pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi kondisi keuangan akan menunjukkan kondisi sehat tidaknya suatu perusahaan. Analisis rasio juga menghubungkan unsur-unsur rencana dan perhitungan laba rugi sehingga dapat menilai efektivitas dan efisiensi peusahaan. Laba perusahaan itu sendiri dapat diukur melalui ROE perusahaan. Karena ROE mempunyai hubungan positif dengan perubahan laba. ROE digunakan untuk mengukur efekivitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimilkinya. ROE merupakan rasio antara laba setelah pajak (EAT) dengan total ekuitas. Alat ukur kinerja suatu perusahaan yang paling popular antara penanam modal dan manajer senior adalah hasil atas hak pemegang saham adalah return on equity (ROE). Semakin tinggi laba perusahaan maka akan semakin tinggi ROE, besarnya laba perusahaan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti CR, DER, TAT dan NPM.

Mengingat kondisi ekonomi yang selalu mengalami perubahan, maka dapat mempengaruhi kondisi perusahaan yang dapat dilihat dari labanya. Laba perusahaan yang harusnya meningkat, justru sebaliknya mengalami penurunan. Di pasar saham, perusahaan yang telah go publik dikelompokkan kedalam beberapa sektor industri. Dari pengelompokkan tersebut, sektor industri manufaktur memiliki jumlah perusahaan yang paling besar, merupakan industri yang bergerak menghasilkan barang dan jasa yang bukan tergolong produk primer dan
merupakan emiten terbesar dibanding industri lain. Kondisi tersebut sebagai sebab penelitian ini dilakukan, disamping alasan lain yaitu untuk mengetahui apakah penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya. Penelitian dilakukan pada perusahaan yang sahamnya terdaftar di BEI pada periode 2005-2009 dan termasuk dalam kelompok industri manufaktur. Hal ini dapat dilihat dari industri manufaktur terdapat 22 sektor industri dan 205 perusahaan.

Pada rata-rata DER menunjukkan perubahan yang tidak konsisten, terjadi kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2005 dan 2008 DER mengalami kenaikan, tahun 2005 DER mengalami kenaikan sebesar 1,75% dan tahun 2008 DER mengalami kenaikan sebesar 4,55%. Sedangkan tahun 2006, 2007 dan 2009 DER mengalami penurunan. Untuk tahun 2006 DER menunjukkan penurunan sebesar
2,33%, penurunan DER semakin meningkat pada tahun 2007 sebesar 4,57%. Pada akhir periode pengamatan penelitian tahun 2009 DER mengalami penurunan sebesar 0,75%. Hal ini berarti apabila DER semakin rendah maka kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi DER maka kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba semakin rendah.

Dilihat dari rata-rata TAT dari tahun 2005 mengalami penurunan sebesar
16,24% dan pada akhir tahun periode pengamtan, tahun 2009 TAT mengalami penurunan sangat besar yaitu 51,95%, sedangkan selama 3 tahun TAT mengalami kenaikan pada tahun 2006 sebesar 1,35%, tahun 2007 sebesar 2,49%, dan tahun
2008 TAT mengalami kenaikan yang sangat besar yaitu 50,20%. Apabila TAT

mengalami kenaikan ini berarti semakin tinggi TAT menunjukkan bahwa semakin efisien penggunaan asset dan semakin cepat pengembalian dana dalam bentuk kas. Tetapi pada tahun 2009 mengalami pernurunan yang cukup besar berarti penggunaan aset yang tidak efisien menyebabkan pengembalian dana dalam bentuk kas lambat atau berkurang.

Dilihat dari rata-rata NPM menunjukkan kenaikan pada tahun 2006 dan
2008. Pada tahun 2006 mengalami penurunan sebesar 1,60%, dan pada tahun
2008 kenaikkan sebesar 1,29%. Sedangkan yang mengalami penurunan pada tahun 2005 sebesar 1,85% dan 2007 sebesar 0,42% dan pada tahun 2009 penurunan sebesar 0,64%, berarti tinggi rendahnya rasio NPM merefleksikan kemampulabaan dan efektivitas penggunaan asset. Semakin rendah rasio NPM, semakin buruk pula efektivitas dari penggunaan asset. Terlihat dari penurunan yang besar tetapi kenaikannya persentasenya lebih kecil dibandingkan penurunannya.

Sedangkan rata-rata ROE setiap tahunnya menunjukkan trend yang mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun walaupun kecil. Pada tahun 2005 dan 2006, untuk tahun 2005 ROE mengalami penurunan sebesar
1,78% dan tahun 2006 mengalami penurunan sebesar 0,56%. Sedangkan dari tahun 2007-2009 menunjukkan kenaikkan, pada tahun 2007 ROE menunjukkan kenaikkan sebesar 1,39%, tahun 2008 ROE menunjukkan kenaikkan sebesar
3,41%, dan pada tahun 2009 ROE mengalami kenaikkan sebesar 4,39%. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba
dengan memanfaatkan ekuitas yang dimiliki dan kinerja perusahaan yang semakin meningkat dari tahun 2007-2009.

Keberhasilan kinerja keuangan sutau perusahaan dapat dilihat dari ROE yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Selama ini telah banyak penelitian tentang ROE, karena ROE merupakan hal yang penting dan diperhatikan banyak pihak baik itu investor dan kreditur, yang mempengaruhi ROE dalam menginvestasikan modalnya. Dengan menggunakan berbagai rasio keuangan dapat diketahui berhasil tidaknya suatu perusahaan. Keberhasilan kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dari ROE (Suad Husnan, 2001). Variabel kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah CR,TAT, NPM dan DER. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Buchary Jahja (2002), Cyrillius Martono (2002), Pieter Leunupun (2003), Yuli Orniati (2009), Ni Putu dan Agung (n.d), Machfoedz (1994), Kwan Billy Kwandinata (2005), tidak dikemukakan adanya konsistensi hasil penelitian yang menguji pengaruh CR, TAT, dan DER, NPM sehingga perlu diadakan penelitian lanjutan. Berikut ini research gap dari keempat variabel independen yang mempengaruhi ROE tersebut:

1. Penelitian Debora Setiati Santosa (2009) dimana CR tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan ROE. Sedangkan penelitian, Machfoedz (1994) dimana CR berpengaruh signifikan negative terhadap laba perusahaan dan Yuli Orniati (2009) tentang pengaruh CR terhadap kinerja perusahaan (ROE) berpengaruh signifikan positif.

2. TAT diteliti karena adanya research gap dari hasil penelitian Kwan Billy
Kwandinata (2005) dan Debora Setiati Santosa (2009) yang menunjukkan
adanya pengaruh positif terhadap ROE, sedangkan penelitian Pieter Leunupun
(2003) tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap ROE.

3. Debt to Equity menurut Buchary Jahja (2002) secara signifikan berpengaruh terhadap ROE dimana semakin tinggi tingkat penggunaan risk (financial leverage) akan menghasilkan semakin tinggi pula ROE. Sementara Ni Putu dan Agung (n.d) menguji pengaruh pemoderasi pertumbuhan laba terhadap hubungan antara ukuran perusahaan, DER dengan profitabilitas. Sehingga perusahaan dengan pertumbuhan laba rendah akan memperkuat hubungan antara DER yang berpengaruh negative dengan profitabilitas. Dan penelitain Debora Setiati Santosa (2009) dimana DER tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan ROE. Sedangkan Kwan Billy Kwandinata (2005) menunjukkan pengaruh yang signifikan positif DER terhadap ROE dan penelitian Cyrillius Martono (2002) menunjukkan pengaruh yang signifikan negative DER terhadap ROE dan ROA.

4. Penelitian NPM berdasarkan adanya research gap dari hasil penelitian terdahulu, dimana Penelitian Yuli Orniati (2009) , Pieter Leunupun (2003), dan Kwan Billy Kwandinata (2005) tentang pengaruh NPM terhadap kinerja perusahaan (ROE) berpengaruh signifikan positif, berbeda dengan penelitian Machfoedz (1994) meneliti tentang pengaruh NPM terhadap laba perusahaan, hasil NPM tidak berpengaruh signifikan terhadap laba perusahaan.

Hal itu mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan manufaktur yang listed di BI dalam menghasilkan laba dengan modal sendirinya menunjukkan tidak konsisten. Karena ROE masih mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan,
ROE mengalami kenaikan dari tahun 2007-2009, dan pada tahun 2005 dan 2006
ROE mengalami penurunan. Data empiris rata-rata ROE, menunjukkan persentase kenaikan ROE lebih besar daripada penurunannya, oleh karena itu perlu diteliti faktor yang mempengaruhi peningkatan ROE tersebut. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis memberi judul dalam penelitian ini penulis memberi judul : ANALISIS PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO, TOTAL ASSETS TURNOVER, NET PROFIT MARGIN TERHADAP ROE(Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Go – Public di BEI Periode 2005-

2009).

Prosedur Pelaksanaan Audit Operasional Terhadap Instansi Pemerintah Pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan ( BPKP ) (EKN-137

2011-03-16T16:08:00.000-07:00

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Dalam menyelenggarakan kegiatan bisnis salah satu tantangan yang harus dihadapi ialah bagaimana meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja perusahaan karena manajemen selalu menghadapi suasanan kelangkaan dalam pengadaan berbagai sumber berupa daya tenaga, sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan yang bersangkutan.

Untuk meningkatkan efisiensi , efektivitas, dan produktifitas kerja suatu perusahaan, dibutuhkan kehadiran atau keberadaan suatu kelompok manajemen puncak yang memiliki ketangguhan dalam menentukan tujuan filsafat, strategi akbar dan budaya organisasi yang penting. Disamping itu masih diperlukan manajemen oprasional yang tangguh dan hadal karena pada analisa terakhir, semua hal yang telah disinggung diatas bermuara pada dan diuji operasionalnya. Strategi akbar dan strategi induk harus dirinci menjadi strategi dasar sebagai pedoman dan pegangan dalam menyelenggarakan semua jenis dan bentuk kegiatan operasional. Dengan kata lain, apakah perusahaan dikelola dengan efisien atau tidak, dan apakah perusahaan mampu menampilkan produktifitas kerja yang tinggi atau tidak akan terlihat dalam penyelengaraan seluruh aktivitas yang sifatnya operasional
(Siagian,1996:215).

Seiring dengan perkembangan jaman, dalam Instansi Pemerintah baik itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah, juga harus meningkatkan kinerja manajemen operasionalnya. Dalam pencapaian tujuannya, tidak beda jauh dengan perusahaan, Instnasi Pemerintah pun perlu memperlihatkan kegiatan operasionanya guna mempertanggungjawabkan atas segala kegiatan yang sifatnya operasional. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuannya berjalan dengan baik. Dalam hal ini jika sebuah instansi pemerintah manajemen operasionalnya baik, maka akan baik pula dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat maupun tanggung jawabnya kepada pemerintah.

Melihat begitu pentingnya penyelenggaraan aktivitas yang sifatnya operasional, maka diperlukan instrumen yang mampu memberikan penilaian dan jaminan akan efektifnya suatu kegiatan operasional, yaitu “Audit Operasional”. Audit Operasional dimaksudkan untuk mengidentifikasi kegiatan, program, aktivitas yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan dengan tujuan memberikan rekomendasi agar pengelolaan kegiatan, aktivitas, dan program yang dilaksanakan secara ekonomis efisien dan efektif (BPKP,1993:5).

Audit ini akan menghasilkan informasi bagi manajemen Instansi Pemerintah mengenai problema yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan operasional yang memerlukan perbaikan guna mencapai tingkat operasi yang lebih efisien dan ekonomis. Jadi sebenarnya audit operasional berorientasi pada usaha peningkatan efesiensi operasi/aktivitas manajemen. Sehingga nantinya dengan adanya audit operasional, manajemen akan bisa menilai
apakah kegiatan yang sifatnya operasional yang telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah tersebut sudah efektif, efisien, dan ekonomis. Dalam hal ini, yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan Audit Operasional terhadap Instansi Pemerintah adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
BPKP adalah sebuah lembaga Pemerintahan non Departemen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. BPKP mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas didaerah sesuai dengan peraturan undang- undang yang berlaku. BPKP diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk melaksanankan Audit Operasional terhadap Instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah dan kemudian melaporkannya kepada pemerintah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik mengambil judul “PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT OPERASIONAL TERHADAP INSTANSI PEMERINTAH PADA KANTOR PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI JAWA TENGAH”.

Sistem Akuntansi Pembelian Bahan Baku Pada CV. Aneka Ilmu Semarang (EKN-136)

2011-03-16T16:06:00.000-07:00

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatannya suatu perusahaan tentunya tidak lepas dari kegiatan transaksi-transaksi untuk pemenuhan kegiatan perusahaan dalam rangka menghasilkan barang atau jasa untuk dijual di pasaran. Untuk menunjang semua kegiatan yang ada di pasaran diperlukan adanya transaksi pembelian.

Bagi sebagian besar perusahaan, transaksi pembelian merupakan hal utama dalam menjalankan kegiatan produksinya. Dalam perusahaan industri yang memproduksi barang jadi yang siap dikonsumsi oleh konsumen, transaksi pembelian dilakukan perusahaan dengan memperoleh bahan baku atau bahan mentah untuk diolah menjadi barang jadi.

CV. Aneka Ilmu yang merupakan salah satu perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi, mempunyai kegiatan produksinya adalah mengolah bahan baku yaitu kertas menjadi barang jadi yang berupa buku- buku. Kualitas suatu produksi tergantung pada kualitas bahan mentah yang dipergunakan, sehingga jelas bahwa kegiatan produksi memerlukan adanya bahan baku. Pembelian bahan baku yang berkualitas akan menghasilkan produk yang berkualitas juga.

Sistem Akuntansi Pembelian Bahan Baku pada CV. Aneka Ilmu Semarang melalui prosedur-prosedur yang cukup kompleks mengingat perusahaan banyak memiliki fungsi yang terkait yang tentunya fungsi-fungsiini saling bekerjasama dalam melakukan pembelian bahan baku mulai memesan sampai dengan datangnya bahan baku. Masing-masing fungsi mempunyai tanggungjawab yang berbeda-beda, seperti fungsi pembelian bertanggungjawab memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok dan mengeluarkan order pembelian pada pemasok. Sedangkan fungsi penerimaan bertanggungjawab melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu dan kualitas barang yang diterima pemasok. Pemisahan fungsi-fungsi di perusahaan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan dalam transaksi pembelian. Meskipun memiliki tanggungjawab yang berbeda, tetapi tetap saling bekerjasama untuk kelancaran transaksi pembelian.

Untuk menunjang kegiatan transaksi pembelian bahan baku perlu adanya formulir dan dokumen serta perlu adanya pencatatan-pencatatan dari hasil transaksi yang tertera dalam formulir dan dokumen.

Formulir dan dokumen adalah “blangko-blangko yang digunakan untuk melakukan transaksi seperti faktur penjualan, voucher, formulir, rekening dan lain-lain” (Baridwan, 1998 : 7-8).
Selain formulir dan dokumen, perlu adanya pencatatan-pencatatan dari hasil transaksi yang tertera dalam formulir dan dokumen yang disebut catatan akuntansi, termasuk di dalamnya mengumpulkan informasi mengenai metode-metode pencatatan dalam buku jurnal.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang Sistem Akuntansi Pembelian Bahan Baku pada CV. Aneka
Ilmu Semarang. Sistem Akuntansi merupakan organisasi, formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2001 :3).
Untuk selanjutnya hal yang seharusnya ada dalam kegiatan perusahaan adalah unsur pengendalian intern.

Unsur pengendalian intern yang harus ada dalam sistem akuntansi pembelian dirancang untuk mencapai tujuan pokok pengendalian intern akuntansi berikut ini : menjaga kekayaan (persediaan) dan kewajiban perusahaan (utang dagang atau bukti kas keluar yang akan dibayar), menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi (utang dan persediaan) (Mulyadi, 2001 : 311).
Selain itu perlu dikemukakan juga bahwa dengan adanya pembelian bahan baku yang melalui jaringan prosedur yang saling berkaitan, bahan baku yang dibeli bisa memenuhi syarat, datang tepat waktu, dan dengan harga yang sesuai dengan rencana. Dengan demikian, prosedur ini bisa mendukung pencapaian produk yang berkualitas.
Setiap sistem pembelian mempunyai kelebihan maupun kelemahan. Demikian juga dengan sistem pembelian di CV. Aneka Ilmu Semarang. Oleh karena itu, perlu diteliti kelebihan dan kelemahan untuk selanjutnya bisa didesain sistem pembelian yang lebih sempurna.

Dari uraian tersebut maka dalam penulisan Tugas Akhir ini diambil judul “SISTEM AKUNTANSI PEMBELIAN BAHAN BAKU PADA CV. ANEKA ILMU SEMARANG”.

Kinerja Koperasi Berdasarkan Kep.Men.No.129/Kep/M/ Kukmm / Xi / 2002, Hambatan, Permasalahan Dan Implementasinya (EKN-135)

2011-03-16T15:59:00.000-07:00

Koperasi merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang paling sesuai dengan demokrasi ekonomi Indonesia seperti yang terkandung dalam pasal 33 ayat 1
Undang Undang Dasar tahun 1945, yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam Undang Undang Nomor 25 tentang Perkoperasian, disebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan. Oleh karena itu, sebagai salah satu pelaku ekonomi, diharapkan koperasi akan mampu menjadi soko guru perekonomian Indonesia.

Sebagai satu-satunya bentuk badan usaha yang paling sesuai dengan pasal
33 UUD 1945, koperasi mempunyai tujuan seperti yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 25 pasal 3, yaitu : ”memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945”.
Untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi sebagai badan usaha memerlukan pengukuran kinerja yang tepat sebagai dasar untuk menentukan efektifitas kegiatan usahanya terutama efektifitas operasional, bagian organisasi dan karyawannya
berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya

(Mulyadi,2001:416).

Untuk itu, Departemen Koperasi telah memberikan berbagai konsep pengukuran kinerja koperasi yaitu konsep pengukuran kinerja sebelum tahun 1997, yang meliputi Tiga Sehat (3S) yaitu sehat organisasi, sehat usaha, dan sehat mental. Konsep pengukuran kinerja dapat juga diukur dari produktivitas, efisiensi, kemampuan, pertumbuhan, cooperative effect (Keputusan Dep. Kop & PPK RI No.
20/PPK/1997). Sedangkan konsep pengukuran kinerja untuk penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Usaha Simpan Pinjam (USP) koperasi, dapat dinilai dengan menggunakan CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity) atau Aspek Permodalan, Aspek Kualitas Aktiva Produktif, Aspek Manajemen Pengelolaan, Aspek Rentabilitas, Aspek Likuiditas (Kep. Men. Koperasi dan PPK No. 227/KEP/M/IV/1998). Dan konsep pengukuran kinerja menurut pedoman klasifikasi koperasi (KEP. MEN. No. 129/KEP/MUKMMI/XI/2002).

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) se-Kabupaten Pemalang mempunyai anggota kurang lebih 64 KPRI, yang masing-masing KPRI berkedudukan di instansi pemerintahan yaitu kantor dinas sampai degan sekolah-sekolah yang tersebar luas se-Kabupaten Pemalang dengan usaha simpan pinjam yang menjadi kegiatan usaha saat ini.

Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM telah memberikan konsep penilaian kinerja koperasi salah satunya yaitu Pedoman Klasifikasi Koperasi (Kep.Men. 129/Kep/M/KUKMI/XI/2002). Ada 7 aspek dalam kriteria atau standar
penilaian ini yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka dengan indikator rasio peningkatan jumlah anggota dan rasio pencatatan keanggotaan dalam buku daftar anggota ; Pengendalian oleh anggota secara demokratis dengan indikator penyelenggaraan RAT, Rasio Kehadiran Anggota, Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi, realisasi anggaran pendapatan koperasi, realisasi anggaran biaya koperasi, realisasi surplus hasil usaha koperasi, dan pemeriksaan ; Partisipasi ekonomi anggota dengan indikator pelunasan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota keterkaitan usaha koperasi dengan usaha anggota, pengembalian piutang ; Otonomi dan kemandirian dengan indikator rentabilitas ekonomi, return on asset, assets turn over, profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, modal sendiri terhadap piutang ; Pendidikan dan pelatihan dengan indikator pendidikan bagi anggota dan pengelola koperasi, penerangan dan penyuluhan, media informasi, tersedianya anggaran khusus dan penyisihan dana pendidikan ; Kerjasama dengan koperasi lain dengan indikator kerjasama secara horisontal dan vertikal, manfaat kerjasama ; Kepedulian terhadap komunitas dengan indikator penyerapan tenaga kerja, pembayaran pajak dan dana pembangunan daerah kerja.

Berdasarkan survey awal yang dilakukan peneliti pada 20 KPRI se- Kabupaten Pemalang, telah diperoleh fakta yaitu bahwa pengukuran kinerja yang selama ini diterapkan pengurus KPRI di Kabupaten Pemalang yaitu menggunakan metode konvensional yang sebatas penilaian kinerja dari segi keuangan berupa penilaian dari laporan keuangan Rentabilitas, Likuiditas, dan Solvabilitas (RLS) serta pelaksanaan anggaran.

Ukuran finasial tersebut belum mampu mencerminkan kompleksitas dan nilai yang melekat dalam organisasi bisnis. Pengukuran kinerja seperti ini memiliki beberapa kelemahan antara lain yaitu (1) ketidakmampuan untuk mengukur kinerja harta tak tampak (intangible assets) dan harta intelektual (Intelectual Property) misalnya sumber daya manusia, (2) kinerja yang diukur secara keuangan hanya mampu bercerita mengenai masa lalu organisasi bisnis dan tidak mampu sepenuhnya menuntun mereka ke arah yang lebih baik.

Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengukuran kinerja tersebut, mengakibatkan perlunya pengukuran yang menyeluruh, yaitu pengukuran kinerja yang tidak hanya mengukur kinerja keuangan saja akan tetapi juga mampu menggambarkan kondisi koperasi secara lengkap, jelas dan akurat terutama menyangkut sumber daya manusia yang diintegrasikan dalam perencanaan baik organisasi maupun usaha. Konsep pengukuran kinerja yang menyeluruh, memberikan manfaat sebagai acuan dalam penilaian kinerja keuangan yang lebih akurat efektif dan efisien (Munawir, 1989:66).

Sehingga dari uraian di atas, melihat pentingnya suatu pengukuran kinerja dan penilaian kinerja dengan menerapkan standar pengukuran kinerja sesuai dengan pedoman klasifikasi koperasi (KEP.MEN.No 129/KEP/MUKMMI/IX/2002), untuk mengetahui apakah KPRI dengan menerapkan pengukuran kinerja tersebut berada di atas rata-rata, pada rata-rata, atau di bawah rata-rata kinerjanya selama ini, serta untuk mengetahui mengapa penilaiannya hanya menggunakan ukuran rentabilitas,
likuiditas, solvabilitas dan pelaksanaan anggaran serta bagaimana peran Dinas

Koperasi dalam pengukuran kinerja koperasi.

Berdasarkan uraian di atas, melihat pentingnya suatu pengukuran kinerja, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “KINERJA KOPERASI BERDASARKAN KEP.MEN.NO.129/KEP/MUKMM/XI/2002, HAMBATAN, PERMASALAHAN DAN IMPLEMENTASINYA (STUDI KASUS PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SE-KABUPATEN PEMALANG)”.

Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Good Corporate Governance (EKN-134)

2011-02-21T06:52:00.000-08:00

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Banyak penelitian yang memeriksa pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan diantaranya yang dilakukan oleh Ulupui (2007), Makaryawati (2002), Carlson dan Bathala (1997). Teori yang mendasari penelitian-penelitian tersebut adalah semakin tinggi kinerja keuangan yang biasanya diproksikan dengan rasio keuangan, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Melalui rasio-rasio keuangan tersebut dapat dilihat seberapa berhasilnya manajemen perusahaan mengelola aset dan modal yang dimilikinya untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

Penilaian prestasi suatu perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan itu untuk menghasilkan laba. Laba perusahaan selain merupakan indikator kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban bagi para penyandang dananya juga merupakan elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan prospek perusahaan di masa yang akan datang.

Hasil penelitian Suranta dan Pratana (2004); Maryatini (2006) menemukan bahwa struktur resiko keuangan dan perataan laba berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Andri dan Hanung (2007) juga menemukan investment opportunity set dan leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian tersebut
mendukung pernyataan bahwa semakin baik kinerja keuangan yang diperoleh, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Akan tetapi beberapa penelitian menunjukkan ketidak konsistenan mengenai pengaruh kinerja keuangan dalam hal ini return on equity (ROE) terhadap nilai perusahaan.

Hanafi dan Halim (1996) menyatakan bahwa ROE merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Salah satu alasan utama perusahaan beroperasi adalah menghasilkan laba yang bermanfaat bagi para pemegang saham. Ukuran dari keberhasilan pencapaian alasan ini adalah angka ROE yang berhasil dicapai. Semakin besar ROE mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham. Hal ini berdampak terhadap peningkatan nilai perusahaan. Ross (2002) menyatakan Return bagi pemegang saham bisa berupa penerimaan dividen tunai ataupun adanya perubahan harga saham pada suatu periode. Kennedy JSP (2003) meneliti pengaruh ROA, ROE, EPS, Profit Margin, Asset Turnover, Rasio Leverage, dan DER terhadap Return saham. Sampel yang digunakan adalah LQ 45 di BEJ tahun 2001 dan 2002. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan hanya variabel asset turnover, ROA, ROE, leverage ratio, DER, dan EPS memberikan hubungan yang nyata dengan return saham. Saepudin (2008) memeriksa tentang pengaruh rasio profitabilitas dan IOS terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2005-2007. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa ROE, ROA, NPM memiliki korelasi positif terhadap harga saham.

Namun, hasil yang berbeda diperoleh oleh Sasongko dan Wulandari (2006) yang memeriksa pengaruh EVA dan rasio profitabilitas antara lain; ROA, ROE, ROS, EPS, BEP terhadap harga saham. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa hanya EPS yang berpengaruh terhadap harga saham. Begitu pula dengan Wibowo (2005), yang meneliti tentang pengaruh EVA, ROA, dan ROE perusahaan terhadap return pemegang saham. Hasil pengujian statistik secara parsial terhadap masing – masing variabel bebas yaitu EVA, ROA, dan ROE tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap return pemegang saham, sehingga variabel – variabel tersebut tidak mempunyai pengaruh secara parsial terhadap return pemegang saham perusahaan manufaktur.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian yang meneliti pengaruh ROE terhadap nilai perusahaan menunjukkan adanya variabel kontingen yang mempengaruhi hubungan diantara keduanya. Di Indonesia, telah ada penelitian yang menggunakan CSR dan GCG sebagai variabel kontingensi untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan karena adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian. Penelitian tersebut dilakukan oleh Yuniasih dan Wirakusuma (2007).

Di dalam penelitiannya, Yuniasih dan Wirakusuma (2007) menggunakan sampel penelitian sebanyak 27 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2006. Yuniasih dan Wirakusuma menggunakan ROA sebagai proksi dari variabel kinerja keuangan, 78 item pengungkapan CSR sebagai proksi dari variabel CSR, dan kepemilikan manajerial sebagai proksi dari variabel GCG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif
statistis pada nilai perusahaan, demikian juga dengan pengungkapan CSR sebagai variabel pemoderasi terbukti berpengaruh positif secara statistis pada hubungan antara ROA dan nilai perusahaan yang berarti bahwa selain melihat kinerja keuangan, pasar juga memberikan respons terhadap pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan. Namun kepemilikan manajerial tidak terbukti berpengaruh terhadap hubungan antara ROA dan nilai perusahaan, hal ini dimungkinkan karena struktur kepemilikan manajerial di Indonesia masih sangat kecil dan didominasi oleh keluarga.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih dan Wirakusuma (2007), akan tetapi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah variabel ROE sebagai proksi dari kinerja keuangan, karena variabel ROE merupakan salah satu variabel yang terpenting yang dilihat investor sebelum mereka berinvestasi. ROE juga merupakan suatu basic test seberapa efektif manajemen perusahaan menggunakan uang investor dibandingkan dengan ROA yang hanya mengukur keefisienan suatu perusahaan dalam menghasilkan return dari asetnya (Mc Clure,2009). Penelitian ini juga menggunakan 78 item pengungkapan sebagai proksi dari CSR dan kepemilikan manajerial sebagai proksi dari GCG. Penelitian ini akan menganalisa perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta antara tahun
2005-2007, sehingga hasilnya dapat digeneralisasi dan dapat mempresentasikan semua perusahaan manufaktur yang ada.

Akhir-akhir ini, banyak perusahaan semakin menyadari pentingnya menerapkan program Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bagian dari strategi bisnisnya. Menurut Wirakusuma dan Yuniasih (2007), akuntabilitas dapat dipenuhi dan asimetri informasi dapat dikurangi jika perusahaan melaporkan dan mengungkapkan kegiatan CSRnya ke para stakeholders. Dengan pelaporan dan pengungkapan CSR, para stakeholders akan dapat mengevaluasi bagaimana pelaksanaan CSR dan memberikan penghargaan/sanksi terhadap perusahaan sesuai hasil evaluasinya.

Menurut Herdinata (2008), perusahaan di Indonesia memiliki karakteristik yang tidak berbeda dengan perusahaan di Asia pada umumnya, dimana perusahaan dimiliki dan dikontrol oleh keluarga. Meskipun perusahaan tersebut tumbuh dan menjadi perusahaan publik, namun kendali keluarga masih signifikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Claessens, Stijin, Simeon Djankov dan Larry H.P dalam Herdinata (2008), ditemukan bahwa dalam tahun 1996 kapitalisasi pasar dari saham yang dikuasai oleh 10 perusahaan keluarga di Indonesia mencapai 57,7%. Untuk Filipina dan Thailand mencapai 52,5% dan 46,2%. Sedangkan kapitalisasi pasar dari saham yang dikuasai oleh 15 perusahaan keluarga di Korea sebesar 38,4% dan Malaysia sebesar 28,3%. Hal ini menunjukkan rendahnya struktur kepemilikan manajerial karena sebagian besar masih didominasi oleh keluarga. Pola dan kepemilikan usaha seperti ini akan mendorong praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang pada akhirnya akan menjatuhkan nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme GCG yang dapat mempengaruhi insentif bagi manajemen untuk melaksanakan kepentingan terbaik dari pemegang saham (Midiastuty dan Machfoedz, 2003). GCG muncul dan berkembang dari teori agensi, yang menghendaki adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan manajerial diharapkan pihak manajemen akan berusaha semaksimal mungkin untuk kepentingan para pemegang saham. Hal ini disebabkan oleh pihak manajemen juga akan memperoleh keuntungan bila perusahaan memperoleh laba.

Berdasarkan uraian di atas memberikan inspirasi perlu diadakannya sebuah penelitian tentang bagaimana pengungkapan CSR dan GCG memoderasi pengaruh antara ROE terhadap nilai perusahaan.

Analisis Pengaruh Frekuensi Perdagangan, Volume Perdagangan, Kapitalisasi Pasar, Dan Trading Day Terhadap Return Saham Pada Perusahaan (EKN-133)

2011-02-21T06:49:00.000-08:00

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Kemajuan perekonomian suatu negara dapat dilihat dari perkembangan pasar modalnya. Pasar modal merupakan suatu wadah atau tempat untuk memperjualbelikan instrumen keuangan (berupa obligasi dan saham) biasanya untuk jangka panjang (biasanya lebih dari jangka waktu satu tahun) (Van Horne dan Wachowicz, 2005). Pasar modal mempunyai fungsi sarana alokasi dana yang produktif untuk memindahkan dana dari pemberi pinjaman (lenders) ke peminjam (borrowers). Selain itu, pasar modal juga merupakan sarana perusahaan untuk meningkatkan kebutuhan dana jangka panjang dengan menerbitkan sekuritas atau surat berharga. Yang termasuk dalam sekuritas antara lain saham, obligasi, reksadana, warrant, dan option.

Diantara sekuritas yang paling banyak diperdagangkan adalah saham. Saham merupakan surat berharga sebagai bukti kepemilikan dalam suatu perusahaan. Tujuan para investor dalam melakukan transaksi saham adalah keuntungan (return) yang optimal. Return tersebut dapat berasal dari dividen yang dibagikan oleh perusahaan yang menerbitkan saham tersebut (emiten) atau dapat juga berupa selisih positif harga saham antara harga saham pada saat saham itu dibeli dan harga pada saat saham tersebut dijual (capital gain).

Akan tetapi dalam menghitung return saja tidaklah cukup. Risiko dalam

suatu investasi juga perlu dipertimbangkan. Dalam Jogiyanto (2003) return dan risiko merupakan dua hal yang tidak terpisah, karena pertimbangan suatu investasi merupakan trade-off dari kedua faktor ini. Return dan risiko mempunyai hubungan yang positif yaitu semakin besar return maka semakin besar pula risiko yang harus ditanggung oleh investor.

Pada umumnya investor tidak hanya menanamkan saham untuk sekuritas tunggal, akan tetapi melakukan diversifikasi portofolio, karena dengan begitu risiko portofolio mungkin dapat lebih kecil dari risiko rata-rata tertimbang masing-masing sekuritas tunggal. Markowitz (1990) menyatakan bahwa secara umum risiko mungkin dapat dikurangi dengan menggabungkan beberapa sekuritas tunggal ke dalam bentuk portofolio. Diversifikasi risiko ini sangat penting untuk investor, karena dapat meminimumkan risiko tanpa harus mengurangi return yang diterima.
Pertimbangan harga saham juga menjadi dasar bagi investor karena harga saham mencerminkan nilai perusahaan. Semakin tinggi harga saham berarti semakin tinggi pula nilai perusahaannya, sebaliknya harga saham yang rendah berarti nilai perusahaan juga rendah.

Terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai harga suatu saham. Pendekatan yang banyak digunakan diantaranya adalah pendekatan tradisional dan pendekatan portofolio modern (Sunariyah, 2000). Untuk menganalisis surat berharga saham dengan pendekatan tradisional digunakan dua analisis yaitu analisis teknikal dan analisis fundamental.

Analisis teknikal merupakan suatu teknik analisis yang menggunakan data atau catatan mengenai pasar itu sendiri untuk berusaha mengakses permintaan dan penawaran suatu saham tertentu maupun pasar secara keseluruhan. Pendekatan analisis ini menggunakan data pasar yang dipublikasikan seperti harga saham, volume perdagangan saham, indeks harga saham gabungan dan individu, serta faktor-faktor lain yang bersifat teknis. Pendekatan analisis fundamental didasarkan pada suatu anggapan bahwa setiap saham memiliki nilai intrinsik yang diestimasikan oleh investor. Nilai intrinsik merupakan suatu fungsi dari variabel- variabel perusahaan yang dikombinasikan untuk menghasilkan suatu return yang diharapkan dan suatu risiko yang melekat pada saham tersebut.

Sedangkan pendekatan analisis modern menekankan pada aspek bursa dengan asumsi hipotesis mengenai bursa yaitu hipotesis pasar efisien. Menurut Suad Husnan (1998) pasar modal yang efisien didefinisikan sebagai pasar yang harga sekuritas-sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan. Semakin cepat informasi baru tercermin pada harga sekuritas, semakin efisien pasar modal tersebut. Dengan demikian akan sangat sulit (atau bahkan hampir tidak mungkin) bagi para pemodal untuk memperoleh tingkat keuntungan di atas normal secara konsisten dengan melakukan transaksi perdagangan di bursa efek.

Frekuensi perdagangan saham sangat mempengaruhi jumlah saham yang beredar, jika jumlah frekuensi perdagangan besar maka saham tersebut dinyatakan sebagai saham teraktif yang diperdagangkan dan secara tidak langsung berpengaruh pada volume perdagangan saham. Saham yang frekuensi perdagangannya besar diduga dipengaruhi transaksi saham yang sangat aktif, hal ini disebabkan karena banyaknya minat investor. Terjadinya peningkatan permintaan saham maka secara tidak langsung akan terjadi peningkatan frekuensi perdagangan (Ang, 1997). Dalam penelitian yang dilakukan Yadav et al (1999) mengungkapkan bahwa ada hubungan positif antara frekuensi perdagangan dengan return saham.

Volume perdagangan saham merupakan hal yang penting bagi seorang investor, karena volume perdagangan saham menggambarkan kondisi efek yang diperjualbelikan di pasar modal (Wahyu dan Andi, 2005). Saham yang aktif perdagangannya sudah pasti memiliki volume perdagangan yang besar dan saham dengan volume yang besar akan menghasilkan return saham yang tinggi (Tharun Chordia, 2000). Sementara penelitian yang dilakukan oleh Gong Meng Chen (2001) menunjukkan bahwa volume perdagangan positif signifikan terhadap return saham, sedangkan hasil penelitian Cheng F. Lee et al (2001) menunjukkan bahwa volume perdagangan berpengaruh negatif tidak signifikan menjelaskan return saham.

Ang (1997) menyatakan bahwa kapitalisasi pasar dari saham-saham yang diperdagangkan di pasar modal dapat dibagi atas kelompok berdasarkan kapitalisasinya, yaitu kapitalisasi besar (big-cap), kapitalisasi sedang (mid-cap), dan kapitalisasi kecil (small cap). Pada umumnya saham dengan kapitalisasi besar menjadi incaran investor untuk investasi jangka panjang karena potensi pertumbuhan perusahaan yang mengagumkan disamping pembagian dividen serta eksposur risiko yang relatif rendah. Karena banyak peminatnya, maka harga saham umumnya relatif tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Teguh Prasetya (2000) menyatakan bahwa kapitalisasi pasar mempunyai pengaruh signifikan
negatif terhadap return pada periode bullish sedangkan pada periode bearish juga mempunyai pengaruh yang negatif, tetapi tidak signifikan.

Untuk menilai saham baik atau buruk dapat dilihat dari aktivitas perdagangannya melalui trading day. Trading day adalah kurun waktu saham diperdagangkan di lantai bursa. Penelitian yang dilakukan oleh Eduardus Tandelilin (1999) menyatakan bahwa trading day berpengaruh terhadap return saham, sedangkan menurut Ichsan Setiyo Budi dan Erni Nurhatmini (2003) menyatakan bahwa trading day tidak berpengaruh terhadap return saham.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang masih menunjukkan pengaruh yang beragam, maka dari itu perlu dilakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi return saham, dengan periode penelitian yang belum pernah diteliti sebelumnya. Maka penelitian ini mengambil judul : ANALISIS PENGARUH FREKUENSI PERDAGANGAN, VOLUME PERDAGANGAN, KAPITALISASI PASAR, DAN TRADING DAY TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE TAHUN 2006-2008.

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Compliance Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Industri Manufaktur Di Semarang (EKN-132)

2011-02-21T06:47:00.000-08:00

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Memasuki Pembangunan Jangka Panjang Kedua pemerintah Indonesia berusaha menggalakkan sumber penerimaan negara khususnya sumber utamanya yaitu dari sektor pajak. Langkah pemerintah dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak saat itulah, Indonesia menganut system self assasment yakni suatu sistem pemungutan pajak yang meberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang (Elia Mustikasari, 2007). Dalam sistem ini mengandung pengertian bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap dan tepat waktu.

Penerapan sistem self assasment akan efektif jika kondisi kepatuhan sukarela pada masyarakat telah terbentuk (Darmayanti, 2004). Mustikasari (2007) mengatakan bahwa kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari angka tax ratio (perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) suatu negara. Angka ini merupakan sebuah rasio yang dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara) dan
angka tax gap (kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya terhimpun dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya).

Setelah kasus mafia pajak Gayus Tambunan Jakarta dan Suhertanto Surabaya terbongkar, maka terjawab sudah pertanyaan yang selama ini begitu sulit dicari jawabannya oleh para ahli ekonomi, para pakar perpajakan atau bahkan oleh kita semua sebagai warga negara Indonesia yaitu pertanyaan kenapa tax ratio Indonesia prosentasenya begitu sulit untuk meningkat, sementara negara-negara berkembang lainnya yang selevel dengan Indonesia sudah mampu mencapai tax ratio sebesar 20%.

Lambannya kenaikan tax ratio Indonesia terkait erat dengan belum baiknya pengelolaan potensi pajak yang masih dirongrong pungutan liar, suap, "pengemplangan" pajak, adanya kong-kalikong antara oknum orang dalam pajak yang juga melibatkan para pejabat tinggi dengan para wajib pajak nakal, penggunaan validasi bank palsu dan pembobolan data base perpajakan, serta berbagai aspek lain (Ana Arisanti, 2010 dalam Berita Pajak, 4 Mei 2010). Sebenarnya, nilai tax ratio masih bisa ditingkatkan, karena selama beberapa tahun terakhir ini jumlah Wajib Pajak senantiasa bertambah. Meskipun demikian tetap ada kendala dalam upaya meningkatkan tax ratio ini. Kendala tersebut adalah masalah kepatuhan wajib pajak (tax compliance) (Darmin, 2009 dalam Bisnis Indonesia, 22 Januari 2009).

Permasalahan tentang Tax Compliance (terkait dengan bagaimana memasukkan dan melaporkan tepat pada waktunya semua informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak terutang dan membayar pajak pada
waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan) merupakan permasalahan lama dalam bidang perpajakan. Penelitian tentang Tax Compliance (Kepatuhan Pajak) pun sudah sering dilakukan. Sebelum tahun 1982, literatur akademis empiris tentang Tax Compliance masih sangat sedikit dan penelitian tersebut menggunakan desain survey. Perkembangan berikutnya setelah tahun 1980’an riset tentang kepatuhan kebanyakan menggunakan desain eksperimental. Fokus penelitian rata-rata adalah perilaku para pembayar pajak (tax payer) dan pengaruh berbagai macam variabel terhadap perilaku kepatuhan. Adapun variabel yang pernah diteliti antara lain ambiguitas dan kompleksitas (Sanders and Wyndelts, 1989; Magro, 1999; Spilker et al, 1999 dalam Mustikasari 2007), tarif pajak (Mason dan Calvin, 1984; Keller,1998 dalam Mustikasari 2007), Penalti (Reckers, 1991; Flemming, 1995; Keller,1998 dalam Mustikasari 2007), Faktor-faktor ekonomi (Duncan et al, 1989 dalam Mustikasari 2007), pemeriksaan (Flemming, 1985; Trevedi, 1997 dalam Mustikasari 2007), Sanksi hukum (Hite, 1998 dalam Siahaan, 2005) dan Kewajiban moral (Bobek dan Hatfield, 2003).

Beberapa peneliti juga menggunakan kerangka model Theory of Planned Behavior (TPB) untuk menjelaskan perilaku tax compliance Wajib Pajak Orang Pribadi. Model TPB yang digunakan dalam penelitian memberikan penjelasan yang signifikan, bahwa perilaku tidak patuh (noncompliance) wajib pajak sangat dipengaruhi oleh variabel sikap, norma subjektif dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Bobek & Hatfield (2003), Blanthorne (2000) dalam Mustikasari (2007), dan Hanno & Violette (1996) memanfaatkan Theory of Planned Behavior (TPB) untuk menjelaskan Tax Compliance Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

Temuan Bobek & Hatfield (2003), dan Hanno & Violette (1996) adalah sikap berpengaruh terhadap niat ketidakpatuhan pajak. Sedangkan Blanthorne (2000) dalam Mustikasari (2007), tidak bisa membuktikan pengaruh sikap terhadap ketidakpatuhan terhadap niat karena model pengukuran sikap yang digunakan tidak valid.

Perkembangan menunjukkan bahwa penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya terfokus pada pembayar pajak, tetapi juga terfokus pada profesional di perusahaan yang ahli di bidang perpajakan (tax professional) (Magro, 1999, Spilker et al, 1999 dalam Mustikasari 2007). Pembayar pajak menggunakan tax professional untuk berbagai macam alasan, antara lain untuk mengurangi kewajiban pajaknya dan meminimumkan biaya yang berkaitan dengan perpajakan. Bradley (1994) dan Siahaan (2005) melakukan penelitian kepatuhan wajib pajak badan dengan responden tax professional. Penelitian keduanya bukan merupakan penelitian perilaku. Oleh karena itu, untuk menjelaskan perilaku WP badan yang dalam hal ini diwakili oleh tax professional perlu menggunakan teori perilaku individu dan perilaku organisasi seperti yang direkomendasikan oleh peneliti sebelumnya, Mustikasari (2007).

Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian tentang tax compliance Wajib Pajak Badan ini disusun dengan mengambil judul skripsi

”Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Compliance Wajib Pajak

Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Semarang”.

Analisis Pengaruh Informasi Fundamental Terhadap Return Saham Tudi Komparatif Pada Sub Sektor Industri Otomotif Terhadap Sub Sektor Industri (EKN-131)

2011-02-21T06:44:00.000-08:00

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak cara yang dapat dilakukan investor dalam melakukan investasi. Salah satunya adalah dengan melakukan investasi di pasar modal. Dalam hal ini pasar modal didefinisikan sebagai suatu tempat berlangsungnya kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek (UU No. 8/1995 Tentang Pasar Modal). Dengan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pasar modal mempunyai peran yang strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat.

Pasar modal menjadi alternatif pendanaan dalam mengembangkan perusahaan di Indonesia, karena melalui pasar modal, dana dapat diperoleh dalam jumlah besar dibanding dana dari perbankan. Perusahaan yang membutuhkan dana, menjual surat berharganya dalam bentuk saham di pasar modal, melalui penawaran perdana kepada publik atau Initial Public Offering (IPO) di pasar primer yang selanjutnya diperdagangkan di pasar sekunder. Bagi investor sendiri, pasar modal selain sebagai wahana investasi juga merupakan upaya diversifikasi. Setiap investor dapat memilih berbagai investasi yang ada, di mana setiap jenis investasi memiliki karakteristik sendiri-sendiri dalam hal tingkat pengembalian (return) dan risiko.
Sejak dibukanya pada tahun 1912, pasar modal di Indonesia mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Pemerintah membentuk BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) dan dalam Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 503/KMK.01/1997, BAPEPAM

berfungsi sebagai pembina, pengatur, dan pengawas kegiatan pasar modal. Dengan dibentuknya BAPEPAM dan dikeluarkannya beberapa deregulasi pemerintah pada tahun 1987-1988 yang berkaitan dengan pasar modal, aktivitas pasar modal menjadi meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah perusahaan yang bergabung ke dalam pasar modal, dan juga meningkatnya besar dana yang dihimpun. Sejak Januari 1996, dalam rangka memberikan informasi yang lebih lengkap kepada publik, Bursa Efek Indonesia (dulu Bursa Efek Jakarta) mengelompokkan semua saham yang tercatat di BEI ke dalam sembilan sektor yang didasarkan pada klasifikasi industri, yaitu sektor ; (1) pertanian, (2) pertambangan, (3) industri dasar dan kimia, (4) aneka industri, (5) industri barang konsumsi, (6) property dan real estat, (7) transportasi dan infrastruktur, (8) keuangan, dan (9) perdagangan, jasa, dan investasi.

Para investor selalu ingin memaksimalkan return yang diharapkan bersadarkan tingkat toleransinya terhadap resiko. Sejalan dengan konsep investasi “High Risk-High Return”, investor yang menyukai resiko (risk lover), mereka akan memilih saham-saham yang mempunyai resiko yang tinggi, agar dikemudian hari akan mendapatkan return yang tinggi pula. Sebaliknya investor yang tidak menyukai resiko (risk avester) merencanakan keuntungan normal. Investasi selalu mengandung unsur resiko, karena perolehan yang diharapkan baru akan diterima pada masa yang akan datang, resiko itu juga timbul karena return yang diterima mungkin lebih besar atau lebih kecil dari dana yang diinvestasikan.
Hubungan return dan risiko searah dan linier, artinya semakin besar return yang diharapkan, maka semakin besar pula risiko yang harus ditanggung. Dengan kata lain investor yang berharap memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi, berarti bersedia menanggung risiko yang tinggi pula. Oleh karena itu, tidak relevan mengharapkan keuntungan yang

sebesar-besarnya melalui investasi pada aset yang menawarkan return paling tinggi, karena

harus juga mempertimbangkan tingkat risiko yang harus ditanggung.

Pengaruh Rasio Camel Terhadap Perubahan Harga Saham Perusahaan Perbankan Yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2006-2008 (EKN-130)

2011-02-21T06:43:00.000-08:00

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kinerja keuangan pada perusahaan perbankan dapat dinilai dengan menggunakan pendekatan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan ini berfungsi sebagai ukuran dalam menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan. Rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan perbankan umumnya digunakan aspek penilaian menggunakan metode CAMELS (Capital, Assets quality, Management, Earnings, Liquidity, dan sensitivity to market risk), yang mengacu pada Surat Edaran BI No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 tentang Tata Cara Penilaian Kesehatan Bank dan Peraturan BI No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Hal ini menunjukan bahwa rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank.

Bank-bank yang ada di Indonesia tidak semuanya dapat dikatakan sehat, khususnya di bidang permodalan. Kegiatan operasional bank dapat berjalan dengan lancar apabila bank tersebut memiliki modal yang cukup sehingga pada saat-saat kritis, bank tetap dalam posisi aman karena memiliki cadangan modal di Bank Indonesia. Penilaian terhadap faktor kualitas aset mencakup aktiva produktif dan aktiva non produktif. Bank wajib memperhatikan faktor prospek usaha, kinerja, dan kemampuan membayar dari debitur dalam penetapan kualitas kredit sebagai bagian dari aktiva produktif. Bank juga dapat melakukan restrukturisasi kredit untuk debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar setelah dilakukan restrukturisasi, sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian dari kredit bermasalah.

Rentabilitas atau profitabilitas juga merupakan faktor yang sangat penting, terutama berkaitan dengan kesinambungan dan stabilitas bisnis perbankan. Rentabilitas bisnis perbankan adalah kesanggupan bisnis perbankan untuk mendapatkan laba berdasarkan investasi yang dilakukannya. Kesehatan bank juga dipengaruhi oleh tingkat likuiditas bank. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua nasabah deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan para debitur tanpa terjadi penangguhan.

Secara umum, semakin baik kinerja keuangan suatu perusahaan semakin tinggi laba usahanya dan semakin banyak keuntungan yang dapat dinikmati oleh pemegang saham, juga semakin besar kemungkinan harga saham akan naik. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa harga saham ditentukan oleh nilai perusahaan. Halim (2003:17) mendukung pernyataan diatas bahwa ide dasar pendekatan ini adalah bahwa harga saham dipengaruhi oleh kinerja perusahaan. Apabila kinerja perusahaan baik maka nilai usaha akan tinggi. Di bursa efek hal seperti itu akan di respon oleh pasar dalam bentuk kenaikan harga saham. Dengan nilai usaha yang tinggi membuat para investor melirik perusahaan tersebut untuk menanamkan modalnya sehingga akan terjadi kenaikan harga saham. Meskipun demikian saham yang memiliki kinerja baik sekalipun, harganya bisa saja turun karena keadaan pasar.

Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI (ekn-129)

2011-02-21T06:38:00.000-08:00

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan kegiatan operasinya, suatu perusahaan secara periodik menyiapkan laporan keuangan untuk pihak–pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham, investor, dan pemerintah.

Laporan keuangan berfungsi sebagai salah satu sumber informasi yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan (Baridwan, 2004). Chariri dan Ghozali (2007) menyatakan bahwa salah satu tujuan pelaporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang dapat menunjukkan prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba (earning per share). Informasi keuangan yang dapat menunjukkan prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama periode tertentu (Kieso dan Weygandt, 2002). Laporan laba rugi digunakan oleh para investor untuk melihat profitabilitas perusahaan dan memprediksi prospek perusahaan di masa yang akan datang. Akan tetapi, laba yang dihasilkan dalam laporan laba rugi seringkali dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan, sehingga laba yang tinggi belum tentu mencerminkan kas yang besar.
Laba yang merupakan cerminan kinerja perusahaan dapat dikelola secara

efisien atau oportunis. Secara efisien artinya dikelola untuk meningkatkan keinformatifan informasi, dan secara oportunis artinya untuk meningkatkan laba sesuai dengan yang diinginkan dan menguntungkan pihak–pihak tertentu. Untuk tujuan menunjukkan prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba, manajemen cenderung mengelola laba secara oprtunis dan melakukan manipulasi laporan keuangan agar menunjukkan laba yang memuaskan meskipun tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Manajemen perusahaan dapat menentukan kebijakan penggunaaan metode akuntansi dalam menyusun laporan keuangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Scott (2006) didalam bukunya yang berjudul “Financial Accounting Theory” menyatakan bahwa pilihan kebijakan akuntansi yang dilakukan manajer untuk tujuan spesifik disebut dengan manajemen laba. Sedangkan menurut Belkaoui (2004), manajemen laba yaitu suatu kemampuan untuk memanipulasi pilihan–pilihan yan tersedia dan mengambil pilihan yang tepat untuk dapat mencapai tingkat laba yang diinginkan.

Manajemen laba yang dilakukan perusahaan muncul karena adanya hubungan agensi antara principal (pemegang saham) dan agent (manajer). Hubungan agensi antara pemegang saham dan manajer tersebut dijelaskan dalam teori keagenan. Teori keagenan (agency theory) adalah teori yang menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (principal) yaitu pemegang saham dengan pihak yang menerima wewenang (agent)

yaitu manajer.

Masalah yang sering muncul dalam hubungan agensi antara pemegang saham dan manajer adalah terjadinya konflik agensi. Konflik agensi muncul ketika manajer mempunyai kewajiban untuk memaksimumkan kesejahteraan para pemegang saham, namun disisi lain manajer juga mempunyai kepentingan untuk memaksimumkan kesejahteraan mereka. Penyatuan kepentingan antara pihak manajer ini sering kali menimbulkan masalah keagenan atau agensi konflik (Faisal, 2004).

Pihak yang lebih mengetahui kondisi internal perusahaan dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang adalah manajer yang bertindak sebagai agent, sedangkan pemegang saham mengetahui keadaan dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang hanya melalui informasi yang diberikan oleh manajer. Oleh karena itu, manajer berkewajiban untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi perusahaan kepada pemegang saham sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dalam mengelola perusahaan. Informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (information asymmetric) (Haris, 2004 dalam Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Asimetri informasi antara manajer (agent) dengan pemilik (principal) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (earnings management) (Richardson, 1998). Saat asimetri informasi tinggi, pemegang saham tidak mempunyai informasi yang diperlukan untuk megetahui kondisi perusahaan sehingga manajer dengan leluasa dapat melakukan praktik manajemen laba.

Banyak kasus manipulasi keuangan yang muncul karena perusahaan melakukan earning manajemen , misalnya kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan Enron, World Com, dsb. Terjadinya manipulasi laporan keuangan tersebut karena lemahnya penerapan corporate governance. Ciri utama dari lemahnya corporate governance adalah adanya tindakan mementingkan diri sendiri di pihak para manajer perusahaan (Komsiyah dan Rahayu, 2004). Sebuah survei yang dilakukan pada tahun 1999 oleh PriceWaterhouseCoopers antara investor internasional di Asia, menunjukkan bahwa peringkat Indonesia adalah salah satu yang terburuk dalam standar audit dan kepatuhan, akuntabilitas kepada pemegang saham, standar pengungkapan dan transparansi (FCGI, 2006).

Pengertian corporate governance menurut FCGI yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Nasution dan Setyawan (2007) mendefinisikan corporate governance sebagai konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep corporate governance diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan
Dari konsep corporate governance tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan corporate governance yang baik dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi internal perusahaan secara menyeluruh dan kewajiban manajemen unuk mengungkapkan semua informasi yang berkaitan dengan perusahaan sehingga dapat mengurangi tindakan manajemen laba yang dilakukan perusahaan.

Selain penerapan corporate governance, faktor lain yang mempengaruhi praktik manajemen laba yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan yang kecil dianggap lebih banyak melakukan praktik manajemen laba daripada perusahaan besar. Hal ini dikarenakan perusahaan kecil cenderung ingin memperlihatkan kondisi perusahaan yang selalu berkinerja baik agar investor menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan, sehingga berdampak perusahaan tersebut melaporkan kondisinya lebih akurat (Nasution dan Setiawan, 2007).

Penelitian ini mengacu pada penelitian – penelitian sebelumnya yang meneliti pengaruh mekanisme Corporate Governace terhadap manajemen laba. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah menguji kembali faktor – faktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba karena adanya perbedaan hasil penelitian (research gap)

pada penelitian–penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini, variabel yang digunakan yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, komite audit dengan proksi jumlah rapat komite audit, dan ukuran perusahaan. Sampel yang digunakan berasal dari sektor industri manufaktur. Sektor manufaktur dipilih karena sektor tersebut memiliki kontribusi yang relatif besar terhadap perekonomian dengan memberikan kontribusi yang paling besar dalam nilai ekspor Indonesia selama tahun 2004-2007 yaitu rata-rata 66% dari total nilai ekspor Indonesia ( Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 2008) dan juga tingkat kompetisi yang kuat. Dari uraian yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti memilih judul “ PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI”

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Laporan Tahunan Perusahaan (EKN-128)

2011-02-15T15:50:00.000-08:00

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam menjaga eksistensinya, perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya. Ada hubungan resiprokal (timbal balik) antara perusahaan dengan masyarakat. Perusahaan dan masyarakat adalah pasangan hidup yang saling memberi dan membutuhkan. Kontribusi dan harmonisasi keduanya akan menentukan keberhasilan pembangunan bangsa. Dua aspek penting harus diperhatikan agar tercipta kondisi sinergis antara keduanya sehingga keberadaan perusahaan membawa perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Dari aspek ekonomi, perusahaan harus berorientasi mendapatkan keuntungan dan dari aspek sosial, perusahaan harus memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat. Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab dalam perolehan keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

Jika masyarakat menganggap perusahaan tidak memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya serta tidak merasakan kontribusi secara langsung bahkan merasakan dampak negatif dari beroperasinya sebuah perusahaan maka kondisi itu akan menimbulkan resistensi masyarakat. Komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan memperhatikan aspek finansial atau ekonomi, sosial, dan lingkungan (triple bottom line) itulah yang menjadi isu utama dari konsep Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan.

Ide tanggung jawab sosial pada dasarnya adalah bagaimana perusahaan memberi perhatian kepada lingkungannya, terhadap dampak yang terjadi akibat kegiatan operasional perusahaan. Menurut Holmes (1976) dalam Moir (2001) menyatakan selain menghasilkan keuntungan, perusahan harus membantu memecahkan masalah-masalah sosial terkait atau tidak perusahaan ikut menciptakan masalah tersebut bahkan jika disana tidak mungkin ada potensi keuntungan jangka pendek atau jangka panjang.
Menurut WBCSD (World Business Council for Sustainable Development)

dalam Moir (2001) mendefinisikan CSR sebagai :

“…CSR is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large.”

Dari definisi tersebut disimpulkan bahwa perusahaan harus dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, beriringan dengan meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya serta komunitas lokal dan masyarakat luas. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengerti aspirasi dan kebutuhan stakeholder dan kemudian berkomunikasi dan berinteraksi dengan para stakeholder.

Konsep CSR pada umumnya menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya terhadap pemiliknya atau pemegang saham saja tetapi juga terhadap para stakeholder yang terkait dan/atau terkena dampak dari keberadaan perusahaan. Perusahaan yang menjalankan aktivitas CSR akan memperhatikan dampak operasional perusahaan terhadap kondisi sosial dan lingkungan dan berupaya agar dampaknya positif. Sehingga dengan adanya konsep CSR diharapkan kerusakan lingkungan yang terjadi di dunia, mulai dari penggundulan hutan, polusi udara dan air, hingga perubahan iklim dapat dikurangi.

Berbagai dampak dari keberadaan perusahaan ditengah-tengah masyarakat telah menyadarkan masyarakat di dunia bahwa sumber daya alam adalah terbatas dan oleh karenanya pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara berkelanjutan, dengan konsekuensi bahwa perusahaan dalam menjalankan usahanya perlu menggunakan sumber daya dengan efisien dan memastikan bahwa sumber daya tersebut tidak habis, sehingga tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi di masa datang. Dengan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development), maka kegiatan CSR menjadi lebih terarah, paling tidak perusahaan perlu berupaya melaksanakan konsep tersebut.

Kesadaran stakeholder akan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh perusahaan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan praktik- praktik atau kegiatan CSR yang dilakukan. Lebih lanjut lagi, menurut Deegan dan Gordon (1996) dalam Jose dan Lee (2006) bahwa tekanan stakeholder terhadap perusahaan untuk dapat secara efektif menjalankan kegiatan lingkungannya serta tuntutan agar perusahaan menjadi akuntabel juga menyebabkan meningkatnya perusahaan yang melakukan pengungkapan lingkungan. Selain itu Owen (2005) mengatakan bahwa kasus Enron di Amerika telah menyebabkan perusahaan- perusahaan lebih memberikan perhatian yang besar terhadap pelaporan sustainabilitas dan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Ini menjelaskan isu-isu yang berkaitan dengan reputasi, manajemen risiko dan keunggulan kompetitif juga menjadi kekuatan yang mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan CSR.

Semakin kuatnya tekanan stakeholder dalam hal pengungkapan praktik- praktik CSR yang dilakukan oleh perusahaan menyebabkan perlunya memasukkan unsur sosial dalam pertanggungjawaban perusahaan ke dalam akuntansi. Hal ini mendorong lahirnya suatu konsep yang disebut sebagai Social Accounting, Socio Economic Accounting ataupun Social Responsibility Accounting (Indira dan Dini, 2005). Dengan lahirnya akuntansi sosial, produk akuntansi juga dapat digunakan oleh manajemen sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan kinerja sosial perusahaan dan memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan bagi stekeholders.
Dalam lingkup wilayah Indonesia, standar akuntansi keuangan Indonesia belum mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial, akibatnya yang terjadi di dalam praktik perusahaan hanya dengan sukarela mengungkapkannya. Secara implisit Ikatan Akutansi Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 (revisi 2004) paragraf 9 menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah sosial sebagai berikut :
“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peran penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.”

Lebih jauh lagi, adanya CSR di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat 1 Undang- undang tersebut menyebutkan bahwa ”Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 15 (b) menyatakan bahwa ”setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”.

Pentingnya pengungkapan CSR telah membuat banyak peneliti untuk melakukan penelitian dan diskusi mengenai praktik dan motivasi perusahaan untuk melakukan CSR. Beberapa penelitian yang terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan telah banyak dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Belkaoui dan Krapik (1989); Cowen, (1987); Hackston dan Milne (1996); Sembiring (2005) dan Anggraeni (2006) yang meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR. Diantara faktor-faktor yang menjadi variabel dalam penelitian tersebut adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan ukuran dewan komisaris.

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR tercermin dalam teori agensi yang menjelaskan bahwa perusahaan besar mempunyai biaya agensi yang besar, oleh karena itu perusahaan besar akan lebih banyak mengungkapkan informasi daripada perusahaan kecil. Akan tetapi, tidak semua penelitian mendukung hubungan antara ukuran perusahaan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian yang tidak berhasil menunjukkan hubungan kedua variabel ini seperti yang disebutkan dalam Hackston dan Milne (1996) antara lain Roberts (1992), Sigh dan Ahuja (1983), Davey (1982) dan Ng (1985). Sebaliknya penelitian yang berhasil menunjukkan hubungan kedua variabel ini antara lain Belkaoui dan Karpik (1989), Adam et. al., (1995, 1998), Hackston dan Milne (1996), Kokubu et. al., (2001), Hasibuan (2001), Sembiring (2005) dan Anggraeni (2006).

Faktor lain yang diduga mempengaruhi pengungkapan CSR adalah profitabilitas. Hubungan profitabilitas terhadap pengungkapan CSR menurut Bowman dan Haire (1976) dalam Heckston dan Milne (1996) bahwa kepekaan sosial membutuhkan gaya managerial yang sama sebagaimana yang diperlukan untuk dapat membuat perusahaan menguntungkan (profitable). Penelitian yang dilakukan oleh Bowman dan Haire (1976) serta Preston (1978) dalam Hackston dan Milne (1996) mendukung hubungan profitabilitas dengan pengungkapan CSR. Sedangkan penelitian yang dilakukan Hackston dan Milne (1996) dan Belkaoui dan Karpik (1989) melaporkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
Leverage memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu utang. Scott (2000) menyampaikan pendapat yang mengatakan bahwa semakin tinggi leverage kemungkinan besar perusahaan akan mengalami pelanggaran terhadap kontrak utang, maka manajer akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi dibandingkan laba dimasa depan. Perusahaan yang memiliki rasio leverage tinggi akan lebih sedikit mengungkapkan CSR supaya dapat melaporkan laba sekarang yag lebih tinggi.

Faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan CSR adalah dewan komisaris. Dengan wewenang yang dimiliki, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen untuk mengungkapkan CSR. Sehingga perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan lebih banyak mengungkapkan CSR. Hal ini sejalan dengan penelitian Hadi dan Arifin (2002) dan Sembiring (2005) yang menunjukan hasil bahwa proporsi dewan komisaris independen mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR menunjukkan hasil yang berbeda- beda. Pertentangan hasil penelitian tersebut dapat terjadi karena beberapa alasan seperti: perbedaan periode waktu penelitian, interpretasi peneliti terhadap laporan keuangan perusahaan atas variabel yang digunakan maupun perbedaan metode pengujian yang ditempuh oleh peneliti. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena untuk memverifikasi ulang hasil penelitian terdahulu tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi praktek pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial perusahaan.

Penelitian ini akan menguji variabel faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR. Penelitian ini akan menguji pengaruh variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan ukuran dewan komisaris terhadap pengaruhnya dalam pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur di

Indonesia.

Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Danamon, Tbk. Cabang Semarang (EKN-127)

2011-02-15T15:48:00.000-08:00

BAB I
PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) harus dapat memenuhi segala keperluan dari masyarakat. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan pada setiap unsur-unsur pembangunan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta terciptanya stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional.

Kehidupan ekonomi modern tidak dapat lepas begitu saja dari aspek dan tujuan pemberian kredit sebagai upaya riil untuk mengangkat aspek pertumbuhan modal dan investasi dunia usaha dikalangan para pengusaha sebagai pelaku usaha atau pelaku bisnis. Dalam kondisi perekonomian yang sedang mengalami kelesuan seperti saat ini, karena sektor riil yang tidak bertumbuh, maka sangat dibutuhkan adanya suntikan dana fresh money baik dari pihak pemerintah baik melalui Lembaga Keuangan Bank (selanjutnya disingkat menjadi LKB) ataupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (selanjutnya disingkat menjadi LKBB) kepada para pengusaha sebagai pelaku usaha dan pelaku bisnis yang memanfaatkan dana tersebut sebagai modal kerja untuk meningkatkan prifibilitas perusahaan.

Perbankan adalah salah satu sumber dana bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya seperti kebutuhan untuk membeli rumah, mobil atau motor ataupun untuk meningkatkan produksi usahanya mengingat modal yang dimiliki perusahaaan ataupun perorangan tidak cukup untuk mendukung peningkatan usahanya. Usaha perbankan sebagaimana diketahui bukanlah badan usaha biasa seperti halnya perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa, melainkan suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank mempunyai kegiatan usaha khusus seperti yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang- Undang Perbankan), Yaitu :
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito berjangka, Deposito, Tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
b. Memberikan kredit

c. Melakukan kegiatan valuta asing dengan ketentuan yang ditetapkan oleh

Bank Indonesia.

Perbankan dalam memberikan kredit harus benar-benar teliti, sebab dalam hal ini perbankan memberikan kepercayaan kepada debitor untuk mengembalikan uang yang diterima bank dari orang-orang yang percaya kepada bank dengan menyimpan uangnya di bank sehingga pihak bank dalam memberikan kredit harus melakukan pemeriksaan terhadap calon debitornya.

Kredit dari segi ekonomi berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditor (bank) setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan yang telah disetujui kreditor (bank) dengan debitor. Sebagai keuntungan bagi pihak kreditor karena telah memberikan nilai ekonomi tersebut maka kreditor (bank) menerima pembayaran bunga dari debitor.

Perbankan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan kredit memperoleh sumber dana dari masyarakat, sehingga sumber dana perbankan yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut bukan dana milik bank sendiri, namun dana yang berasal dari masyarakat. Hal ini menyebabkan perbankan dalam melakukan penyaluran kredit harus melakukannya dengan prinsip kehati-hatian melalui analisis yang akurat dan mendalam, penyaluran kredit yang tepat dan pengawasan kredit yang ketat, serta perjanjian kredit yang sah menurut hukum pengikatan jaminan yang kuat dan administratif perkreditan yang teratur dan lengkap. Semua tindakan tersebut semata-mata bertujuan agar kredit yang disalurkan oleh pihak bank kepada masyarakat dapat kembali tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian kreditnya.

Analisis dilakukan perbankan untuk mengetahui dan menentukan apakah seseorang itu layak atau tidak untuk memperoleh kredit. Pada umumnya pihak perbankan menggunakan instrumen analisis yang dikenal dengan the five of credit atau the 5 C, yaitu character (kepribdian) yaitu penilaian atas karakter atau watak dari calon debitornya, capacity (kemampuan) yaitu prediksi tentang kemampuan bisnis dan kinerja bisnis debitor untuk melunasi hutangnya, capital (modal) yaitu penilaian kemampuan keuangan debitor yang mempunyai korelassi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kreditor, condition of economy (kondisi ekonomi) yaitu analisis terhadap kondisi perekonomian debitor seccara mikro maupun makro dan collateral (agunan) yaitu harta kekayaan debitor sebagai jaminan bagi pelunasan hutangnya jika kredit dalam keadaan macet.

Kredit yang dianalisa dengan prinsip kehati-hatian akan menempatkan kredit pada kualitas kredit yang performing loan sehingga dapat memberikan pendapatan yang besar bagi pihak bank. Pendapatan tersebut diperoleh dari besarnya selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang dibayar para pemohon kredit sehingga untuk mencapai keuntungan tersebut maka sejak awal permohonan kredit harus dilakukan analisis yang akurat dan mendalam oleh pejabat yang bekerja pada unit/bagian kreedit.

“Kegiatan perkreditan adalah risk asset bagi bank karena asset bank dikuasai oleh pihak luar bank, yaitu para debitor, akan tetapi kredit yang diberikan kepada para debitor selalu ada risiko berupa kredit tidak kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah.”2 Banyak terjadi kredit yang diberikan menjadi bermasalah yang disebabkan berbagai alasan, misalnya usaha yang dibiayai dengan kredit mengalami kebangkrutan atau merusut omset penjualannya. Krisis ekonomi, kalah bersaing ataupun kesengajaan debitor melakukan penyimpangan dalam penggunaan kredit seperti untuk membiayai usaha yang tidak jelas masa depannya, sehingga mengakibatkan sumber pendapatan usaha tidak mampu untuk mengembangkan usahanya dan akhirnya mematikan usaha debitor.

Kondisi dimana kredit yang telah disalurkan bank kepada masyarakat dalam jumlah besar ternyata tidak dibayar kembali kepada pihak bank oleh debitor tepat pada waktunya sesuai perjanjian kreditnya yang meliputi; pinjaman pokok dan bunga menyebabkan kredit dapat digolongkan menjadi non perfoming loan ( selanjutnya disingkat menjadi NPL) atau kredit bermasalah. Banyaknya NPL akan berakibat pada terganggunya likuiditas bank yang bersangkutan. “Dengan adanya kredit bermasalah maka bank tengah menghadapi resiko usaha bank jenis resiko kredit (default risk) yaitu
resiko akibat ketidakmampuan nasabah debitor mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.”3
Seperti sudah disebut sebelumnya bahwa dengan adanya kredit bermasalah, bank tengah menghadapi default risk. Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, karena bank tidak mungkin menghindari adanya kredit bermasalah, bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan4. PT. Bank

Danamon Tbk. Cabang Semarang (selanjutnya disebut dengan Bank Danamon) merupakan salah satu bank yang sedang menghadapi kredit bermasalah yang terjadi pada bulan Maret 2008, dimana debitor yang mengajukan pinjaman uang kepada Bank Danamon mengalami kesulitan dalam hal pembayaran dan mengembalikan pinjaman.

Pihak bank dalam menyelesaikan/ menyelamatkan kredit bermasalah akan melihat terlebih dahulu kondisi kredit yang bermaslah tersebut. Penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh bank itu sendiri terdiri atas dua alternatif penyelesaian yaitu:
1. “Penyelesaian melalui jalur litigasi
Penyelesaian melalui jalur litigasi yaitu penyelesaian yang dilakukan terhadap debitor yang usahanya masih berjalan, yaitu debitor tidak mau
melunasi kewajiban melunasi kreditnya atau hutangnya baik angsuran pokok maupun bunganya, sedangkan bagi debitor yang usahanya tidak lagi berjalan adalah debitor yang tidak dapat bekerja sama dan tidak mau memenuhi kewajiban melunasi kreditnya.
2. Penyelesaian melalui jalur non litigasi
Pada taraf penyelesaian ini usaha debitor yang dimodali dengan kredit itu masih berjalan meskipun angsuran kreditnya tersendat-sendat atau meskipun kemampuannya telah melemah dan tidak dapat membayar angsurannya ia masih harus membayar bunganya, bahkan debitor yang usahanya sudah tidak berjalan, penyelesaian kreditnya masih dapat dilakukan melalui upaya negoisasi seorang debitor yang jaminan kreditnya mencukupi serta masih ada usaha lain yang dianggap layak dan kepadanya masih dimungkinkan diberi suntikan dana sehingga diharapkan akan mempunyai hasil untuk digunakan membayar seluruh kewajibannya, artinya dengan kesepakatan baru, kredit macetnya akan menjadi kredit yang lancar.

Bank Danamon dalam proses penyelesaian kredit bermasalahnya lebih memilih menggunakan jalur non litigasi. Tentunya pihak perbankan mempunyai beberapa pertimbangan atau alasan-alasan tertentu yang membuat mereka memilih menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah melalui jalur non litigasi. Penyelesaian melalui jalur non litigasi pada umumnya memberikan keuntungan kepada pihak debitor maupun kreditor.

Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas dan ketentuan- ketentuan yang ada, maka penulis tertarik untuk menyusun Tesis dengan judul :”PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PT. BANK DANAMON Tbk. CABANG SEMARANG”

Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (EKN-126)

2011-02-15T15:46:00.000-08:00

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan suatu negara adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan nasional. Pendapatan nasional suatu negara dapat menunjukkan seberapa besar aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Konsep pendapatan nasional adalah ukuran yang paling sering dipakai sebagai indikator pertumbuhan ekonomi namun bukan satuñ satunya indikator pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses, bukan merupakan suatu gambaran ekonomi pada suatu periode tertentu, ada perkembangan atau perubahan dan penggunaan waktu (Boediono,1992).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa dekade terakhir mengalami pasang surut sesuai dengan kondisi perekonomian dunia. Pendapatan nasional sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi memperlihatkan pertumbuhan yang fluktuatif. Kondisi perekonomian Indonesia sebagai negara sedang berkembang belum mencapai kondisi steady state dimana suatu perekonomian sudah berada dalam keadaan stabil dan tidak mudah terkena goncangan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh berbagai goncangan (shock).
Goncangan tersebut seperti krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1966, menyebabkan hyper inflation hingga mencapai 650 persen. Selanjutnya goncangan yang membuat perekonomian Indonesia terganggu adalah krisis ekonomi tahun 1998 yakni inflasi 78 persen dan PDB turun sekitar 11 persen. Krisis ekonomi tahun 1998 membuat kondisi perekonomian Indonesia mengalami resesi meskipun tidak separah krisis ekonomi tahun 1966.

Perekonomian dunia pada tahun 2008 tengah berada dalam keadaan resesi (resesi ekonomi global) yang dipicu oleh gejolak finansial di Amerika Serikat. Krisis finansial ini tidak hanya menimpa Indonesia tapi juga negarañnegara di seluruh dunia. Dampak krisis finansial di Indonesia ditandai dengan turunnya nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sehingga membuat otoritas perdagangan bursa saham menutup perdagangan untuk sementara. Tingkat inflasi mencapai 11,9 persen merupakan dampak yang terjadi di akhir tahun. Pemerintah sudah dapat mengatisipasi
keadaan sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif aman yaitu sebesar 6,38 persen. Indonesia lebih siap bertahan pada krisis kali ini dengan belajar dari pengalaman krisisñkrisis sebelumnya.

Suatu negara harus memiliki pemerintahan yang berfungsi sebagai peredam gejolak ekonomi dan politik baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Peredam gejolak dalam arti mampu menstabilkan situasi menjadi lebih kondusif melalui berbagai kebijakan. Pemerintah merupakan aktor yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Suatu kegiatan ekonomi akan optimal jika terdapat aktifitas pemerintah didalamnya. Pemerintah dapat menjadi pelaku kegiatan ekonomi yang memacu produksi dan konsumsi. Pihak swasta biasanya mengalokasikan sumber daya yang dimilki melalui mekanisme pasar, jika sistem pasar benar-benar efisien di dalam mengalokasikan sumber daya, maka peranan pemerintah terbatas, salah satunya ketika terjadi kegagalan dalam private market (Samuelson dan Nordhaus,2005). Pemerintah akan masuk dan menyelesaikan permasalahan kegagalan pasar jika pihak swasta dan individu-individu tidak bersedia memperbaiki keadaan dan mengeluarkan biaya.

Pemerintah dapat melalukan dua jenis kebijakan yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah melalui pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah
mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Pemerintah melalui instrumen kebijakan dapat menyelamatkan keadaan ketika perekonomian mengalami kelesuan akibat adanya resesi ekonomi.

Menurut Samuelson dan Nordhaus (2005) ada empat faktor sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut adalah (1) sumberdaya manusia, (2) sumberdaya alam, (3) pembentukan modal, dan (4) teknologi. Pengeluaran pemerintah berperan dalam pembentukan modal melalui pengeluaran pemerintah di berbagai bidang seperti sarana dan prasarana. Pembentukan modal di bidang sarana dan prasarana ini umumnya menjadi social overhead capital (SOC) yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. SOC ini sangat penting karena pihak swasta tidak akan mau menyediakan berbagai fasilitas publik, namun tanpa adanya fasilitas publik ini maka pihak swasta tidak berminat untuk menanamkan modalnya. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan akan terdorong naik dengan adanya berbagai fasilitas publik.

Pengeluaran pemerintah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu alat kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dapat menggunakannya untuk mengelola perekonomian negara. APBN pada perkembangannya telah mengalami banyak perubahan struktur. APBN saat ini menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja berdasarkan UU No.1 tahun 2004. Sejak tahun 1969 diterapkan sistem berimbang dan dinamis dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Sistem anggaran berimbang dan dinamis ini
menggantikan sistem anggaran sebelumnya pada masa orde lama yang belum membedakan antara anggran belanja dengan penerimaan. Pembedaan antara anggaran belanja dengan penerimaan akan mempermudah mengetahui berapa besar anggaran belanja pemerintah untuk sektor publik.Sistem penyusunan yang berimbang dan dinamis didasarkan pada Indische Comptabiliteitswet yang lebih dikenal dengan nama ICW stbl. 1925 No.488 yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku tahun 1867. Kemudian pada tahun 2003 dikeluarkan UU No.17/2003 tentang pengelolaan keuangan negara. Undang-undang tersebut menandai dimulainya reformasi manajemen keuangan pemerintah.

Analisis Pengaruh Return On Equity, Insider Ownership, Investment Opportunity Set, Firm Size, Cash Flow, & Debt Ratio Thdp Dividend Payout (EKN-125)

2011-02-15T15:40:00.000-08:00

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemodal di dalam menginvestasikan dana bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran. Tujuan ini telah menjadi tujuan normatif atau tujuan yang seyogyanya dicapai oleh manajer keuangan. Dari sudut pandang manajemen keuangan, salah satu tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau stockholder (Brigham, 2001). Nilai perusahaan go public dicerminkan oleh harga pasar saham perusahaan tersebut (Husnan, 1997).

Investor mempunyai tujuan utama dalam menanamkan dananya ke dalam perusahaan yaitu untuk mencari pendapatan atau tingkat pengembalian investasi baik berupa pendapatan dividen (dividend yield) maupun pendapatan dari selisih harga jual saham terhadap harga belinya (capital gain). Dengan adanya stabilitas dividen dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Di sisi lain, perusahaan yang akan membagikan dividen dihadapkan pada berbagai macam pertimbangan, antara lain: perlunya menahan sebagian laba untuk diinvestasikan kembali yang mungkin lebih menguntungkan, kebutuhan dana perusahaan, likuiditas perusahaan, dan faktor lain yang berhubungan dengan kebijakan dividen.

Terdapat perbedaan kepentingan terhadap penggunaan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Di satu sisi manajer sebagai pemegang kendali perusahaan lebih menyukai untuk menahan laba perusahaan sebagai laba ditahan (retained earnings), yang nantinya akan digunakan sebagai sumber dana dalam membiayai kegiatan perusahaan dan kepentingan ekspansi perusahaan. Namun di sisi lain, pihak investor lebih menyukai bila laba dibagikan dalam bentuk dividen yang merupakan pendapatan bagi pemegang saham selain capital gain. Menurut Husnan (1997), pada dasarnya perusahaan lebih menyukai menahan keuntungan daripada membagikan dalam bentuk deviden, sedangkan investor lebih menyukai pembayaran dividen saat ini daripada menundanya untuk direalisasikan dalam bentuk capital gain. Oleh karena adanya kepentingan yang kontradiktif antara pihak perusahaan dan investor, maka perusahaan harus dapat mengambil suatu kebijakan dividen yang membawa manfaat khususnya bagi peningkatan kemakmuran para pemegang saham.

Manajer sebagai agent pengelola perusahaan diharapkan mampu menghasilkan keuntungan yang akhirnya dapat dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Di sisi lain, manajer cenderung untuk menginvestasikan kembali keuntungan yang diperoleh agar perusahaan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi. Kepentingan ini seringkali tidak sejalan dengan apa yang merupakan keinginan pemegang saham. Makin tinggi dividen yang dibagikan berarti makin sedikit laba yang ditahan sehingga akan menghambat tingkat pertumbuhan (rate of growth) dalam pendapatan dan harga saham, demikian pula sebaliknya (Riyanto, 1995). Kebijakan deviden yang optimal adalah kebijakan dividen yang menciptakan keseimbangan antara deviden saat ini dan pertumbuhan dimasa mendatang yang akan memaksimumkan harga saham perusahaan (Brigham, 1999).

Penelitian ini dipilih karena dalam kebijakan dividen terlihat bahwa kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba merupakan indikator utama dari kemampuan perusahaan untuk membayar dividen, sehingga profitabilitas (return on equity) sebagai faktor penentu terpenting terhadap dividen (lintner, 1956). Selain itu manajemen dalam menentukan besarnya dividen yang dibagikan juga dihadapkan oleh peluang untuk berinvestasi (investment opportunity set).

Sementara itu adanya beberapa pihak yang saling berbeda kepentingan, yaitu kepentingan pihak perusahaan, kepentingan pihak pemegang saham diluar manajemen perusahaan, dan kepentingan pihak manajemen perusahaan yang juga sekaligus sebagai pemegang saham (insider ownership / managerial ownership). Kebijakan dividen dalam teori keagenan digunakan sebagai bonding mechanism untuk mengendalikan agency cost. Perusahaan yang mempunyai mekanisme pengendalian dan kepemilikan yang tersebar luas, biasanya merupakan perusahaan besar dan cenderung membagikan dividen untuk mengurangi konflik keagenan antara manajemen dan pemegang saham. Sebaliknya perusahaan kecil dengan strktur kepemilikan terpusat pada beberapa individu akan cenderung membagikan dividen rendah karena kemungkinan terjadi konflik keagenan relatif kecil (Megginson dalam Reni dan Achmad, 2006). Jadi variabel ukuran perusahaan (firm size) perusahaan penting dalam mengendalikan kebijakan dividen.

Ada beberapa alternatif untuk mengurangi konflik kepentingan dan biaya keagenan, pertama dengan meningkatkan kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen. Kepemilikan ini akan menyejajarkan kepentingan manajemen dengan kepentingan pemegang saham (Jensen dan Meckling dalam Sartono, 2001). Kedua, dengan meningkatkan cash flow karena cash flow akan diserap untuk membayar dividen bagi pemegang saham. Dan pada akhirnya pembayaran dividen akan mencegah manajemen untuk melakukan perquisites. Alternatif terakhir adalah dengan meningkatkan pendanaan dengan utang. Peningkatan utang akan menurunkan skala konflik antara pemegang saham dan manajemen ( Sartono,2001). Hal itu dapat dipahami karena apabila perusahaan memerlukan kredit, maka harus siap untuk dievaluasi dan dimonitor oleh pihak eksternal dan berarti akan mengurangi konflik antara manajemen dengan pemegang saham.

Rasio pembayaran dividen atau Dividend Payout Ratio (DPR) pada intinya merupakan persentase dari laba setelah pajak yang dibagikan kepada pemegang saham yang merupakan perbandingan antara Dividend per share (DPS) dengan Earning per share (EPS). Laba setelah pajak yang diperoleh perusahaan dapat diperlakukan dengan dua alternatif. Alternatif pertama, seluruh laba setelah pajak dibagikan kepada pemilik modal pemegang saham sebagai dividen. Alternatif kedua, sebagian laba setelah pajak dibagikan kepada pemilik modal sebagai dividen dan sebagian lagi tidak dibagikan melainkan sebagai laba ditahan untuk menambah modal perusahaan (Brigham, 2001). Brigham (2001) juga mengatakan bahwa manajer percaya bahwa investor lebih menyukai perusahaan yang mengikuti dividend payout ratio yang stabil.

Dalam pembagian dividen, perusahaan memperhitungkan proporsi pembagian antara pembayaran kepada investor dan reinvestasi dalam perusahaan. Besarnya dividend payout ratio yang dapat ditetapkan perusahaan sangat tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian dividen yang diproksikan melalui dividend payout ratio antara lain profitabilitas, insider ownership, investment opportunity set, cash flow, size, dan leverage.

Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba merupakan indikator utama dari kemampuan perusahaan untuk membayar dividen, sehingga profitabilitas sebagai faktor penentu terpenting terhadap dividen (Lintner, 1956). Alat pengukur profitabilitas dapat melalui ROE (Return on Equity). Menurut Suad Husnan (2004), profitabilitas merupakan faktor pertama yang biasanya menjadi pertimbangan manajemen dalam pembayaran deviden. Meningkatnya profitabilitas dapat tercermin pada meningkatnya return on equity. Partington (1989) secara eksplisit menunjukkan bahwa profitabilitas (earning after tax) merupakan variabel yang penting sebagai dasar pertimbangan para manajer perusahaan di Australia dalam rangka menentukan kebijakan dividen.

Meningkatnya ROE akan meningkatkan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Penelitian yang tidak konsisten tersebut diantaranya Akhmadi (2006) yang menyatakan bahwa “ ROE tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap DPR “, dan penelitian oleh Kania dan Balkon (2005) menunjukkan bahwa ROE berpengaruh negatif, sedangkan pada penelitian Suharli (2006)menyatakan bahwa “Variabel independen yang digunakan memberikan hasil yang signifikan yaitu ROE” .

Komposisi kepemilikan dari perusahaan–perusahaan yang telah go publik dan tercatat di Bursa Efek Indonesia berbeda dengan komposisi perusahaan yang belum go publik (Mulyono, 2009). Adanya komposisi kepemilikan yang dimiliki oleh publik ini tentu menimbulkan implikasi bagi perusahaan. Pemegang saham dari kalangan publik ini akan meminta imbal hasil dari investasi yang dilakukan pada suatu perusahaan dalam bentuk dividen. Sementara itu pihak manajemen akan merasa keberatan apabila nilai dividen yang diberikan kepada pemegang saham memiliki jumlah yang besar, karena pihak internal dapat memiliki keinginan untuk menggunakan keuntungan yang diperoleh untuk memperluas kegiatan operasinya. Benturan kepentingan ini seringkali dibahas dalam teori keagenan (agency theory).

Teori keagenan memberikan pandangan bahwa perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dengan fungsi kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan. Pada agency theory yang disebut principal adalah pemegang saham dan yang dimaksud agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan (Wahidahwati, 2002). Manajer perusahaan mempunyai kecenderungan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pihak lain. Perilaku ini biasa disebut sebagai keterbatasan rasional (bounded rationality) dan manajer cenderung tidak menyukai resiko (risk averse). Manajer dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan keuntungan pribadi (gaji), berlawanan dengan upaya untuk memaksimalkan harga saham yang menjadi tujuan dari pemegang saham. Tingkat asimetri informasi akan cenderung relatif tinggi pada perusahan dengan tingkat kesempatan investasi yang baik. Manajer memiliki informasi tentang nilai proyek di masa mendatang dan tindakan mereka tidak dapat diawasi dengan detail oleh penegang saham, sehingga biaya agensi antara manajer dengan pemegang saham akan meningkat. Pemegang saham perusahaan tersebut akan sangat bergantung kepada insentif guna memotivasi manajer untuk melakukan kepentingan pemegang saham, hal ini tentu akan berdampak pada pembagian dividen perusahaan. Sehingga seringkali pembahasan mengenai dividen harus mengacu pada kerangka teori keagenan.

Aplikasi teori keagenan (agency theory) semakin nyata dan jelas dalam kajian tentang perusahaan yang telah memanfaatkan sumber dana dari pasar modal. Teori asimetri informasi yang menyatakan adanya perbedaan kepemilikan informasi antara manajer dengan investor, dimana manajer memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan investor, memberi pemahaman dan bukti empiris bahwa terdapat biaya dalam hubungan antara manajer dan investor.

Jensen et al. (1992) dalam maria (2008) menghubungkan interaksi antara dividen payout ratio dengan insider ownership. Maka insider ownership merupakan varibel yang diduga berpengaruh pada dividend payout ratio. Untuk menunjukkan ketidak simetrisan antara pemilik (insider) dan investor luar. Jensen menemukan bahwa keputusan financial perusahaan dan insider ownership memiliki ketergantungan satu dengan yang lainnya. Dividend payout ratio perusahaan juga sangat dipengaruhi oleh keputusan dari pemilik (insider) hal itu dikarenakan informasi yang dimiliki oleh insider mengenai rencana-rencana perusahaan yang akan datang sangat lengkap, maka akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kepentingan dalam menetapkan kebijakan dividen. Untuk itu semakin besar kepemilikan insider berarti semakin kecil biaya agen, dan semakin besar kekuatan dalam menentukan kebijakan dividen. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugrahaini (2002) dengan hasil: insider ownership berpengaruh positif terhadap DPR. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hatta (2002) dan didukung oleh penelitian Kania dan Balkon (2005), Wahyudi (2008), Maria (2008) menunjukkan bahwa insider ownership tidak berpengaruh secara signifikan terhadap dividend payout ratio.

Perusahaan yang memiliki Invesment Opportunity Set (IOS) tinggi memiliki peluang pertumbuhan yang tinggi. Tingkat pertumbuhan yang tinggi diasosiasikan dengan penurunan dividen. Perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi diharapkan memiliki kesempatan investasi yang tinggi. Untuk meningkatkan pertumbuhan penjualan, perusahaan memerlukan dana besar yang dibiayai dari sumber internal yang akan menyebabkan penurunan pembayaran dividen. Hasil penelitian Suharli (2006) menyatakan IOS tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap dividen dan Saxena (1995) menunjukkan bahwa IOS memiliki hubungan yang negatif dengan dividen. Namun penelitian oleh Sunarto (2004) dan Maria (2008), menyatakan bahwa IOS berkoefisien positif signifikan dengan dividend payout ratio.

Suatu perusahaan besar dan mapan akan mudah menuju ke pasar modal. Tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan (size), yaitu total aktiva (Frankfurter, 2003). Selain itu perusahaan besar mempunyai kemudahan untuk berhubungan dengan pasar modal, berarti fleksibilitas lebih besar dan mempunyai kemampuan untuk mendapatkan dana dalam jangka pendek, perusahaan besar dapat mengusahakan pembayaran dividen yang lebih besar dibanding dengan perusahaan kecil. Perusahaan besar dengan akses pasar yang lebih baik seharusnya membayar dividen yang tinggi kepada pemegang saham, sehingga antara ukuran perusahaan dan pembayaran dividen memiliki hubungan yang positif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chang dan Wang (2002) menyebutkan bahwa size dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap DPR. Hal ini kontradiktif dengan penelitian yang dilakukan oleh Hatta (2002), Prihantoro (2003) dengan hasil: size dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap DPR, sehingga perlu diadakan penelitian lanjutan.

Cash flow bersumber dari dana internal perusahaan yang penggunaannya tergantung pada kebijakan manajer. Penggunaan disini adalah pembayaran dividen, pembelian kembali saham perusahaan, penginvestasian dalam aktiva tetap atau aktiva lainnya, akuisisi terhadap perusahaan lain. Teori free cash flow hypothesis yang disampaikan oleh Jensen (1986) menyebutkan bahwa perusahaan dengan kesempatan pertumbuhan yang lebih tinggi memiliki free cash flow yang rendah karena sebagian besar dana yang digunakan untuk investasi untuk investasi pada proyek yang memiliki nilai NPV yang positif.

Cash flow suatu perusahaan sangat mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan, dimana jika cash flow meningkat, maka hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen juga semakin meningkat. Dengan demikian meningkatnya cash flow juga akan meningkatkan harapan dividen yang akan diterima oleh investor, sehingga terdapat kemungkinan cash flow berpengaruh positif terhadap pendapatan dividen. Penelitian oleh Hatta (2002) dan Arilaha (2009) menyatakan bahwa cash flow tidak mempengaruhi dividen. Namun Rosdini (2009) menunjukkan bahwa cash flow berpengaruh positif terhadap dividend payout ratio.

Faktor lain yang mempengaruhi besarnya dividend payout ratio adalah tingkat leverage. Tingkat leverage ini dapat diukur dengan menggunakan debt ratio. Debt Ratio (Rasio Hutang) merupakan rasio total utang terhadap total aktiva atau menghitung persentase total dana yang disediakan oleh para kreditur (Brigham, 1999). Menurut Syamsuddin (2000), digunakan untuk mengetahui jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang atau modal yang berasal dari kreditur. Semakin tinggi rasio hutang, semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan dalam perusahaan, dan semakin tinggi pula resiko yang dimiliki perusahaan.

Rasio hutang yang rendah lebih disukai oleh kreditur karena akan tersedia dana penyangga yang besar bagi kreditur apabila terjadi likuidasi. Selain itu, dengan debt ratio yang rendah dapat meningkatkan keuntungan yang akan dibagikan sebagai dividen, karena alokasi untuk pembayaran kewajiban hutang juga akan rendah. Menurut Pecking Order Theory bahwa rasio hutang berhubungan terbalik dengan profitabilitas. Dengan demikian semakin tinggi rasio hutang maka akan semakin rendah profitabilitas suatu perusahaan. Dengan semakin rendahnya profitabilitas suatu perusahaan maka akan mengurangi kemampuan perusahaan tersebut dalam membayarkan dividen. Sehingga hutang diduga berpengaruh negatif terhadap DPR. Dalam penelitiannya Nugroho (2004) menyatakan bahwa DR berpengaruh signifikan terhadap DPR. Namun penelitian dari Sunarto dan Kartika (2003) menunjukkan bahwa DR tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap dividend payout ratio.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi kelompok Industri Manufaktur. Industri manufaktur memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB ( pendapatan domestik bruto) (Hadiwidjaja, 2007 dalam Hastuti, 2009). Kelompok industri manufaktur memiliki target dividend payout ratio paling tinggi dibandingkan dengan kelompok industri lainnya (Hastuti, 2009).

Kondisi ekonomi dalam negeri memberikan warna tersendiri bagi perkembangan persepsi investor pada dividen yang dibagikan. Gejolak harga minyak pada tahun 2004 mulai mempengaruhi kondisi perekonomian dalam negeri. Harga minyak dunia meningkat tajam memasuki tahun 2005 mencapai 78 dollar AS. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. (Kompas Edisi 18/9/2007). Kenaikan harga minyak mentah dunia akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Penurunan ekonomi tentu akan menurunkan permintaan barang dan jasa. Kegiatan ekspor juga terganggu oleh peningkatan biaya-biaya operasi, seperti biaya angkutan, biaya pergudangan, dan lain-lain. (Bisnis Indonesia Edisi 28/10/2007). Peningkatan biaya-biaya tersebut dapat mengurangi keuntungan (profitabilitas) perusahaan karena biaya operasinya yang semakin besar. Hal tersebut dapat mengurangi minat investor dalam menanamkan dananya di perusahaan. Gambaran pertumbuhan ekonomi yang menurun, diduga akan mempengaruhi pembagian dividen oleh perusahaan.

Pada variabel ROE terjadi fenomena di tahun 2004-2005, ROE meningkat 2,28 % namun DPR menurun sebesar 1.66 %. Pada tahun 2005-2006 DPR meningkat 3.77 % tetapi tidak diikuti dengan peningkatan ROE, Return On Equity tahun 2005-2006 menurun sebesar 1.49 %. Hal ini berbeda dengan yang dinyatakan Lintner (1956) bahwa kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba merupakan indikator utama dari kemampuan perusahaan untuk membayar dividen, sehingga profitabilitas sebagai faktor penentu terpenting terhadap dividen.
Pada variabel kepemilikan manajerial fenomena juga terjadi di tahun 2004-2005, kepemilikan manjerial meningkat sebesar 0.02 % namun DPR menurun sebesar 1.66 %. Tetapi di tahun 2005-2006 peningkatan kepemilikan manajerial diikuti oleh peningkatan DPR, kepemilikan manajerial meningkat sebesar 0.27 % dan DPR meningkat sebesar 3.77 %. Hal ini berbeda bila dikaitkan dengan teori keagenan, dengan semakin meningkatnya kepemilikan dari manajemen, maka biaya agensi akan semakin menurun, sepanjang manajer tersebut mengharapkan efek kesejahteraan yang lebih pada keputusannya. Semakin besar kepemilikan insider maka semakin besar informasi yang dimiliki oleh manajemen sekaligus sebagai pemilik perusahaan, sehingga hal tersebut mengakibatkan biaya agen semakin kecil, karena pemilik sekaligus merangkap sebagai mnajemen sehingga biaya pengawasan berkurang.

Fenomena terjadi pada variabel investment opportunity set di tahun 2005-2006, IOS meningkat sebesar 0.09% dan diikuti kenaikan DPR sebesar 3.77%. Variabel Ukuran perusahaan (size) juga mengalami fenomena pada tahun 2004-
2005, ukuran perusahaan meningkat sebesar 0.14 milyar namun DPR menurun sebesar 1.66 %. Hal ini berbeda dengan teori yang dinyatakan oleh Riyanto (2001) bahwa semakin cepat tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, maka semakin besar kebutuhan dana yang diperlukan untuk membiayai perumbuhan perusahaan tersebut. Semakin besar kebutuhan dana untuk investasi di waktu mendatang,perusahaan lebih senang untuk menahan labanya dari pada membayarkannya sebagai dividen.

Pada variabel size terjadi fenomena di tahun 2004-2005. Size meningkat
0,14 % namun DPR menurun sebesar 1.66 %. Pada tahun 2005-2006 DPR
meningkat 3.77 % tetapi tidak diikuti dengan peningkatan size. Size tahun 2005-
2006 menurun sebesar 0.06 %. Hal ini berbeda dengan teori yang disampaikan oleh Smith dan Watts (1992) dalam Agustanto (2004), menunjukkan dasar teori pengaruh ukuran perusahaan dengan terhadap dividend payout ratio sangat kuat. Perusahaan dengan aset yang besar lebih cepat mendiversifikasikan hutang yang lebih besar dan menekan financial distress dibanding dengan perusahaan yang memiliki aset kecil.

Sehingga antara ukuran perusahaan dan pembayaran dividen memiliki pengaruh yang positif Pada variabel cash flow di tahun 2005-2006 terjadi penurunan sebesar 10.83 milyar, namun DPR meningkat sebesar 3.77 %. Pada tahun 2006-2007 peningkatan cash flow diikuti oleh peningkatan DPR. Cash Flow meningkat 69.95 milyar dan DPR meningkat sebesar 2.91 %. Hal ini tidak sesuai dengan teori Jensen dalam Tarjo dan Jogiyanto HM (2003) mengenai cash flow, menyatakan bahwa tekanan pasar akan mendorong manajer untuk mendistribusikan cash flow kepada pemegang saham atau risiko akan kehilangan kendali terhadap perusahaan.

Pada variabel DR fenomena terjadi pada tahun 2005-2006 dimana terjadi kenaikan sebesar 0.01 % dan diikuti kenaikan DPR sebesar 3.77%. Pada tahun
2006-2007 juga terdapat fenomena, dimana DR meningkat sebesar 0.03 % dan diikuti peningkatan DPR sebesar 2.91 %. Hal ini tidak sesuai dengan teori Balancing model of agency cost. Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akan berusaha mengurangi agency cost of debt dengan mengurangi hutang sehingga untuk membiayai investasinya menggunakan pendanaan dari aliran kas internal yang secara tidak langsung akan mengurangi dividen.

Penelitian ini mencoba mengembangkan dari penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan dividend payout ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2004-
2007.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini diberi judul “Analisis Pengaruh ROE, Insider Ownership, Invesment Opportunity Set, Firm Size, Cash Flow, dan Debt Ratio Terhadap Dividend Payout Ratio ( Studi Empiris Perusahaan Manufaktur di BEI Periode 2004 – 2007 )”.

Kemampuan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Peringkat Obligasi Perusahaan Di Indonesia (EKN-124)

2011-02-15T15:37:00.000-08:00

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasar modal sebagai pasar dari berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan yang dapat menunjang perkembangan ekonomi dan keuangan dalam suatu negara. Oleh karena itu, pasar modal juga merupakan indikator kemajuan perekonomian negara tersebut.

. Dalam melaksanakan fungsinya, pasar modal menjadi penghubung bagi pihak yang mempunyai kelebihan dana (investor) dan pihak yang membutuhkan dana (emiten) dalam tranksaksi pemindahan dana. Bagi investor, pasar modal dapat memberikan alternatif investasi yang lebih variatif sehingga memberikan peluang untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Bagi emiten, pasar modal dapat memberikan sumber pendanaan lain untuk melakukan kegiatan operasional termasuk ekspansi usaha selain kredit perbankan. Modal yang diperjualbelikan dalam pasar modal terbagi menjadi dua, yaitu Debt Capital (modal hutang) dan Equity Capital (modal ekuitas).

Obligasi merupakan salah satu jenis modal hutang yang diperjualbelikan dalam pasar modal. Bursa Efek Indonesia (2010) mengartikan obligasi sebagai surat utang jangka menengah-panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Dengan demikian obligasi dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen pasar modal yang memberikan pendapatan tetap (fixed-income securities) bagi pemegang obligasi . Menurut Purwaningsih (2008) obligasi menarik bagi investor dikarenakan kelebihan dalam hal keamanannya bila dibandingkan dengan saham, yaitu (1) volatilitas saham lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi sehingga daya tarik saham berkurang, dan (2) obligasi menawarkan tingkat return yang positif dan memberikan pendapatan yang tetap.

Seorang investor yang akan membeli obligasi hendaknya tetap memperhatikan default risk, yaitu peluang dimana emiten akan mengalami kondisi tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya (gagal bayar). Menurut Manurung dkk. (2008), obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, biasanya mendapatkan peringkat obligasi investment grade (level A), dikarenakan pemerintah dianggap akan mampu untuk melunasi kupon dan pokok hutang saat obligasi jatuh tempo. Namun obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan (corporate bonds), terdapat default risk, yang bergantung pada kesehatan keuangan perusahaan emiten. Untuk menghindari risiko tersebut, investor harus memperhatikan beberapa hal, salah satunya adalah peringkat obligasi perusahaan emiten.

Peringkat obligasi menyatakan skala risiko atau tingkat keamanan suatu obligasi yang diterbitkan. Peringkat obligasi merupakan sarana pengawasan aktivitas manajemen (Foster, 1986: 501). Lebih lanjut, Raharja dan Sari (2008) mengungkapkan bahwa peringkat obligasi ini penting karena peringkat tersebut memberikan pernyataan yang informatif dan memberikan sinyal tentang probabilitas kegagalan hutang suatu perusahaan. Proses pemeringkatan berguna untuk menilai kinerja perusahaan dari berbagai faktor yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan keuangan perusahaan. Berdasar informasi peringkat obligasi, investor dapat mengetahui return yang akan diperoleh sesuai dengan risiko yang dimiliki obligasi tersebut. Peringkat obligasi yang diberikan oleh agen pemeringkat dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu investment grade (AAA, AA, A, dan BBB) dan non-investment grade (BB,B, CCC, dan D).

Peringkat obligasi diberikan oleh agen pemeringkat yang independen, obyektif, dan dapat dipercaya. Investor dapat menilai tingkat keamanan suatu obligasi dan kredibilitas obligasi berdasar informasi yang diperoleh dari agen pemeringkat. Agen pemeringkat yang terbesar dan terkenal di dunia adalah Moody’s dan Standard & Poor’s. Sedangkan di Indonesia terdapat agen pemeringkat sekuritas hutang yaitu PT PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia).

Terdapat beberapa kejadian yang menimbulkan suatu pertanyaan apakah peringkat obligasi yang dinilai oleh agen pemeringkat di Indonesia akurat. Salah satunya pada peringkat obligasi Bank Global pada tahun 2004, dimana peringkat obligasi dinilai oleh agen pemeringkat Kasnic dengan A-, kemudian dengan pengumuman BI bahwa izin Bank Global dibekukan peringkat obligasi tersebut diturunkan menjadi D (default). Menurut Chan dan Jagadeesh (1999) dalam Amrullah (2007), salah satu alasan mengapa pemeringkat obligasi yang dikeluarkan oleh agen pemeringkat tersebut bias karena agen Moody’s dan S&P’s tidak melakukan monitor terhadap kinerja perusahaan setiap hari. Dengan demikian agen pemeringkat hanya dapat menilai setelah terjadinya suatu peristiwa yang menyebabkan perubahan peringkat.

Foster (1986) mengungkapkan faktor dapat yang dipertimbangkan agen pemeringkat dalam menentukan pemeringkat suatu obligasi diantaranya berbagai rasio keuangan, provisi indentiture agreements, perlindungan terhadap aset yang ada dan kualitas manajemen. Tidak terdapat penjelasan lebih lanjut dari agen pemeringkat bagaimana laporan keuangan dapat digunakan dalam menentukan peringkat obligasi. Hal ini yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pemeringkatan obligasi dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang didasarkan pada laporan keuangan perusahaan, dengan anggapan bahwa laporan keuangan perusahaan lebih menggambarkan kondisi perusahaan. Analisis laporan keuangan yang berupa analisis rasio keuangan dan perhitungan statistik dapat dipergunakan untuk mendeteksi under or overvalued suatu sekuritas (Kaplan dan Urwitz, 1979 dalam Raharja dan Sari, 2008).

Penelitian terhadap rasio keuangan di Indonesia banyak dihubungkan dengan harga saham ataupun kinerja perusahaan. Sejumlah penelitian yang meneliti prediksi peringkat obligasi di Indonesia masih jarang dilakukan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan data obligasi serta pengetahuan para investor terhadap obligasi. Selain itu, Wansley et al. (1992, dalam Setyapurnama dan Norpratiwi) menyatakan bahwa sebagian besar perdagangan obligasi dilakukan melalui pasar negosiasi (over the counter market) dan secara historis tidak terdapat informasi harga yang tersedia pada saat penerbitan atau saat penjualan.

Dengan tidak tersedianya informasi tersebut membuat pasar obligasi menjadi tidak semeriah pasar saham.

Beberapa penelitian yang dapat ditemukan telah menguji rasio-rasio keuangan yang dapat memprediksi peringkat obligasi di Indonesia dan ditemukan berbagai hasil empiris yang berbeda. Nurhasanah (2003) menggunakan dua alat analisis yaitu Multiple Discriminant Analysis (MDA) dan Logistik untuk menguji
26 rasio keuangan dan mengambil sampel perusahaan manufaktur. Dengan 99 observasi obligasi, didapatkan variabel yang signifikan dalam memprediksi peringkat obligasi menggunakan MDA adalah LEVLTLTA, LEVNWTA, LIK CACL, SOLNWFA, dan PRODCGSS. Sementara itu, dengan regresi logistik, diperoleh rasio LEVLTLTA dan SOLNWFA yang memberikan hasil signifikan.

Kesumawati (2003) melakukan penelitian pengaruh utang obligasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi harga obligasi sebagai variabel terhadap yield premium obligasi. Dengan 6 variabel kontrol menggunakan 13 rasio keuangan, peneliti mengambil sampel dari agen PEFINDO periode 2000-2002 sebanyak 60 sampel. Dari alat analisis MDA yang digunakan peneliti diperoleh rasio keuangan TLTA, rata-rata umur piutang, ROA, fix asset turnover dan debt sebagai hasil yang signifikan mempengaruhi yield premium obligasi.

Sari (2004) melakukan penelitian yang membandingkan ketepatan penentuan peringkat obligasi dengan menggunakan lima rasio keuangan antara model yang diajukan dan penentuan peringkat yang dilakukan PEFINDO. Lima rasio keuangan tersebut adalah LEVLTLTA, LIKCAICL, SOLCFOTL, PROFOIS, dan PRODSFA. Hasilnya, kelima rasio tersebut memiliki kemampuan membentuk model untuk memprediksi peringkat obligasi. Ketepatan model yang diajukan peneliti lebih besar (69,6%) daripada PEFINDO (56,5%). Sari pada tahun 2008 kembali melakukan penelitian dengan menggunakan sampel tahun
2004-2005 pada agen Kasnic. Dengan 52 observasi sebagai sampel, diperoleh hasil yang signifikan pada rasio LTLTA, CACL, CFLTL, OIS, dan STA.

Aryanindita (2005) melakukan penelitian dengan menggunakan 41 rasio keuangan dan setelah dilakukan analisis faktor untuk mendapatkan kejelasan mengenai proses yang tepat dan memberikan kontribusi, diperoleh 21 rasio keuangan yang terbagi menjadi 7 kelompok. Peneliti menggunakan analisis MDA dan sampel dari agen PEFINDO dan Kasnic periode 1995-2003. Hasil yang diperoleh rasio CACL, COIN CFTA, CATA, SLTA, NWTA, NWTL yang signifikan pada agen PEFINDO dan rasio CACL, COIN, SLAR, CLIN, SLCL, NITL yang signifikan pada agen Kasnic.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian Raharja dan Sari (2008). Proxy rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan proxy rasio keuangan yang signifikan pada penelitian Sari (2008), yaitu LTLTA, CACL, CFLTL, OIS, dan STA. Penelitian Raharja dan Sari merupakan penelitian terhadap peringkat obligasi pada agen pemeringkat Kasnic. Adanya dampak dari krisis global pada tahun 2008 berakibat pada penutupan kantor cabang Moodys d i Indonesia (Kasnic) pada tahun 2009, sehingga dilakukan penarikan secara nasional peringkat obligasi agen Kasnic. Berdasar hal tersebut perlu dilakukan pengujian kembali terhadap kemampuan prediksi rasio keuangan dalam penelitian Raharja dan Sari (2008) pada agen pemeringkat PEFINDO, agar dapat diperoleh informasi mengenai rasio keuangan yang mampu membentuk model prediksi peringkat obligasi yang lebih tepat dengan menggunakan data laporan keuangan terbaru tahun 2007-2008.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini mengambil judul ”Kemampuan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Peringkat Obligasi Perusahaan di Indonesia”.

Corporate Governance Dan Profitabilitas; Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (EKN-123)

2011-02-15T15:35:00.000-08:00

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial) saja. Tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines yaitu juga memperhatikan masalah sosial dan lingkungan (Daniri, 2008a).

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja sehingga teralienasi atau mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya. CSR Asia seperti dikutip Darwin (2008) memberikan definisi CSR sebagai berikut; CSR is a company’s commitment to operating in an economically, socially and environmentally sustainable manner whilst balancing the interests of diverse stakeholders. Utama (2007) menyatakan bahwa perkembangan CSR terkait dengan semakin parahnya kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia maupun dunia, mulai dari penggundulan hutan, polusi udara dan air, hingga perubahan iklim.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diterbitkan dan mewajibkan perseroan yang bidang usahanya di bidang atau terkait dengan bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Undang-Undang tersebut (Pasal 66 ayat 2c) mewajibkan semua perseroan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab social dan lingkungan dalam Laporan Tahunan. Pelaporan tersebut merupakan pencerminan dari perlunya akuntabilitas perseroan atas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga para stakeholders dapat menilai pelaksanaan kegiatan tersebut. CSR dalam undang-undang tersebut (Pasal 1 ayat 3) dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diartikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Fenomena perkembangan isu CSR secara khusus dibahas oleh majalah MIX edisi 16 Oktober 2006. Menurut penelusurannya, dalam lima tahun terakhir ini istilah CSR sangat popular di Indonesia. Banyak perusahaan antusias menjalankan karena beberapa hal, antara lain; dapat meningkatkan citra perusahaan, dapat membawa keberuntungan perusahaan, dan dapat menjamin keberlangsungan. Warta Ekonomi pada tahun 2006 melaporkan bahwa perusahaan semakin menyadari pentingnya menerapkan program CSR sebagai bagian dari strategi bisnisnya. Survey global yang dilakukan oleh The Economist Intelligence Unit menunjukkan bahwa 85% eksekutif senior dan investor dari berbagai organisasi menjadikan CSR sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.

Daniri (2008b) menyatakan bahwa pelaksanaan CSR di Indonesia sangat tergantung pada pimpinan puncak korporasi. Artinya, kebijakan CSR tidak selalu dijamin selaras dengan visi dan misi korporasi. Jika pimpinan perusahaan memiliki kesadaran moral yang tinggi, besar kemungkinan korporasi tersebut menerapkan kebijakan CSR yang benar. Sebaliknya, jika orientasi pimpinannya hanya berkiblat pada kepentingan kepuasan pemegang saham (produktivitas tinggi, profit besar, nilai saham tinggi) serta pencapaian prestasi pribadi, boleh jadi kebijakan CSR hanya sekadar kosmetik. Daniri (2008c) menyebutkan bahwa pemahaman perusahaan tentang konsep CSR masih beragam yang salah satunya disebabkan minimnya literatur yang ada. Hal senada juga diungkapkan Miranty dalam tulisannya di majalah MIX edisi 16 Oktober 2006. Sampai saat ini, pemahaman mengenai CSR masih belum merata. Banyak perusahaan yang menjadikan karitas (charity) sebagai bentuk CSR mereka. Padahal CSR seyogyanya merupakan kebijakan strategis dengan tujuan jangka panjang dan dilaksanakan secara berkesinambungan.

Utama (2007) mengungkapkan bahwa saat ini tingkat pelaporan dan pengungkapan CSR di Indonesia masih relatif rendah. Selain itu, apa yang dilaporkan dan diungkapkan sangat beragam, sehingga menyulitkan pembaca laporan tahunan untuk melakukan evaluasi. Pada umumnya yang diungkapkan adalah informasi yang sifatnya positif mengenai perusahaan. Laporan tersebut menjadi alat public relation perusahaan dan bukan sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan ke publik. Dan hingga kini belum terdapat kesepakatan standar pelaporan CSR yang dapat dijadikan acuan bagi perusahaan dalam menyiapkan laporan CSR. (www.ui.edu). Syafrani (2007) menyatakan bahwa pengaturan CSR dalam pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 menimbulkan kontroversi. (www.legalitas.org).

Darwin (2007) dalam Novita dan Djakman (2008) menyatakan bahwa pengungkapan kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi di dalam laporan tahunan atau laporan terpisah adalah untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas, responsibilitas, dan transparansi korporat kepada investor dan stakeholders lainnya. Pengungkapan tersebut bertujuan untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik dan efektif antara perusahaan dengan publik dan stakeholders lainnya tentang bagaimana perusahaan telah mengintegrasikan corporate social responsibilty (CSR): - lingkungan dan sosial - dalam setiap aspek kegiatan operasinya. Selain itu, perusahaan juga dapat memperoleh legitimasi dengan memperlihatkan tanggung jawab sosial melalui pengungkapan CSR dalam media termasuk dalam laporan tahunan perusahaan (Oliver, 1991; Haniffa dan Coke, 2005; Ani, 2007). Kiroyan (2006) dalam Sayekti dan Wondabio (2007) menyatakan bahwa dengan menerapkan CSR, diharapkan perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang menerapkan CSR mengharapkan akan direspon positif oleh para pelaku pasar.

Belkaoui (1989) dalam Anggraini (2006), menemukan hasil (1) pengungkapan sosial mempunyai hubungan yang positif dengan kinerja sosial perusahaan yang berarti bahwa perusahaan yang melakukan aktivitas sosial akan mengungkapkannya dalam laporan sosial, (2) ada hubungan positif antara pengungkapan sosial dengan visibilitas politis, dimana perusahaan besar yang cenderung diawasi akan lebih banyak mengungkapkan informasi sosial dibandingkan perusahaan kecil, (3) ada hubungan negatif antara pengungkapan sosial dengan tingkat financial leverage, hal ini berarti semakin tinggi rasio utang/modal semakin rendah pengungkapan sosialnya karena semakin tinggi tingkat leverage maka semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit. Sehingga perusahaan harus menyajikan laba yang lebih tinggi pada saat sekarang dibandingkan laba di masa depan. Supaya perusahaan dapat menyajikan laba yang lebih tinggi, maka perusahaan harus mengurangi biaya-biaya (termasuk biaya-biaya untuk mengungkapkan informasi sosial).

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia memunculkan hasil yang beragam. Sembiring (2003) menghasilkan temuan bahwa profitabilitas tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Variabel ukuran perusahaan terbukti signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian Sembiring (2005) menunjukkan hasil yang hampir sama. Variabel independen yang diteliti adalah profitabilitas, size, leverage, ukuran dewan komisaris dan profile. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel profitabilitas dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Variabel lainnya (ukuran dewan komisaris, size, dan profile) menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Anggraini (2006) dalam penelitiannya menunjukkan hasil yang berbeda. Profitabilitas dan size perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi sosial. Variabel prosentase kepemilikan manajemen dan tipe industri terbukti mempunyai hubungan positif signifikan. Temuan ini sejalan dengan hasil yang diperoleh Hackston dan Milne (1996) dalam Anggraini (2006) yang tidak berhasil menemukan hubungan profitabilitas dengan pengungkapan informasi sosial. Reverte (2008) serta Branco dan Rodriguez (2008) juga menemukan hasil yang sama, yaitu profitabilitas tidak terbukti signifikan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR.

Hasil penelitian Sembiring (2003 dan 2005) dan Anggraini (2006) di atas berbeda dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Roberts (1992) dan Gray dkk. (1999) dalam Parsa dan Kouhy (1994) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pengungkapan sosial dengan profitabilitas. Penelitian Parsa dan Kouhy (1994) menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan yang diukur dengan proksi trading profit margin menunjukkan hubungan positif terhadap pengungkapan sosial. Hossain dkk (2006) juga menemukan hasil yang sama. Profitabilitas (dengan proksi net profit margin) mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Dan faktor tipe industri juga terbukti signifikan berpengaruh positif.

Farook dan Lanis (2005) menemukan bahwa faktor size tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sementara Novita dan Djakman (2008) menemukan hasil berbeda, bahwa size perusahaan terbukti berpengaruh signifikan. Parsa dan Kouhy (2007) melakukan penelitian tentang pengungkapan informasi sosial oleh perusahaan kecil dan menengah (UMKM) yang terdaftar pada Alternative Investment Market (AIM) Inggris menghasilkan temuan bahwa size brkorelasi positif terhadap pengungkapan CSR. Hasil yang sama juga diperoleh Reverte (2008) dan Branco dan Rodriguez (2008), yaitu bahwa size berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian tentang pengungkapan tanggung jawab sosial juga dikaitkan dengan corporate governance. Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan corporate governance sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Menilik definisi tersebut, bahwa corporate governance merupakan system yang dapat memberikan arahan dan kendali agar perusahaan melaksanakan dan mengungkapkan aktivitas CSRnya.

Penelitian tentang kaitan corporate governance dengan pengungkapan CSR dilakukan oleh Novita dan Djakman (2008) dan juga dilakukan oleh Farook dan Lanis (2005) dengan sampel bank Islam di seluruh dunia. Farook dan Lanis (2005) menemukan bahwa islamic governance (sebagai proksi corporate governance di bank Islam) terbukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Novita dan Djakman (2008) menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak mempengaruhi luas pengungkapan CSR. Hal ini senada dengan hasil penelitian Barnae dan Rubin (2005) yang menyebutkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki hubungan dengan pengungkapan CSR. Demikian juga dengan variabel kepemilikan asing yang tidak terbukti berpengaruh signifikan.

Pengaruh Informasi Arus Kas Dan Laba Akuntansi Terhadap Harga Saham Dan Return Saham (Studi Empiris pada Perusahaan Consumer Goods (EKN-122)

2011-02-15T15:32:00.000-08:00

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasar modal memiliki peran besar dalam perekonomian suatu negara, seperti Indonesia, karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal disebut memiliki fungsi ekonomi karena menyediakan fasilitas untuk mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (issuer). Dengan adanya pasar modal maka pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan (return), sedangkan pihak issuer (dalam hal ini perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar modal disebut memiliki fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (return) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.

Darmadji (2001), dengan adanya pasar modal diharapkan aktivitas perekonomian menjadi meningkat karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat beroperasi dengan skala yang lebih besar dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan kemakmuran masyarakat luas.

Seorang investor harus memiliki perencanaan investasi yang efektif agar memperoleh keuntungan di pasar modal. Perencanaan ini meliputi pertimbangan keputusan yang diambil untuk mengalokasikan dana yang dimiliki dalam bentuk aktiva tertentu dengan harapan mendapat keuntungan ekonomis di masa mendatang. Salah satu bentuk investasi yang dilakukan investor adalah membeli saham, dengan harapan akan memperoleh return baik berupa dividen maupun capital gain. Dalam mempertimbangkan keputusannya untuk berinvestasi dalam bentuk saham, investor membutuhkan berbagai informasi mengenai perusahaan issuer. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting dalam hal ini.

Dalam Asyik (1999) dijelaskan bahwa sebelum dikeluarkannya Statement of Financial Accounting Standard (SFAS) No. 95, laporan arus kas belum merupakan bagian dari pelaporan keuangan karena pelaporan keuangan yang dikehendaki oleh Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) hanya neraca dan laporan laba rugi. Laporan arus dana yang diharuskan oleh Accounting Principles Board (APB) sejak tahun 1971 masih bersifat sukarela dan posisinya dalam pelaporan keuangan masih bersifat suplemen. Laporan arus dana banyak menimbulkan kritik karena tidak memberikan pengungkapan yang cukup mengenai kemampuan perusahaan untuk menentukan pendanaan jangka pendek dan memilih keputusan investasi perusahaan.

Pada tanggal 7 September 1994, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 1995 dan melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2, IAI mengubah penyajian laporan perubahan posisi keuangan yang semula berupa laporan arus dana tersebut menjadi laporan arus kas. Dalam Asyik (1999), IAI berargumentasi bahwa informasi arus kas historis berguna untuk: (1) menunjukkan jumlah, waktu, dan kepastian arus kas masa depan, dan (2) meneliti kecermatan taksiran arus kas masa depan.

Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan bagi investor, kreditor, dan pengguna lainnya. Laba akuntansi dalam laporan keuangan merupakan salah satu parameter kinerja perusahaan yang mendapat perhatian utama dari investor. Investor juga menggunakan informasi dalam laporan arus kas sebagai ukuran kinerja perusahaan. Kedua ukuran kinerja, yaitu laba akuntansi dan informasi arus kas, harus dapat meyakinkan investor serta menjadi fokus perhatian investor dalam mengambil keputusan. Ukuran kinerja akuntansi perusahaan yang menjadi fokus perhatian investor adalah yang mampu menggambarkan kondisi ekonomi dengan baik serta menyediakan sebuah dasar bagi peramalan aliran kas masa depan suatu saham biasa. Harga dan return saham merupakan alat yang digunakan untuk mengukur peramalan aliran kas masa depan tersebut.

Triyono dan Hartono (1998) melakukan penelitian mengenai hubungan kandungan informasi arus kas, komponen arus kas dan laba akuntansi dengan harga atau return saham. Hasilnya menunjukkan bahwa total arus kas tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan harga saham, tetapi dari hasil analisis ditemukan bahwa pemisahan total arus kas ke dalam tiga komponen arus kas, yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan, investasi dan operasi mempunyai hubungan yang signifikan dengan harga saham (penelitian menggunakan model levels). Pengujian yang dilakukan pada laba akuntansi menunjukkan adanya hubungan antara laba akuntansi dengan harga saham.

Hasil pengujian dengan model return menunjukkan bahwa perubahan laba akuntansi dan perubahan arus kas tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan return saham.

Penelitian Ardiyanto (2003) bertujuan untuk mengetahui hubungan antar komponen arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan dengan abnormal return saham serta mengetahui hubungan antara arus kas total dengan abnormal return saham. Hasil studi mengindikasikan bahwa komponen arus kas yang diminta oleh PSAK No. 2 berhubungan dengan abnormal return saham, sebaliknya arus kas total tidak berhubungan dengan abnormal return saham.

Handoyo (2006) melakukan penelitian untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kandungan informasi arus kas dan laba akuntansi terhadap harga saham, serta memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh perubahan total arus kas dan perubahan laba akuntansi terhadap return saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total arus kas mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham, perubahan arus kas tidak berpengaruh terhadap return saham, laba akuntansi tidak berpengaruh terhadap harga saham, dan perubahan laba akuntansi tidak berpengaruh terhadap return saham.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan replikasi terhadap penelitian yang dilakukan oleh Triyono dan Hartono (1998) tersebut untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh informasi arus kas dan laba akuntansi terhadap harga saham, serta pengaruh perubahan informasi arus kas dan perubahan laba akuntansi terhadap return saham.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pemilihan sampel dan pemakaian tahun buku sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah perusahaan manufaktur sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan consumer goods yang terdaftar di BEJ. Penelitian sebelumnya menggunakan sampel dengan periode waktu
1995 dan 1996, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan sampel dengan periode waktu 2002 hingga 2005. Judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Informasi Arus Kas dan Laba Akuntansi terhadap Harga Saham dan Return Saham (Studi Empiris pada Perusahaan Consumer Goods yang Terdaftar di BEJ)”.

Analisis Perbandingan Kinerja Perusahaan Domestik Dan Asing Dengan Menggunakan Rasio Modal Saham (EKN-121)

2011-02-15T15:29:00.000-08:00

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dimana salah satu faktor pendukung berkembangnya suatu negara adalah dari bidang ekonomi. Di bidang ekonomi inilah tentunya yang berkaitan dengan banyaknya berdirinya perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Perusahaan yang berdiri itu bisa milik asing maupun domestik dengan modal kecil maupun modal yang sangat besar. Masyarakat cenderung menilai bahwa kinerja perusahaan asing lebih baik dibandingkan dengan perusahaan domestik. Hal ini, disebabkan adanya anggapan bahwa perusahaan asing mempunyai modal yang relatif lebih besar, teknologinya, serta keahlian yang dimiliki lebih baik dibandingkan dengan perusahaan domestik. Anggapan lainnya yaitu pada saat sebelum, semasa, dan setelah krisis kinerja perusahaan milik asing lebih baik dibandingkan kinerja perusahaan domestik.

Pada saat sebelum krisis perekonomian Indonesia sangat baik sehingga kinerja perusahaanpun baik. Namun pada saat krisis dimana perekonomian Indonesia sedang buruk sehingga kinerja perusahaanpun sangat buruk. Hal ini, disebabkan karena biaya bahan baku, biaya produksi, dan biaya pemasaran menjadi sangat mahal. Sedangkan setelah krisis perekonomian Indonesia sudah menjadi baik kembali sehingga kinerja perusahaanpun
kembali menjadi baik pula.

Selain itu, berhasil atau tidaknya suatu perusahaan pada umumnya ditandai dengan kemampuan manajemen dalam melihat kemungkinan dan kesempatan dimasa yang akan datang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, adalah tugas manajemen untuk merencanakan masa depan perusahaannya, agar sedapat mungkin semua semua kemungkinan dan kesempatan dimasa yang akan datang telah disadari dan telah direncanakan cara menghadapi sejak sekarang. Perencanaan pada dasarnya merupakan kegiatan membentuk masa depan sekarang. Kegiatan pokok manajemen dalam perencanaan perusahaan adalah memutuskan sekarang berbagai macam alternatif dan perumusan kebijakan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang.

Ukuran yang sering dipakai untuk menilai berhasil atau tidaknya manajemen suatu perusahaan adalah laba bersih yang terdapat di dalam laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan tidak hanya ditujukan bagi pihak internal perusahaan tetapi juga bagi pihak eksternal perusahaan. Setiap elemen laporan keuangan akan mempunyai makna yang lebih bila dianalisis dengan berbagai model yang tersedia dengan kebutuhan pemakai informasi. Manajemen merupakan pihak yang bertanggung jawab tentang pencapaian tujuan perusahaan maka dengan sendirinya manajemen berkepentingan untuk mengetahui, mengukur, merencanakan dan mengendalikan semua resiko keuangan.

Oleh karena itu, manajer pada suatu perusahaan, harus mempunyai alat yang dapat membuat investor percaya bahwa dananya akan lebih produktif dan menguntungkan bila ditanam dalam perusahaan mereka. Pihak manajemen juga harus meningkatkan kualitas dan kinerja perusahaan. Termasuk dalam lingkup tanggung jawab tersebut, manajemen
harus menciptakan rasio keuangan yang sehat sehingga dapat memberikan jaminan pencapaian kepentingan semua pihak, baik internal maupun eksternal.

Modal saham merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan pada Perseroan Terbatas. Pihak manajemen harus melaporkan keadaan perusahaan kepada para pemegang saham. Pemegang saham sebagai investor sangat berkepentingan dalam sebuah perusahaan, yaitu untuk mengetahui apakah mereka akan mendapatkan keuntungan atau mendapatkan resiko dalam menanamkan dananya dalam sebuah perusahaan dengan menggunakan analisis rasio keuangan perusahaan. Salah satu teknik yang digunakan untuk penyajian analisis ini adalah rasio modal saham.

Bagi pihak manajemen hasil analisis ini menjadi sangat penting karena dengan menggunakan pendekatan analisis tersebut kinerja manajemen dapat diukur dan dievaluasi, baik dalam satu periode berjalan maupun dalam satu siklus operasi tahunan secara berturut- turut. Sebagaimana halnya pihak manajemen, pihak-pihak luar perusahaan juga dapat mengetahui kinerja dan menilai prospek sebuah perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul “ ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PERUSAHAAN DOMESTIK DAN ASING DENGAN MENGGUNAKAN RASIO MODAL SAHAM “.

Penggunaan Sistem Du-Pont sebagai SALAH SATU Metode Untuk Menganalisis Tingkat Return Perusahaan dalam rangka Evaluasi Kinerja Keuangan (EKN-120)

2010-08-04T17:24:00.000-07:00

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Perkembangan dunia usaha mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini menyebabkan persaingan diantara para pelaku usaha juga semakin kompetitif. Persaingan usaha yang ketat terjadi ditengah kondisi ekonomi negara yang masih dalam kondisi perbaikan akibat krisis ekonomi yang melanda beberapa waktu, memberikan hadangan bagi pelaku usaha untuk berkembang. Suku bunga bank yang cukup tinggi, pengangguran semakin banyak, harga bahan bakar yang meningkat, daya beli masyarakat yang belum pulih, nilai tukar rupiah yang masih terus berfluktuatif serta keadaan keamanan dalam negeri yang masih belum kondusif membuat persaingan usaha menjadi semakin ketat guna mempertahankan kelangsungan usahanya.

Pengusaha sebagai pemilik perusahaan harus terus semakin kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kinerja perusahaannya agar investor tertarik masuk dalam pengembangan usaha. Untuk mendukung kondisi usaha agar semakin baik, diperlukan juga dukungan pemerintah dengan senantiasa mengeluarkan kebijakan yang mendukung terciptanya iklim investasi yang semakin baik. Investor dalam rangka untuk menanamkan modalnya membutuhkan serangkaian informasi yang bermanfaat untuk mendukung pengambilan keputusan ekonominya, baik informasi yang berasal dari intern dan ekstern perusahaan. Laporan keuangan dapat menjadi sumber informasi bagi investor yang berasal dari pihak intern perusahaan.
Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pihak manajemen kepada pemegang saham sebagai representasi dari aktivitasnya selama periode tertentu. Laporan ini dapat menjadi sumber informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui kinerja dan menilai perkembangan yang dicapai perusahaan. Dari laporan keuangan diperoleh berbagai informasi yang berhubungan dengan perusahaan terutama yang berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja perusahaan serta perubahan posisi keuangan. Informasi mengenai kinerja keuangan serta tingkat kesehatan perusahaan dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan karena sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan ekonominya. Untuk mendapatkan informasi dari laporan keuangan dapat digunakan analisa laporan keuangan, yang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai kinerja dan memperoleh informasi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pemakainya sebagai dasar pengambilan keputusan. Analisis laporan keuangan adalah seni untuk mengubah data dari laporan keuangan ke informasi yang berguna bagi pengambil keputusan (Van Horne & Waschowicz, 2005, h. 193).
Rasio Keuangan merupakan salah satu cara yang paling sering digunakan dalam analisa laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Faktor-faktor utama dalam rasio keuangan yang mendapatkan perhatian seorang analis keuangan adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi atau kewajiban jangka pendek atau likuiditas, juga dinilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau solvabilitas. Faktor lain ialah kemampuan perusahaan dalam mengefektifkan penggunaan aset dihubungkan dengan aktivitas aset atau aktivitas dan tingkat profitabilitasnya atau kemampuan dalam menghasilkan laba. Penggunaan salah satu rasio keuangan di atas tidak dapat digunakan untuk menilai keseluruhan hasil kegiatan yang sudah dilakukan perusahaan. Untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan perlu digunakan sejumlah rasio dan dilakukan penilaian secara bersama-sama. ROI dan ROE merupakan beberapa rasio profitabilitas dalam analisa rasio keuangan yang digunakan sebagai salah satu tolok ukur dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. Rasio ROI dan ROE digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.
Sistem Du-Pont merupakan suatu pendekatan yang dikembangkan oleh Du-Pont Company untuk mengukur tingkat efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Sistem ini memberikan gambaran faktor-faktor yang saling berhubungan dan berpengaruh pada tingkat pengembalian atas investasi suatu perusahaan (ROI) dan tingkat pengembalian atas ekuitas (ROE) yaitu marjin laba bersih, perputaran total aktiva dan tingkat hutang suatu perusahaan. Dengan mengetahui dan memahami faktor-faktor tersebut, dapat membantu manajemen dalam memutuskan kebijakannya dalam rangka untuk meningkatkan tingkat pengembalian atas investasi dan ekuitas suatu perusahaan.
Industri rokok merupakan salah satu dari banyak industri yang ada di Indonesia. Industri rokok beberapa tahun ini mengalami kondisi yang cukup dilematis, khususnya di Indonesia. Di satu sisi, semakin meluasnya kampanye anti rokok didunia melalui Konvensi Internasional Pengendalian Produk Tembakau, makin ketatnya peraturan-peraturan tentang rokok, seperti pembatasan ruang gerak dalam beriklan, dibatasinya tempat-tempat umum untuk merokok, peringatan kesehatan pada setiap kemasan, pencantuman kandungan tar dan nikotin, kebijakan harga jual eceran dan tarif cukai yang naik, serta maraknya peredaran rokok ilegal yang tanpa cukai membuat industri rokok di negara ini semakin tertekan. Di sisi lain, industri rokok merupakan penyumbang penerimaan negara dari cukai paling besar serta mempunyai kemampuan untuk menyerap tenaga kerja yang cukup besar pula, ditengah meningkatnya tingkat pengangguran di Indonesia. Selain itu rokok sebagai produk industri rokok, juga telah menjadi gaya hidup yang telah berakar cukup kuat di masyarakat, bahkan dapat disebut masuk dalam “norma sosial” masyarakat. Keadaan-keadaan tersebut, menjadikan industri rokok dan produknya, menjadi kontroversi di kalangan masyarakat dan pemerintah. Industri rokok dan produknya, dikategorikan musuh karena dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, sekaligus menjadi kawan karena industri ini menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan pemerintah melalui lapangan pekerjaan dan cukainya.
Ditengah kontroversi mengenai industri rokok tersebut di atas, PT. Gudang Garam Tbk, yang merupakan salah satu perusahaan besar termasuk industri rokok, harus dapat memberikan gambaran bahwa industri ini dapat memberikan prospek yang bagus di masa depan, khususnya kepada para pemilik saham. Hal ini menjadi tugas manajemen PT. Gudang Garam Tbk untuk dapat mewujudkan lewat perencanaan perusahaan. Dalam rangka mendukung perencanaan perusahaan, manajemen PT. Gudang Garam Tbk membutuhkan informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perusahaan, terutama kondisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan dapat menjadi sumber untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi keuangan PT. Gudang Garam Tbk dengan tepat dan akurat. Penggunaan rasio keuangan dalam analisa laporan keuangan diharapkan dapat membantu manajemen PT. Gudang Garam Tbk untuk mengetahui kondisi perusahaan, terutama tingkat kinerja keuangan perusahaan, dalam kurun waktu tertentu berhasil atau tidak dalam pengelolaan perusahaan. Untuk memahami tingkat return PT. Gudang Garam Tbk yaitu tingkat ROI dan ROE nya, dapat dianalisa lebih lanjut menggunakan Sistem Du-Pont, yang berguna untuk memahami faktor-faktor yang berhubungan dan berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan untuk memberikan keuntungan terhadap investasi dan ekuitas dari pemilik atau pemegang saham.
Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mengambil judul “Penggunaan Sistem Du-Pont sebagai Salah Satu Metode untuk Menganalisis Tingkat Return Perusahaan dalam rangka Evaluasi Kinerja Keuangan Perusahaan” ( Studi pada PT. Gudang Garam Tbk. )

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana gambaran keadaan kinerja keuangan PT. Gudang Garam Tbk, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2003-2005) ?
2. Bagaimana tingkat ROI dan ROE PT. Gudang Garam Tbk, jika dianalisa dengan Sistem Du-Pont ?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:
1. Untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan PT. Gudang Garam Tbk, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2003-2005).
2. Untuk mengetahui tingkat ROI dan ROE PT. Gudang Garam Tbk jika dianalisa menggunakan Sistem Du-Pont.

D. Kontribusi Penelitian
1. Kontribusi Akademis
a. Bagi Peneliti
Dapat menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman dalam menganalisa permasalahan yang terdapat dalam perusahaan.
b. Bagi Masyarakat
Dapat memberikan informasi bagi pembaca sebagai bahan study dan referensi serta pihak lain yang mengadakan penelitian lebih lanjut yang sesuai dengan bahasan pada penelitian ini.
2. Kontribusi Praktis
a. Bagi Perusahaan
Dapat memberikan sumbangan berupa masukan atau pemikiran dalam bentuk saran-saran yang bermanfaat dalam peningkatan perbaikan di masa depan.

E. Sistematika Pembahasan
BAB I PENDAHULUAN
Bab yang memuat pengantar bagi penelitian ini seperti latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab yang menjelaskan teori yang menjadi dasar dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, dan terdiri dari teori tentang Laporan Keuangan, Analisis Laporan Keuangan, Sistem Du-Pont, dan Evaluasi Kinerja Perusahaan.
BAB III METODE PENELITIAN
Menjelaskan mengenai Jenis penelitian, Fokus penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian dan Analisis Data yang dipakai peneliti didalam melakukan penelitian.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Menjelaskan mengenai hasil dari penelitian yang berisi tentang gambaran umum perusahaan yaitu PT. Gudang Garam Tbk, seperti Sejarah Perusahaan, Penawaran Umum Efek Perusahaan, Anak Perusahaan, Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, Proses Produksi, Produk, Saluran Distribusi serta Laporan Keuangan Konsolidasi (Neraca dan Laporan Laba Rugi). Terdapat juga analisis data mengenai analisis rasio keuangan dan analisis Sistem Du-Pont terhadap ROI dan ROE PT. Gudang Garam Tbk, beserta interpretasi dan pembahasannya.
BAB V PENUTUP DAN SARAN
Bagian ini memaparkan tentang kesimpulan yang didapat dari penelitian yang sudah dilakukan serta saran-saran yang direkomendasikan untuk perusahaan yaitu PT. Gudang Garam Tbk.

Untuk mendapatkan file tersebut diatas dalam bentuk MS-Word, silahkan klik download

Analisis Kinerja Keuangan pada PDAM Kabupaten Sukoharjo tahun 2002-2005 (EKN-119)

2010-08-04T17:20:00.000-07:00

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Negara seperti negara di dunia pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan negara ini diwujudkan dalam penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek oleh penyelenggara negara. Konsep pembangunan secara umum adalah usaha untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat, melalui pembangunan diusahakan ada perbaikan dari kondisi pasif, statis, dan tertinggal manjadi aktif, dinamis, serta masyarakat yang lebih maju.

Salah satu kebijakan pembangunan adalah peningkatan sarana air bersih, meskipun bukan prioritas utama tetapi menempati urutan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Usaha dalam mengelola air bersih memerlukan organisasi yang handal dan profesional. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah salah satu organisasi publik yang ada di daerah. PDAM bertugas mengelola sumber daya air yang ada di daerah untuk didistribusikan pada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih.
Sebagaimana perusahaan swasta, PDAM juga menjalankan fungsi manajemen. Perusahaan menjalankan fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Salah satu dari fungsi tersebut adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan sangat penting bagi perusahaan, karena tanpa adanya dana dan pengelolaan yang baik maka perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik. Pengelolaan dana oleh perusahaan tercermin dalam laporan keuangan.
Informasi yang ada pada laporan keuangan hanyalah informasi yang berupa angka-angka yang merupakan rekaman dari transaksi yang terjadi selama satu periode. Informasi ini akan lebih bermakna jika diketahui maksud dari angka-angka yang ada. Untuk mengetahui makna yang ada pada laporan keuangan diperlukan sebuah alat analisis. Alat analisis tersebut adalah analisis laporan keuangan yang berupa rasio-rasio laporan keuangan.
Analisis rasio keuangan yang menghubungkan unsur-unsur neraca dan perhitungan laba-rugi satu dengan lainnya, dapat memberikan gambaran tentang sejarah perusahaan dan penilaian posisinya pada saat ini. Analisis rasio juga memungkinkan manajer keuangan memperkirakan reaksi para kreditor dan investor dan memberikan pandangan ke dalam tentang bagaimana kira-kira dana dapat diperoleh. Rasio keuangan disajikan dalam bentuk suatu daftar untuk periode beberapa tahun, dengan adanya daftar ini dapat dipelajari komposisi perubahan-perubahan dan menetapkan apakah telah terdapat suatu perbaikan atau bahkan sebaliknya di dalam kondisi keuangan dan prestasi perusahaan selama jangka waktu tersebut.
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sukoharjo merupakan perusahaan daerah yang bertugas dalam pengelolaan air bersih di Kabupaten Sukoharjo. PDAM memerlukan pengelolaan keuangan yang baik agar kegiatan perusahaan dapat berjalan lancar. Pengelolaan keuangan pada PDAM Kabupaten Sukoharjo sudah cukup baik, namun belum maksimal dari segi efisiensi penggunaan dana
PDAM Kabupaten Sukoharjo merupakan badan usaha yang menjalankan dua fungsi yaitu sebagai Social Oriented (Pelayanan yang baik terhadap masyarakat dalam penyediaan air bersih) dan Profit Oriented (Bertujuan untuk menghasilkan laba sebagai dana untuk beroperasi dan sumber penerimaan daerah). Adanya kedua fungsi tersebut, mengakibatkan perusahaan harus memantau tingkat kesehatan dengan mengadakan analisis terhadap data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan.
Keberhasilan direksi dalam mengelola PDAM, diketahui dengan melakukan penilaian terhadap kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Penilaian Kinerja PDAM dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 1999. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan pada PDAM Kabupaten Sukoharjo tahun 2002-2005”.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, muncul berbagai masalah. Adapun permasalahan tersebut dapat penulis identifikasi sebagai berikut :
1. Informasi yang ada pada laporan keuangan hanyalah informasi yang berupa angka-angka yang merupakan rekaman dari transaksi yang terjadi selama satu periode. Informasi ini kurang bermakna jika belum diketahui maksud dari angka-angka yang ada.
2. PDAM memerlukan pengelolaan keuangan yang baik agar kegiatan perusahaan dapat berjalan lancar. Pengelolaan keuangan pada PDAM Sukoharjo sudah cukup baik, namun belum maksimal dari segi efisiensi penggunaan dana.
3. PDAM Kabupaten Sukoharjo menjalankan dua fungsi yaitu sebagai Social Oriented (Pelayanan yang baik terhadap masyarakat dalam penyediaan air bersih) dan Profit Oriented (Bertujuan untuk menghasilkan laba sebagai dana untuk beroperasi dan sumber penerimaan daerah) sehingga perusahaan harus memantau tingkat kesehatan dengan mengadakan analisis terhadap data keuangan. Selanjutnya hasil analisis ini dapat dijadikan rekomendasi bagi pimpinan perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan khususnya kinerja keuangan.

C. Pembatasan Masalah
Agar masalah dapat dikaji dan dijawab secara mendalam maka dilakukan pembatasan terhadap masalah-masalah yang timbul. Masalah yang akan diteliti adalah mengenai tingkat kesehatan keuangan PDAM Kabupaten Sukoharjo dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan periode 2002 – 2005 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 1999.

D. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah perkembangan kinerja keuangan PDAM selama empat tahun terakhir (2002-2005) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 1999 ?

E. Tujuan Penelitian
Suatu penelitian akan terarah apabila dirumuskan tujuan dari penelitian tersebut, karena akan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai arah penelitian yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perkembangan kinerja PDAM dari aspek keuangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 1999.

F. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian adalah hasil dari penelitian yang dapat digunakan oleh berbagai pihak. Manfaat dalam penelitian ini dibedakan menjadi manfaat teoritis dan praktis.
1. Manfaat teoritis
Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah:
a. Memberikan sumbangan terhadap dunia pendidikan khususnya mata kuliah manajemen keuangan.
b. Dapat digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bahan acuan pertimbangan, perbandingan, dan pemyempurnaan bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis
Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah:
a. Sebagai bahan pertimbangan bagi Perusahaan Daerah Air Minum Sukoharjo dalam menentukan kebijaksanaan agar perusahaan lebih maju.
b. Sebagai sumbangan pemikiran untuk diadakannya penelitian lebih lanjut.

Untuk mendapatkan file tersebut diatas dalam bentuk MS-Word, silahkan klik download

SUATU TINJAUAN TENTANG USAHA-USAHA UNTUK MENINGKATKAN VOLUME EKSPOR KOMODITI KOPI PADA PT. GUNUNG GIRI INDAH JAKARTA (EKN-118)

2010-08-04T17:17:00.000-07:00

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Pokok Permasalahan
Sesuatu hal yang wajar, bahwa dalam melaksanakan aktivitas usaha, perusahaan sering mengalami permasalahan.
Berdasarkan hal tersebut penulis dapat menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi PT. Gunung Giri Indah Jakarta, dalam memasarkan komoditi kopi ke luar negeri, dan dirumuskan sebagai berikut :

1. Pengaturan mutu ekspor komoditi kopi melalui ICO dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
2. Terbatasnya produktivitas kopi yang berkualitas tinggi yang siap jadi komoditi ekspor.
3. Persaingan yang ketat antar eksportir di dalam negeri.
4. Persaingan yang ketat antara eksportir dari negara produsen dari luar negeri.
5. Kurangnya aktivitas promosi yang dilakukan perusahaan.
6. Kopi yang di ekspor oleh perusahaan, harganya masih relatif rendah.
7. Wilayah pemasaran yang terbatas, ini disebabkan beberapa hal antara lain :
• Biaya untuk transportasi yang mahal.
• Tidak selalu tersedianya trayek kapal laut, yang langsung menuju ke negara tujuan pengimpor.
Dari permasalahan yang diuraikan di atas, maka masalah pokok yang hingga saat ini dihadapi perusahaan adalah :
a. Terbatasnya produktivitas kopi, yang berkwalitas tinggi yang siap jadi komoditi ekspor.
b. Persaingan yang ketat antara eksportir dari negara produsen dari luar negeri.
c. Kopi yang diekspor oleh perusahaan, harganya masih relatif rendah.

1.2. Alasan Pemilihan Judul
Sebagai salah satu sumber pendapatan devisa bagi pemerintah, kopi Indonesia yang sebagian besar dihasilkan oleh perkebunan rakyat setelah diekspor sejak awal abad ke-18 (delapan belas), pentingnya arti komoditi kopi bagi Indonesia tercermin dari besarnya sumbangan yang diberikannya terhadap pendapatan devisa negara.
Dalam hal ini besar sekali peranan eksportir komoditi kopi, semakin besar usaha dari masing-masing eksportir, maka akan semakin besar pula sumbangannya terhadap penerimaan devisa negara, selain itu juga akan dapat meningkatkan keuntungan perusahaannya. Hal ini semuanya tergantung dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mempertahankan usahanya dalam meningkatkan volume penjualannya (ekspornya) dengan strategi pemasarannya yang baik dan mapan.
Bahan baku kopi asalnya dari daerah pedesaan cukup murah, disamping itu juga negara Indonesia yang subur dan luas, merupakan negara yang berpotensi tinggi dalam menghasilkan kopi jenis Robusta dan Arabica, yang cukup laku di pasar Internasional.
Apalagi pada saat sekarang Pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan di bidang perdagangan yaitu Deregulasi Perdagangan, dimana pengusaha (eksportir) akan semakin bebas melakukan aktivitas ekspornya, karena campur tangan pemerintah semakin berkurang.
Hal ini tidak lain Pemerintah telah memberikan peluang bagi eksportir untuk mengembangkan usahanya di bidang ekspor. Terutama yang menyangkut ekspor non migas karena bidang ini telah banyak memberikan sumbangannya bagi penerimaan devisa negara.
Untuk mengadakan koordinasi para eksportir kopi di Indonesia, ternyata sudah berdiri suatu wadah yang disebut : AEKI yaitu Assosiasi Eksportir Kopi Indonesia, mempunyai kantor pusat di Jakarta serta memiliki cabang di beberapa kota di Indonesia, yang daerahnya dilihat berpotensi tinggi untuk mengembangkan ekspor komoditi kopi.
Para eksportir kopi Indonesia, diharuskan mendaftar menjadi anggota AEKI, dari wadah ini para anggota diupayakan untuk peningkatan mekanisme perdagangan ekspor yang sehat dan dinamis.
Dengan semakin tajamnya persaingan antar eksportir akhir-akhir ini untuk merebut konsumen di pasaran Internasional di dalam memasarkan komoditi kopi ini, maka kegiatan perusahaan harus diarahkan kepada pasar yang berorientasi pada sasaran untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen yaitu : mutu, harga yang sesuai dengan ketepatan waktu penyerahan, maka dalam hal ini perusahaan harus dapat memasarkan komoditinya secara baik agar komoditi kopi yang dipasarkannya dapat berhasil.
Jika komoditi kopi yang di ekspor, tidak sesuai dengan keinginan, serta waktu penyerahan tidak tepat waktunya maka untuk memenuhi kebutuhan, kepuasan dan keinginan konsumen, tidak akan dapat terlaksana dengan baik, maka cara mengatasinya, diperlukan kegiatan pemasaran.
Dengan melaksanakan kegiatan pemasaran, perusahaan akan mampu menghadapi semua tantangan yang menghambat kegiatan pemasarannya ke luar negeri. Disamping itu perusahaanpun tidak hanya mempertahankan strategi pemasarannya saja tetapi harus juga memberlakukan persyaratan-persyaratan ke negara tujuan, baik negara anggota ICO, (International Coffee Organization) atau negara bukan anggota ICO, terutama negara pelanggan baru.
Pada dasarnya perusahaan harus tahu apakah negara yang dituju tersebut ada perwakilan dagangnya di Indonesia atau juga apakah ada trayek pelayaran internasional yang ada pada perusahaan pelayaran di Indonesia.
Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu pengiriman, penghematan biaya, dan menghindari kerusakan komoditi kopi. Karena bagaimanapun, sekiranya trayek kapal pengangkut, tidak ada yang langsung ke tempat tujuan, dapat dipastikan komoditi kopi yang diangkut, akan singgah di beberapa tempat pelabuhan hingga menunggu jadwal keberangkatan menuju ke tempat lokasi konsumen.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka penulis merasa tertarik ingin mengetahui sejauh mana kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan PT. Gunung Giri Indah Jakarta, dalam memasarkan komoditi kopinya ke pasaran Internasional tersebut, maka untuk itu penulis memberi judul skripsi ini : “USAHA-USAHA UNTUK MENINGKATKAN VOLUME EKSPOR KOMODITI KOPI PADA PT. GUNUNG GIRI INDAH JAKARTA”.

1.3. Pembatasan Masalah
Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis menganggap perlu mengadakan pembatasan-pembatasan, mengingat konsep strategi pemasaran adalah mencakup dimensi yang sangat luas.
Dengan demikian, adapun yang mendasari strategi pemasaran, menurut Sofjan Assauri, dalam bukunya terdiri dari :1)
1. Segmentasi Pasar (market segmentation).
2. Penentuan Posisi Pasar (marketing position).
3. Strategi Memasuki Pasar (market entry strategy).
4. Strategi Bauran Pasaran (marketing mix).
5. Strategi Penentuan Waktu (timing strategy).
Dari konsep-konsep di atas, penulis membatasi dan menitikberatkan pada “Segmentasi Pasar dan Strategi bauran pemasaran”.

Dapatkan file tersebut diatas dalam bentuk MS-Word, Silahkan klik download

PENGARUH POTONGAN HARGA TERHADAP PROSES KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA TSHIR’T DI CV. Bn’C BANDUNG (EKN-117)

2010-08-04T17:14:00.000-07:00

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian
Menghadapi pasar bebas, perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat. Maka perubahan-perubahan terjadi di berbagai bidang, baik itu sosial, politik, ekonomi. Khususnya dalam bidang ekonomi banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi setiap zaman dan tahunnya, misalnya zaman dahulu kita melakukan transaksi jual beli dengan cara barter. Tapi di zaman sekarang yaitu zaman modern kita melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan alat yang berupa uang. Hal tersebut menjadi bukti bahwa perubahan-perubahan yang begitu tampak dan berganti setiap zamannya, adalah perubahan ekonomi.

Indonesiapun banyak sekali mengalami perubahan dalam bidang ekonomi, tidak hanya dari cara transaksi jual beli, tapi sudah mengalami perubahan dari keadaan atau kondisi ekonomi, sejak tahun 1997 keadaan ekonomi kita mengalami masanya transisi atau krisis ekonomi, akibat dari krisis tersebut banyak terjadi masalah, seperti pengangguran, kemiskinan dan harga semua kebutuhan primer, sekunder dan tersier melonjak naik. Sehingga masyarakat Indonesia khususnya Jawa Barat mengalami depresi. Akibatnya banyak konsumen yang membatasi pembelian kebutuhannya.
Dari semua kejadian diatas yang benar-benar mengalami krisis ekonomi khususnya penurunan pendapatan yaitu para pengusaha yang bergerak di bidang sekunder contohnya pengusaha pakaian jadi. Mereka enar-benar kewalahan dalam mengelola uasahanya karena pendapatan mereka lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran , untuk bisa mempertahankan usahanya mereka mempunyai strategi pemasaran yang berbeda-beda
CV. Bn’C yang bergerak dibadang usaha pakaian jadi mempunyai strategi pemasaran yaitu promosi penjualan dengan adanya potongan harga dari jenis barang yang dihasilkan CV. Bn’C terutama untuk jenis pakaian. Potongan harga tersebut merupakan strategi yang terakhir dilakukan oleh Bn’C untuk mempertahankan usahanya karena dengan adanya potongan harga keputusan konsumen untuk membeli menjadi meningkat permasalahan yang mungkin muncul apakah potongan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian, berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik menganalisis masalah dengan judul :
“ PENGARUH POTONGAN HARGA TERHADAP PROSES KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA TSHIR’T DI CV. Bn’C BANDUNG “

1.2. Identifikasi Masalah
Dalam penelitian yang dilaksanakan pada CV Bn’C Bandung, penulis mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan judul sekripsi yang penulis tetapkan. Oleh karna itu penulis mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana Potongan Harga yang ditetapkan Pada Tshir’t CV B’NC Bandung.
2. Bagaimana Proses keputusan Konsumen dalam membeli produk Tshir’t CV. Bn’C Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh potongan harga terhadap Proses Keputusan Pembelian Pada Tshir’t CV Bn’C Bandung.

1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dari identifikasi masalah diatas, maka maksud dilakukannya penelitian ini adalah berhubungan dengan masalah pengaruh Potongan harga terhadap keputusan pembelian konsumen C V Bn’C serta untuk memperoleh data guna menyusun skripsi yang merupakan syarat untuk mengikuti sidang kelulusan program Sarjana S1 Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia Bandung.
Sedangkan maksud penelitian ini adalah :
1. Untuk Mengetahui Potongan Harga yang ditetapkan Pada Tshir’t CV Bn’C Bandung.
2. Untuk mengetahui Proses Keputusan Konsumen dalam membeli produk Tshir’t CV Bn’C Bandung.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Potongan Harga terhadap Proses Keputusan Pembelian Pada Tshir’t CV Bn’C Bandung.

1.4 kegunaan Hasil Penelitian
Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan berguna bagi berbagai pihak, diantaranya adalah :
1. Kegunaan Operasional
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan tentang pentingnya pengaruh potongan harga terhadap kepuasan pengunjung. Selain itu diharapkan juga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan (CV. Bn’C Bandung) dalam pengambilan keputusan perusahaan terutama yang berkaitan dengan bidang pemasaran.
2. Pengembangan Ilmu
• Bagi Penulis
Memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis baik secara teoritis maupun praktis mengenai pengaruh potongan harga dalam meningkatkan keputusan pembelian.
• Untuk Kepentingan Pengembangan Ilmu :
Memberikan manfaat untuk penelitian lebih lanjut serta pengembangan ilmu dibidang manajemen pemasaran terutama mengenai pengaruh potongan harga dalam meningkatkan keputusan pembelian.

Anda butuh file tersebut dalam bentuk MS-Word, silahkan klik download

PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA, LOKASI, PELAYANAN DAN PROSEDUR KREDIT TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH DALAM PENGAMBILAN KREDIT PADA PD BPR (EKN-116)

2010-08-04T17:06:00.000-07:00

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH
Di era globalisasi ini persaingan dalam bisnis perbankan sangat ketat. Persaingan tersebut tidak hanya terjadi antar bank, tetapi persaingan juga datang dari lembaga keuangan lain yang berhasil mengembangkan produk-produk keuangan baru. Persaingan dan perkembangan yang cukup pesat pada usaha perbankan tersebut menjadikan masing-masing lembaga perbankan harus berlomba untuk memenangkan persaingan bisnis.

Persaingan antar bank tersebut tentunya akan lebih menguntungkan nasabah karena nasabah dapat memilih berbagai jasa perbankan yang ditawarkan. Kualitas produk dan layanan perbankan akan menentukan apakah lembaga perbankan tersebut mampu bersaing di pasar global atau tidak. Syarat sederhana yang harus dipenuhi oleh lembaga perbankan tersebut adalah kemampuan perusahaan perbankan tersebut dalam menyediakan produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Manajemen sebuah bank dituntut kecepatan dan ketepatan dalam merespon apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Sebagai perusahaan jasa, perusahaan perbankan harus berorientasi pada kualitas pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang diberikan harus mampu menciptakan kepuasan bagi para pelanggannya. Adapun manfaat dari kepuasan pelanggan tersebut adalah meningkatkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan pelanggan, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang, dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan dan memungkinkan terciptanya rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan bagi perusahaan, sehingga semakin banyak orang membeli dan menggunakan produk perusahaan ( Fandy Tjiptono, 2004: 24 )
Persaingan bisnis di bidang perbankan yang nampak akhir-akhir ini adalah persaingan dalam penyaluran, khususnya dalam pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Di Indonesia sendiri UMKM menempati jumlah mayoritas dari total unit usaha yang ada. Akan tetapi kebanyakan dari para pengusaha UMKM masih mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha, dan secara garis besar kesulitan yang dihadapi berkisar masalah permodalan, persaingan pasar dan bahan baku yang sulit didapat. Permodalan nampaknya menjadi alasan yang klasik yang menghadang perkembangan UMKM. Kebanyakan pelaku bisnis memutar usahanya dengan mengandalkan usahanya dengan modal sendiri. Ada pula sebagian kecil yang berusaha menambah modalnya dengan melakukan pinjaman ke bank atau lembaga non bank.
Mengingat potensi yang cukup besar dari para pelaku UMKM tersebut maka PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang Banyumanik menyiasati dengan membuka simpan pinjam yang khusus untuk melayani segmen Usaha Kecil dan Menengah. Adapun pertumbuhan pertumbuhan kredit PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang Banyumanik selama bulan Mei Tahun 2007 - April 2008 disajikan dalam tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Pertumbuhan Kredit PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang Banyumanik
bulan Mei Tahun 2007 - April 2008
No Bulan Jumlah Kredit
1 Mei 2007 Rp. 238.000.000
2 Juni 2007 Rp. 649.000.000
3 Juli 2007 Rp. 367.000.000
4 Agustus 2007 Rp. 912.000.000
5 September 2007 Rp. 818.000.000
6 Oktober 2007 Rp 568.000.000
7 November 2007 Rp. 524.000.000
8 Desember 2007 Rp 343.000.000
9 Januari 2008 Rp. 637.000.000
10 Februari 2008 Rp. 713.000.000
11 Maret 2008 Rp. 439.000.000
12 April 2008 Rp. 359.000.000
Jumlah Rp6.200.000.000
Sumber: PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang Banyumanik, 2008
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan kredit pada PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang Banyumanik sangat fluktuatif. Setiap bulannya pihak Bank seharusnya mengucurkan dananya kepada masyarakat sebesar Rp. 400.000.000,- akan tetapi pada bulan-bulan tertentu tidak dapat memenuhi target tersebut. Mengingat target dan tantangan bisnis di masa yang akan datang semakin meningkat, PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang Banyumanik harus berusaha memberikan pelayanan dan fasilitas yang menarik. Dalam usaha memahami keinginan masyarakat saat ini, dirasakan perlu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi Keputusan nasabah dalam pengambilan kredit. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor tingkat suku bunga, lokasi, pelayanan dan prosedur kredit. Apabila masyarakat sebagai nasabah merasa puas dengan apa yang telah diberikan perusahaan mereka akan loyal terhadap perusahaan dan tidak menutup kemungkinan mereka akan mempengaruhi orang lain dalam mengambil fasilitas kredit yang disediakan oleh PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang Banyumanik Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Lokasi, Pelayanan dan Prosedur Kredit terhadap Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit Pada PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang Banyumanik "

B. RUMUSAN MASALAH
Dengan melihat pertumbuhan kredit yang tidak selalu mencapai target dan untuk meningkatkan penyaluran kredit yang telah ditentukan maka diperlukan suatu strategi pemasaran yang tepat untuk mencari peluang pasar baru serta memelihara nasabah yang sudah ada. Dengan demikian bank harus menciptakan suatu inovasi yang akan menambah daya tank nasabah khususnya dalam pengambilan kredit.
Untuk menciptakan inovasi baru dan dalam upaya meningkatkan penyaluran kreditnya, pihak bank seharusnya mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan kredit. Berdasarkan uraian tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
a. Adakah pengaruh antara tingkat suku bunga terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan kredit pada PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang Banyumanik?
b. Adakah pengaruh antara lokasi terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan kredit pada PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang Banyumanik?
c. Adakah pengaruh antara pelayanan terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan kredit pada PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang Banyumanik?
d. Adakah pengaruh antara prosedur kredit terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan kredit pada PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang Banyumanik?
e. Adakah pengaruh antara tingkat suku bunga, lokasi, pelayanan dan prosedur kredit terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan kredit pada PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang Banyumanik?

C. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :
a. Untuk mengetahui adakah pengaruh tingkat suku bunga terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan kredit pada PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang Banyumanik.
b. Untuk mengetahui adakah pengaruh lokasi terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan kredit pada PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang Banyumanik.
c. Untuk mengetahui adakah pengaruh pelayanan terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan kredit pada PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang Banyumanik.
d. Untuk mengetahui adakah pengaruh prosedur kredit terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan kredit pada PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang Banyumanik.
e. Untuk mengetahui adakah pengaruh antara tingkat suku bunga, lokasi, pelayanan dan prosedur kredit terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan kredit pada PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang Banyumanik.

D. MANFAAT PENELITIAN
1. Manfaat Praktis
Diharapkan dan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi manajemen PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang Banyumanik terutama untuk meningkatkan jumlah debitur dan volume kredit.
2. Manfaat Teoritis
Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dan agar dapat menerapkan teori dengan keadaan di lapangan yang sesungguhnya.

E. DEFINISI OPERASIONAL
1. Tingkat suku bunga
Tingkat suku bunga adalah besarnya bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank (Kasmir, 2004:197).

2. Lokasi
Lokasi adalah tempat di mana perusahaan melakukan kegiatan kerja yang sangat menentukan keputusan karena lokasi erat kaitannya dengan pasar potensial suatu perusahaan (Fandy Tjiptono, 2004: 41)
3. Pelayanan
Pelayanan adalah usaha pemenuhan kebutuhan dari keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen (Fandy Tjiptono, 2004:44).
4. Prosedur kredit
Secara umum prosedur dari perkreditan adalah dimulai dari permohonan kredit, analisa kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit, pencairan kredit dan pengawasan kredit (Lukman Dendawijaya, 2003:78).
5. Keputusan Pengambilan Kredit
Keputusan Pengambilan Kredit adalah tahap dalam proses pengambilan kredit di mana nasabah secara aktual membeli produk bank (Kotler,2003: 258)

F. SISTEMATIKA PENULISAN
Adapun sistematika dari penelitian ini terdiri dari:
Bab I Pendahuluan
Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan

Bab II Landasan Teori
Dalam bab ini berisi tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis.
Bab III Metode Penelitian
Dalam bab ini berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel penelitian populasi, sampel dan teknik sampling, teknik pengambilan data dan teknik analisis data.
Bab IV Hasil dan Pembahasan
Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan, gambaran umum responden dan hasil penelitian serta pembahasan.
Bab V Penutup
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan saran

Anda butuh dalam bentuk file ms-word, silahkan klik download

ANALISIS PENGARUH CITRA MEREK DAN SIKAP MEREK TERHADAP BRAND EQUITY (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Diponegoro Semarang) (EKN-115)

2010-08-04T17:04:00.000-07:00

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Dunia adalah pasar bagi seluruh pelaku bisnis. Dunia yang tengah dihadapkan pada globalisasi menjanjikan suatu peluang dan tantangan bisnis baru bagi perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Di satu sisi, era globalisasi memperluas pasar produk, di sisi lain keadaan tersebut menimbulkan persaingan yang semakin tajam, dengan kemajuan tekhnologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih. Begitu pula yang terjadi dengan sektor usaha jasa yang mengalami perubahan yang revolusioner, yang secara dramatis mempengaruhi cara hidup dan kerja konsumen. Berbagai jasa baru ditawarkan untuk memuaskan konsumen melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, seperti kebutuhan akan e-mail, online banking, web site dan jasa layanan lainnya.

Fenomena persaingan yang ada telah membuat manajer menyadari suatu kebutuhan untuk mengeksploitasi sepenuhnya aset-aset mereka demi memaksimalkan kinerja perusahaan dan mengembangkan keuntungan kompetitif yang berkelanjutan (sustainable competitive advantage) yang berlandaskan kompetisi non harga. Salah satu aset untuk mencapai keadaan tersebut adalah melalui merek, merek digunakan perusahaan untuk menguasai pasar (Kotler, 1993). Merek memegang peranan yang sangat penting, karena mengembangkan suatu merek akan terkait dengan janji (promise) dan harapan (expectation), sehingga salah satu perannya adalah menjembatani harapan konsumen pada saat perusahaan menjanjikan sesuatu pada konsumen, merek yang prestisius dapat dikatakan memiliki ekuitas merek (brand equity) yang kuat.
Salah satu industri di Indonesia yang mempunyai potensi besar memanfaatkan kekuatan merek adalah industri perbankan yang mengalami gambaran suram pada saat terjadi krisis moneter 1997, yang diyakini telah menimbulkan krisis kepercayaan terhadap bank. Sebagai industri jasa, setiap pengusaha perbankan akan berusaha memberikan layanan produk dan jasa yang maksimal bagi nasabahnya. Suatu bank harus mempunyai nilai tambah yang membuat bank tersebut berbeda dari bank lainnya. Dalam kondisi ini nasabah bukan lagi sebagai pelengkap usaha tetapi sebagai partner usaha bagi bank.
Penanganan citra merek merupakan salah satu tantangan terbesar dalam meningkatkan ekuitas merek, karena penanganan citra merek adalah salah satu metode dalam merumuskan positioning yang merupakan proses untuk meyakinkan nasabah bahwa merek dapat bersaing dengan merek-merek lainnya, karena memiliki keunikan dan nilai superior sehingga dapat masuk ke benak nasabah. Berdasarkan penelitian Tonny Sitinjak (2006), untuk menciptakan ekuitas merek yang tinggi, bank harus memiliki citra merek yang tinggi di mata nasabahnya
Untuk industri perbankan yang menjadi fokus utama adalah bagaimana membangun ekuitas merek yang kuat, bagaimana citra merek (nama bank) menjadi yang pertama diingat di benak nasabah (Top of mind), bagaimana mengelola merek sebagai asset terpenting perusahaan sehingga dipercaya. Lassar et. al (1995), menyatakan bahwa ekuitas merek adalah kualitas merek yang dipersepsi oleh konsumen termasuk komponen tangible dan komponen intangible. Adapun komponen tersebut, yang merupakan dimensi kualitas layanan jasa menurut Parasuraman et. al dalam JRS, Tumpal (2005), antara lain: bukti fisik, daya tanggap, keandalan, jaminan, dan empati.

PERINGKAT 10 BANK TERBAIK BERDASARKAN DIMENSI KEANDALAN
Tabel 1.1
NAMA NILAI PERINGKAT
BANK 2005 2006 2007 2005 2006 2007
CITIBANK 4.0496 4.1841 6.5037 1 1 1
NIAGA 3.8871 3.9544 6.4293 9 7 2
PERMATA 4.0443 4.0154 6.3367 2 2 3
BUKOPIN - 3.9125 6.2506 - 9 4
DANAMON 4.0389 3.9674 6.2080 3 5 5
MANDIRI 3.9218 4.0026 6.1779 7 3 6
BII 3.9869 3.8754 6.1599 4 10 7
BRI 3.9605 3.9723 6.0636 5 4 8
BNI 3.8823 3.9644 6.0607 10 6 9
LIPPO BANK 3.9196 3.9184 6.0445 8 8 10
Sumber: Institute of Service Management Studies (ISMS), diolah kembali oleh Biro Riset InfoBank (BIRL)

PERINGKAT 10 BANK TERBAIK BERDASARKAN DIMENSI JAMINAN
Tabel 1.2

NAMA NILAI PERINGKAT
BANK 2005 2006 2007 2005 2006 2007
CITIBANK 4.0683 4.2393 4.7693 3 1 1
NIAGA 4.0187 4.1086 4.7148 8 2 2
PERMATA 4.1029 4.0568 4.6469 1 4 3
BUKOPIN - 4.0733 4.5838 - 3 4
DANAMON 4.0192 4.0271 4.5525 7 5 5
MANDIRI 4.0416 4.0200 4.5304 5 6 6
BII 4.0141 3.9438 4.5172 9 10 7
BRI 4.0498 3.9644 4.4466 4 7 8
BNI 3.9915 3.9564 4.4445 10 8 9
LIPPO BANK - 3.9490 4.4326 - 9 10
Sumber: Institute of Service Management Studies (ISMS), diolah kembali oleh Biro Riset InfoBank (BIRL)

PERINGKAT 10 BANK TERBAIK BERDASARKAN DIMENSI EMPATI
Tabel 1.3

NAMA NILAI PERINGKAT
BANK 2005 2006 2007 2005 2006 2007
CITIBANK 3.8075 3.9812 2.8182 6 1 1
NIAGA 3.7245 3.7808 2.7860 10 7 2
PERMATA 3.8914 3.8193 2.7459 1 3 3
BUKOPIN - 3.7890 2.7086 - 6 4
MANDIRI 3.8704 3.8448 2.6770 4 2 5
BII 3.8024 3.7091 2.6692 7 9 6
BRI 3.7289 3.7148 2.6275 9 8 7
BNI 3.8607 3.7943 2.6263 5 5 8
LIPPO BANK - 3.7048 2.6193 - 10 9
BCA 3.8911 3.8110 2.5936 2 4 10
Sumber: Institute of Service Management Studies (ISMS), diolah kembali oleh Biro Riset InfoBank (BIRL

Dari ketiga dimensi diatas yakni keandalan, jaminan, dan empati untuk bank BNI, dari tahun ke tahun mengalami penurunan peringkat. Dalam dimensi keandalan, pada tahun 2006 di mata nasabah berada di peringkat ke 6 namun di tahun 2007, turun tiga peringkat dan berada di posisi 9. Dari sini dapat disimpulkan bahwa BNI belum sepenuhnya mampu memenuhi janjinya kepada nasabah. Indikator bahwa bank sudah cukup baik dilihat dari sisi keandalannya, antara lain jika bank tak pernah membuat kesalahan dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Sistem komputerisasi bank yang tidak sering offline, ATM selalu dalam keadaan berfungsi dan phone banking dapat memproses transaksi dengan akurat. Dilihat dari sisi jaminan, peringkat BNI juga mengalami penurunan satu tingkat. Hal ini karena adanya penyesuaian dalam rangka perombakan pelayanan di suatu bank kearah yang lebih baik, namun jika hal ini dibiarkan berlarut-larut maka akan mengancam ekuitas merek BNI di mata konsumen. Ditinjau dari segi empati, BNI juga tak luput dari penurunan peringkat, sejumlah tiga tingkat. Dari peringkat kelima menjadi peringkat ke delapan pada tahun ini. Perlu diingat bahwa kunci dari empati adalah perhatian bank kepada nasabah secara intens dan bersifat lebih pribadi. Dengan menurunnya empati nasabah pada BNI, menunjukkan bahwa BNI belum berhasil dalam mengakomodasi berbagai tuntutan dan kebutuhan nasabah dari berbagai segmen yang ada.
Sikap konsumen terhadap suatu bank melalui asosiasi layanan yang diberikan dapat mempengaruhi keputusan pemilihan bank yang akan dipilihnya, demikian pula sikap dan citra merek suatu bank dimata konsumen dapat mempengaruhi ekuitas merek suatu bank
Penelitian ini akan menganalisis pengaruh, dari faktor-faktor yang mempengaruhi ekuitas merek, khususnya Bank Negara Indonesia. Penelitian ini berjudul “ANALISIS PENGARUH CITRA MEREK DAN SIKAP MEREK TERHADAP EKUITAS MEREK BANK NEGARA INDONESIA (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang)”.

1.2 Rumusan Masalah
Dari ketiga faktor yang dapat mempengaruhi baik atau buruknya citra suatu merek bank, yakni keandalan, jaminan dan empati , dari tahun ke tahun peringkat BNI mengalami penurunan, padahal citra suatu merek yang kuat di mata nasabah akan memperkuat ekuitas merek. Menurununnya citra merek BNI berarti menandakan ekuitas merek BNI di mata nasabah juga mengalami penurunan. Melalui merek dengan ekuitas merek yang kuat perusahaan dapat menggunakannya untuk menguasai pasar dengan mengembangkan keuntungan yang kompetitif dan berkelanjutan (sustainable competitive advantage).
Adapun masalah penelitian ini adalah “apa sajakah faktor-faktor yang dapat meningkatkan ekuitas merek Bank Negara Indonesia?”. Dari rumusan masalah diatas akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Apakah citra merek berpengaruh terhadap ekuitas merek?
2. Apakah sikap merek berpengaruh terhadap ekuitas merek?
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini tertuang dalam point-point berikut ini:
1. menganalasis pengaruh citra merek terhadap ekuitas merek.
2. menganalisis pengaruh sikap merek terhadap ekuitas merek.

1.3.2 Kegunaan Penelitian
Penelitian ini berguna untuk memberikan masukan bagi Bank Negara Indonesia (BNI), mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ekuitas mereknya, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pengembangan strategi di masa yang akan datang.
Penelitian ini berguna bagi para perusahaan-perusahaan lain sebagai masukan dalam mengembangkan ekuitas mereknya. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa serta masyarakat umum mengenai ekuitas merek.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Dalam tinjauan pustaka ini diuraikan landasan teori yang digunakan sebagai dasar dari analisis penelitian, penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian.
BAB III METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini diuraikan tentang jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini akan menguraikan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan atas hasil pengolahan data.
BAB V PENUTUP
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang dapat diberikan kepada perusahaan dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Dapatkan file tersebut diatas dalam bentuk MS-Word, silahkan klik download

HUBUNGAN PERSONAL SELLING TERHADAP PENINGKATAN JUMLAH NASABAH PADA PT. AETNA LIFE INDONESIA CABANG LAMPUNG (EKN-114)

2010-03-16T07:40:00.000-07:00

Pada masa sekarang ini, perkembangan dan kemajuan disegala bidang akan mempengaruhi perilaku setiap orang yang selalu ingin mencapai masa depan yang lebih baik. Mereka akan berusaha sekuat tenaga bekerja untuk memenuhi segala macam kebutuhan keluarga. Disamping kehidupan yang kita lalui setiap hari ada resiko yang mungkin terjadi dalam kehidupan manusia, seperti meninggal dunia, cacat, dan lain-lain. Sebagai manusia kita tidak kuasa menolak resiko kehidupan tersebut. Manusia tidak bisa melampaui ke-Mahakuasaan Tuhan. Manusia hanya dapat mengantisipasi jika resiko tersebut menimpa salah satu anggota keluarga.
Sebagai insan yang berwawasan luas dan menyadari pentingnya jaminan terhadap rasa aman serta persiapan masa depan yang lebih baik, mereka merasa perlu untuk memiliki polis asuransi jiwa, hal ini dimaksudkan untuk melindungi atau mengalihkan resiko yang tidak dapat dielakan oleh setiap orang sebagai mahluk hidup.
Dari kasus tersebut salah satu tujuan perusahaan asuransi yang ada adalah untuk mengurangi kerugian yang akan terjadi bila musibah menimpa manusia. Usaha pengasuransian adalah salah satu elemen sektor jasa keuangan, yang dalam kegiatannya itu terdapat pihak tertanggung dan pihak penanggung.
Menurut UU No. 3 tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang dimaksudkan dengan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengingatkan dari pada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau pembayaran atas meninggalnya seseorang yang dipertanggung jawabkan. Asuransi jiwa dapat diartikan sebagai suatu usaha yang memberikan jaminan penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
Mengingat pentingnya asuransi bagi masyarakat, maka perusahaan asuransi harus melakukan strategi pemasaran agar produk jasanya dikenal masyarakat, serta mendapat konsumen. Dikarenakan semuanya membutuhkan, asuransi jiwa yang semula hanya merupakan kebutuhan tersier akan bergeser menjadi kebutuhan sekunder atau bahkan primer. Pergeseran ini akan menempatkan asuransi jiwa pada daftar prioritas dalam pola konsumsi masyarakat, sehingga merupakan peluang bagi industri asuransi jiwa.
Untuk itu perusahaan memerlukan tenaga penjual yang berkualitas. Tenaga penjual adalah tulang punggung perusahaan dalam memasarkan asuransi. Ketidak mampuan tenaga penjual akan berakibat buruk bagi perusahaan. Salah satu perusahaan yang menyadari akan pentingnya tenaga penjual yang berkualitas adalah asuransi jiwa PT. Aetna Life Indonesia. Perusahaan ini bergerak dibidang jasa asuransi jiwa, yang merupakan jasa asuransi yang diselenggarakan untuk masyarakat.

ANALISIS SELISIH ANGGARAN BIAYA PEMBANGUNAN STOCK YARD AUTO 2000 DAN REALISASINYA PADA CV WIRACO PERDANA DI BALIKPAPAN (EKN-113)

2010-03-16T07:38:00.000-07:00

Kemajuan teknologi pada era globalisasi sekarang ini, menuntut negara-negara berkembang untuk turut serta dalam menciptakan penemuan-penemuan teknologi terbaru. Bagi Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai daya tarik cukup besar dalam bidang teknologi membuka peluang besar kesempatan bisnis di bidang teknologi khususnya otomotif.
Dengan adanya teknologi tersebut, maka permintaan konsumen semakin tinggi pada bidang otomotif ini. Hal ini merangsang pengusaha yang bergerak di bidang otomotif memperluas pangsa pasarnya melalui mencari lahan guna mengembangkan usahanya sebagai tempat penyedia otomotif. Oleh sebab itu untuk memenuhi permintaan pasar maka diperlukan lahan untuk tempat penyimpanan dalam hal ini gudang atau yang juga disebut stock yard. Sebagai tempat penyimpanan unit-unit mobil yang siap untuk dipasarkan.
Di Balikpapan pada khususnya, daya tarik akan bidang pembelian otomotif cukup tinggi sehingga mendorong pengusaha otomotif mempunyai gudang penyimpanan untuk menyimpan unit-unit mobil atau stock yard. Auto 2000 sebagai salah satu dealer penyedia di bidang otomotif mempunyai alasan yang tepat sehingga harus mempunyai stock yard. Semakin tingginya penawaran maka permintaan akan semakin tinggi pula oleh karena itu harus diikuti oleh persediaan yang memadai. Berdasarkan alasan inilah Auto 2000 harus mempunyai stock yard dimana untuk memenuhi permintaan pasar agar terpenuhi dan tercukupi tanpa harus mengalami tenggang waktu kekosongan atau kehabisan persediaan. Demikianlah maka Auto 2000 mempunyai gudang tempat penyimpanan mobil atau stock yard yang dekat dengan dealer tempat pemasarannya yang berlokasi di Jl. MT Haryono No 189 Balikpapan. Hal ini memudahkan dalam pengambilan barang karena tidak memerlukan biaya dalam pengambilan barang.
CV Wiraco perdana merupakan pemenang tender dalam proyek pembangunan gudang mobil atau stock yard Auto 2000 yang luasnya 1250 m2 yang pengerjaannya harus selesai dalam waktu enam bulan. CV Wiraco Perdana merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor dan suplier dan sekarang mengalami peningkatan yang pesat, dengan ditandai peningkatan operasi perusahaan, agar jumlah biaya yang dikeluarkan dapat diketahui untuk pekerjaan/proyek ini, maka perusahaan perlu untuk membuat perencanaan.
Pada dasarnya perencanaan merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan dengan memperhatikan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan dan kendala-kendala yang akan dihadapi. Salah satu jenis perencanaan adalah anggaran (Budget) yang mana juga dapat membantu pihak manajemen dalam pengambilan keputusan untuk memilih berbagai alternatif yang mungkin dapat dilaksanakan. Penyusunan anggaran memuat tentang kegiatan-kegiatan yang akan digunakan oleh suatu perusahaan, yang penyusunannya biasanya berdasarkan setiap pusat pertanggungjawaban yang ada didalam perusahaan yang bersangkutan. Untuk kepentingan pengawasan setiap manajemen membuat laporan realisasi anggaran setelah dianalisis kemudian laporan realisasi anggaran disampaikan kepada direksi.
Analisis ini bertujuan untuk mengetahui selisih anggaran biaya pembangunan stock yard auto 2000, karena dalam pengajuan anggaran jarang terjadi perencanaan anggaran yang sama persis dengan realisasinya, seperti terdapat pada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik.
Namun jika terjadi penyimpangan, varians tersebut dapat disebabkan oleh volume (unit) yang tidak sesuai dengan anggaran, tetapi dapat juga karena harga/tarif per unit yang tidak sama dengan anggaran.
Jumlah biaya yang dikeluarkan dapat diketahui lebih terperinci, maka perusahaan perlu untuk membuat anggaran biaya. Anggaran biaya merupakan proses menghitung volume pekerjaan dan harga dari berbagai macam kebutuhan yang akan dipakai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dan setiap perhitungan tersebut hanya merupakan taksiran. Namun meskipun dengan membuat taksiran perhitungan biaya dan jumlah biaya yang diperlukan adalah merupakan biaya yang sesungguhnya, tetapi dalam penyusunannya anggaran biaya ini diusahakan agar tidak mempunyai selisih yang sangat besar dari biaya sesungguhnya.
Sebelum memulai suatu pekerjaan atau proyek, CV Wiraco Perdana terlebih dahulu akan membuat anggaran biaya untuk pelaksanaan pekerjaannya. Begitu juga halnya dalam pengerjaan proyek pembangunan stock yard Auto 2000. CV Wiraco Perdana menganggarkan biaya sebesar Rp 3.020.377.551,00 dengan masa kerja selama 6 bulan pada tahun 2006 dengan periode pebruari sampai dengan agustus 2006. Adapun biaya yang dianggarkan tersebut antara lain biaya untuk pembelian material, pasir, paving block, batu bata, semen, kawat duri, besi siku, cat, dan lain-lain.
Untuk mendapatkan suatu proyek CV Wiraco Perdana perlu mengetahui analisis biaya proyek yang ditawarkan, sehingga perusahaan bisa mengkaji dan menentukan harga penawaran dengan tepat, yaitu yang mendekati pembiayaan anggaran dalam suatu proyek. Dalam analisis biaya terdapat selisih menguntungkan dan selisih yang tidak menguntungkan. Bila dalam pelaksanaan proyek biaya yang terjadi lebih kecil dari yang dianggarkan, maka akan terjadi selisih menguntungkan (laba), sebaliknya bila biaya yang terjadi lebih besar dari yang dianggarkan, maka akan terjadi selisih yang tidak menguntungkan (rugi). Selisih menguntungkan tidak selalu baik, karena bisa saja hal itu disengaja sehingga mutu proyek yang dikerjakan kurang baik. Oleh karena itu, dalam melaksanakan suatu kegiatan proyek hendaknya pekerjaan dilakukan dengan profesional yaitu secara efektif dan efisien. Pengendalian biaya memerlukan patokan atau standar sebagai dasar yang dipakai untuk tolak ukur pengendalian. Biaya yang dipakai sebagai tolak ukur pengendalian ini disebut dengan biaya standar. Biaya standar merupakan alat yang penting didalam menilai pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Anggaran yang dimaksud disini adalah biaya yang ditentukan terlebih dahulu pada awal pengajuan tender terhadap biaya produksi yang didasarkan pada laporan keuangan periode–periode sebelumnya yang ada di CV Wiraco Perdana. Realisasi adalah biaya yang benar–benar terjadi dalam proses pembangunan stock yard pada periode yang bersangkutan yang ada di CV Wiraco Perdana. Sedangkan perbandingan realisasi dilakukan untuk mengetahui selisih yang terjadi pada biaya standar, baik standar biaya bahan baku, standar biaya tenaga kerja langsung maupun standar biaya overhead pabrik terhadap biaya yang sesungguhnya terjadi dalam pembangunan stock yard pada periode yang bersangkutan.

EVALUASI JENIS OPINI AUDITOR ATAS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN GO PUBLIC YANG TERDAFTAR DI BEJ (EKN-112)

2010-03-16T07:37:00.000-07:00

Di era globalisasi dimana tingkat kompetisi semakin tinggi dan ketat mendorong setiap perusahaan untuk mempersiapkan informasi yang tepat dan berguna bagi setiap pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Salah satu media untuk mempersiapkan informasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan adalah dengan menyusun laporan keuangan.
Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta arus kas suatu perusahaan yang bermanfaat bagi para pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan ekonomi. Informasi dalam laporan keuangan tersebut harus relevan dan andal supaya dapat berguna bagi pemakai.
Namun, ada kendala untuk menjadikan informasi dalam laporan keuangan relevan dan andal, yaitu salah satunya adalah kemampuan dan tanggung jawab manajemen. Manajemen dituntut untuk menyediakan laporan keuangan yang relevan dan andal guna memberikan informasi tentang keuangan dan keadaan perusahaan kepada pihak – pihak yang berkepentingan dalam perusahaan tersebut.
Bagi perusahaan – perusahaan yang go public penyampaian laporan keuangannya diatur tersendiri, yaitu mereka diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).
Seorang Akuntan Publik dalam melakukan tuganya harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan, yaitu Standar Profesional Akuntan Publik ( SPAP ) dari Ikatan Akuntan Indonesia, khususnya tentang standar pekerjaan lapangan yang mengatur tentang prosedur dalam penyelesaian pekerjaan lapangan seperti perlu adanya perencanaan atas aktivitas yang akan dilakukan, pemahaman yang memadai atas pengendalian intern dan pengumpulan bukti – bukti kompeten yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan.
Pemenuhan standar audit oleh auditor dapat berdampak pada peningkatan kualitas hasil auditnya. Pelaksanaan audit yang semakin sesuai dengan standar memberikan suatu pendapat audit ( audit opinion )yang semakin akurat.
Pendapat audit (audit opinion) sangat mempengaruhi perkembangan perusahaan – perusahaan go public. Dengan adanya opini audit ini, semua pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah, investor, distributor, para pemegang saham (stakeholders) akan memakai laporan dan pendapat akuntan publik sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan. Misalnya, jika dalam laporan keuangan menunjukkan adanya laba pada tahun berjalan, tetapi laporan keuangan perusahaan tersebut mendapat opini tidak wajar (adverse) atau tidak memberikan pendapat (disclaimer) pada laporan auditor independennya, maka investor akan berpikir dua kali apakah keputusan untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut adalah keputusan yang terbaik.
Namun, terkadang pendapat audit bisa saja tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atas laporan keuangan perusahaan. Hal ini bisa dilihat pada skandal akuntansi yang terjadi pada perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat seperti Enron, Worldcom, Xerox, dan terakhir perusahaan farmasi Merck pada awal Juli 2002, yang telah mengakibatkan turunnya kepercayaan publik terutama investor di pasar modal terhadap pelaporan keuangan yang dilakukan perusahaan. Kesalahan ini juga dialamatkan kepada profesi akuntan terutama akuntan publik yang seharusnya berperan sebagai public watchdog terhadap informasi keuangan yang disusun oleh perusahaan.
Hal yang sama juga terjadi di Indonesia dengan adanya kasus Telkom dan Indofarma, yang mengharuskan penilaian kembali laba yang dilaporkan perusahaan pada periode-periode sebelumnya karena kesalahan manajemen tidak ditemukan oleh KAP yang mengaudit periode terdahulu.
Auditor memberikan opini terhadap laporan keuangan perusahaan meliputi kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Opini yang dikeluarkan auditor akan menambah keyakinan pemakaian atas informasi yang dihasilkan oleh perusahaan.
Pentingnya pendapat audit yang wajar dengan atau tanpa kalimat penjelas akan memberikan pengaruh yang positif bagi semua pihak yang berkepentingan tersebut. Sedangkan ketidakwajaran pendapat atau tidak memberikan pendapat oleh akuntan publik akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal. Artinya, informasi dari laporan audit beserta pendapatnya atas laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan yang dipublikasikan akan menyebabkan kenaikan atau penurunan harga saham. Ketidakwajaran pelaporan secara tidak langsung diartikan sebagai sinyal yang buruk bagi perusahaan.
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti opini – opini audit yang ada di perusahaan – perusahaan go public dan perbedaan jenis opini dalam teori dengan praktek di lapangan. Berdasarkan uraian di atas, maka disusun skripsi dengan judul EVALUASI JENIS OPINI AUDITOR ATAS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN GO PUBLIC YANG TERDAFTAR DI BEJ.

Penerapan Akuntansi Sosial Ekonomi Terhadap Tanggung Jawab Sosial Pada PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) (EKN-111)

2010-03-16T07:36:00.000-07:00

Selama ini perusahaan dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat. Ia bisa memberikan kesempatan kerja, menyediakan barang yang dibutuhkan masyarakat untuk dikonsumsi, ia membayar pajak, memberikan sumbangan, dan lain-lain. Karenanya perusahaan mendapat legitimasi bergerak leluasa melaksanakan kegiatannya. Setiap perusahaan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Tetapi dibalik semua itu, ada hal lain yang lebih penting menyebabkan keberadaan dari perusahaan-perusahaan tersebut yaitu mencari keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya dalam setiap aktivitas produksi mereka.
Dalam upaya untuk mendatangkan laba tersebut, setiap perusahaan selalu berusaha mencari peluang dan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang dapat memberikan nilai tambah, dan pada akhirnya jika hal itu dibiarkan tidak terkontrol maka kemungkinan besar yang dapat timbul adalah dampak-dampak negatif yang dapat merugikan lingkungan dan masyarakat.
Dampak-dampak yang semakin lama dan semakin besar serta sukar untuk dikendalikan ini seperti: polusi, keracunan, kebisingan, eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam, diskriminasi, pemaksaan, kesewenang-wenangan, produksi makanan haram, sampai ke penipuan-penipuan terhadap konsumen seperti penjualan barang dengan kualitas rendah atau barang-barang yang sudah tidak layak pakai lagi (kadaluarsa), dan sebagainya. Dampak luar ini disebut Externalities. Karena besarnya dampak externalities terhadap kehidupan masyarakat, maka masyarakatpun menginginkan agar dampak ini dikontrol sehingga dampak negatif, external diseconomy atau social cost yang ditimbulkan tidak semakin besar.
Karena besarnya dampak externalities terhadap kehidupan masyarakat, masyarakat pun menginginkan agar dampak ini dikontrol sehingga dampak negatif atau social cost yang ditimbulkan tidak semakin besar. Selain dapat menimbulkan social cost, dampak dari keberadaan perusahaan terhadap keadaan sosial masyarakat dan lingkungan juga merupakan biaya-biaya sosial yang bisa menunjukkan kontribusi positif atau manfaat keberadaan perusahaan kepada masyarakat (social benefits).
Seiring dengan itu, akuntansi sebagai salah satu disiplin ilmu yang selalu mengikuti perkembangan lingkungan, harus mampu selalu berkembang dan menjangkau segala aspek yang ada. Enthoven (Harahap, 1992) menyatakan :
“Akuntansi harus peka terhadap perubahan lingkungan yang terus menerus berlangsung, akuntansi harus waspada terhadap perubahan itu apakah melalui sistemnya yang dimilikinya maupun atas bantuan sistem informasi regional dan internasional, untuk menyakinkan agar produknya tetap relevan bagi pemakainya.”

Dari sini berkembanglah ilmu akuntansi yang selama ini dikenal hanya memberikan informasi tentang kegiatan perusahaan dengan pihak ketiga, maka dengan adanya tuntutan ini, akuntansi bukan hanya merangkum informasi tentang hubungan perusahaan dengan pihak ketiga, tetapi juga dengan lingkungannya. Ilmu Socio Economic Accounting (SEA) atau istilah lainnya Environmental Accounting, Social Responsibility Accounting, dan lain sebagainya, yang merupakan bidang ilmu akuntansi yang berfungsi dan mencoba mengidentifikasi, mengukur, menilai, melaporkan pengaruh hubungan antara perusahaan dengan lingkungan sosialnya yang ditunjukkan dengan adanya social benefit dan social cost.

Akuntansi sosial ekonomi atau akuntansi pertanggungjawaban sosial merupakan alat yang sangat berguna bagi perusahaan dalam mengungkapkan aktivitas sosialnya di dalam laporan keuangan. Pengungkapan melalui social reporting disclosure akan membantu pemakai laporan keuangan untuk menganalisis sejauh mana perhatian dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam menjalankan bisnis. Di Indonesia bentuk akuntansi ini belum mempunyai format atau standar yang baku sehingga pelaporannya bersifat voluntary (sukarela), dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Paragraf ke sembilan dinyatakan:

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri di mana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

PSAK tersebut tidak secara tegas mengharuskan perusahaan untuk melaporkan tanggung jawab sosial mereka. Pengelompokan, pengukuran, dan pelaporan juga belum diatur, jadi untuk pelaporan tanggung jawab sosial diserahkan pada masing-masing perusahaan.

Berbeda dengan negara-negara Eropa, laporan yang dibuat bersifat mandatory (kewajiban) yaitu mewajibkan perusahaan-perusahaan terutama perusahaan yang telah go public untuk membuat sustainability reporting (Laporan Pertanggungjawaban) yang meliputi aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan yang terjadi di perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan akuntansi sosial ekonomi antara lain: United Airlines, General Motor U.S.A, Intel, dan British Telecom.
Sebagai contoh : PT. Caltex Pacific (tambang minyak) di Pekanbaru, Riau, tiap terjadi banjir yang diakibatkan oleh Sungai Siak, senantiasa membantu para penduduk dengan memberikan bantuan obat-obatan dan membantu pemerintah daerah dalam membuat jembatan di atas Sungai Siak, sehingga melancarkan lalu-lintas antara Pekanbaru dan Dumai di pinggir laut. PT. Inalum di Sumatera Utara pada bulan puasa membantu masyarakat kota Medan dengan menyalurkan sebagian energi listriknya ke Medan sehingga umat Islam selama bulan puasa terjamin adanya penerangan terutama diperlukan pada waktu sahur malam. PT. Pupuk Sriwidjaja sebagai salah satu BUMN terbesar di Sumatera telah menyelesaikan proyek Pusri Effluent Treatment (PET) guna pengolahan limbah secara terpadu untuk memperbaiki kualitas limbah yang akan dibuang ke lingkungan sesuai dengan mutu limbah yang ditetapkan pemerintah dan Pusri juga telah menyalurkan dananya untuk pembinaan usaha kecil dan koperasi.
Memang tidak semua perusahaan menyebabkan dampak yang negatif seperti yang telah disebutkan di atas, hanya demi mengejar keuntungan yang berlipat ganda. Banyak perusahaan lain yang berusaha untuk memberikan servis atau layanan terbaiknya kepada lingkungan dan terutama kepada masyarakat. Berbagai kegiatan sosial dilakukan seperti : pendirian tempat ibadah, mensponsori kegiatan olahraga, memberikan beasiswa, pelayanan kesehatan terutama sekali memberikan bantuan kepada mereka yang telah berusaha mengolah limbah buangan pabrik mereka semaksimal mungkin sehingga kadar racun yang ada dapat dihilangkan atau tidak berbahaya bagi kehidupan..
Di dalam era perdagangan bebas (free trade) ini, isu-isu mengenai masalah sosial perusahaan akan membuat perusahaan lebih memperhatikan kelangsungan hidupnya karena pertimbangan berbisnis saat ini tidak hanya dilihat dari kualitas produk maupun kualitas perusahaan secara finansial tetapi juga dilihat dari performa tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosialnya. Hal ini diharapkan dapat mendorong perusahaan bukan hanya mengejar keuntungan semata tetapi juga ikut memperhatikan dan peduli terhadap kondisi lingkungan sosialnya. Walaupun belum ada standar yang baku mengenai penerapan akuntansi sosial ekonomi ini tetapi penerapan ini bertujuan untuk menimbulkan dan meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap tanggung jawab sosialnya. Dengan kenaikan biaya sosial yang terjadi dalam suatu perusahaan dapat diartikan bahwa terjadi peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sosialnya.

PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) yang lebih dikenal sebagai PT Pusri, merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran pupuk. PT Pusri dengan Kantor Pusat dan Pusat Produksi yang berkedudukan di Palembang, Sumatera Selatan, merupakan produsen pupuk urea pertama di Indonesia. Sebagai warga dunia usaha yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, PT Pusri secara konsisten terus berupaya untuk maju sekaligus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, terutama untuk menghindari dari isu-isu maupun sentimen negatif dari masyarakat yang terkait dengan dampak negatif yang timbul akibat kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, untuk meredam sentimen-sentimen negatif dari masyarakat sehingga akan memperlancar kegiatan operasional perusahaan dan juga guna meningkatkan dan menjaga nama baik PT Pusri, maka PT Pusri harus memperlihatkan tanggung jawab sosial yang dilakukan terhadap masyarakat.

SISTEM DAN PROSEDUR PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH PRODUK KREDIT DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA PADA PT. BTN (EKN-110)

2010-03-16T07:34:00.000-07:00

Kondisi perekonomian Indonesia yang semakin mengglobal menuntut setiap perusahaan baik BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maupun swasta, tak terkecuali lembaga perbankan untuk mempunyai daya saing tinggi dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, karena pelanggan merupakan salah satu kunci bagi keberhasilan perusahaan.

Keberhasilan perusahaan adalah jika perusahaan dapat mempertahankan pelanggan, sebab perusahaan tidak akan berarti tanpa pelanggan. Sedang di dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan sendiri, seringkali hak-hak pelanggan / nasabah tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga menimbulkan friksi antara nasabah dengan bank yang ditunjukkan dengan munculnya pengaduan nasabah. Pengaduan nasabah ini apabila tidak diselesaikan dengan baik oleh bank berpotensi menjadi perselisihan atau sengketa yang pada akhirnya akan dapat merugikan nasabah dan / atau bank. Tidak adanya mekanisme standard dalam penanganan pengaduan nasabah selama ini telah menyebabkan perselisihan atau sengketa antara nasabah dengan bank cenderung berlarut-larut, antara lain ditunjukkan dengan cukup banyaknya keluhan-keluhan nasabah di berbagai media. Munculnya keluhan-keluhan yang tersebar kepada publik melalui berbagai media tersebut dapat menurunkan reputasi bank di mata masyarakat dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan apabila tidak segera ditanggulangi.

Oleh karena itu, untuk mengurangi publikasi negatif terhadap operasional bank dan menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah secara efektif, maka Bank Indonesia telah menetapkan standard minimum mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah dalam Peraturan Bank Indonesia yaitu Nomor 7/7/PBI/2005 dan perubahannya, yaitu Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh bank.

Dengan adanya peraturan tersebut maka diharapkan akan meningkatkan persaingan antar bank dan tak lupa memberikan kemudahan dan kepuasan bagi para nasabahnya. Tiap lembaga bank mempunyai prosedur tersendiri untuk menciptakan kepuasan nasabah demi mewujudkan pelayanan prima pada perusahaannya. Kepuasan memegang peranan penting bagi citra perusahaan, karena perusahaan yang menjadikan kepuasan pelanggan sebagai nilai tambah dan tanggap menghadapi perubahan akan mampu memenangkan persaingan perekonomian global. Dengan demikian akan terwujud kelancaran kegiatan dan tercapainya tujuan perusahaan.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) adalah salah satu BUMN Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas. BTN yang bergerak di bidang jasa keuangan perbankan ini, dalam hal pelayanan nasabah telah meraih juara pertama Customer Service Championship 2004 untuk kategori perusahaan BUMN dan telah menyisihkan 89 tim lainnya. BTN memiliki Section Ritel Service, yaitu bagian yang menjamin keakuratan pelayanan yang tinggi dalam bidang Loan Service, Customer Service, Teller Service dan Kantor Kas. Oleh sebab tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengetahui dan mempelajari lebih lanjut mengenai system dan prosedur penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah khususnya pada bagian Loan Service (Pelayanan Kredit) guna menciptakan kepuasan nasabah dan mewujudkan pelayanan prima pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang, dalam bentuk laporan yang berjudul: “Sistem dan Prosedur Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Produk Kredit dalam Mewujudkan Pelayanan Prima pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang”.

ANALISIS IMPLEMENTASI PENJUALAN KREDIT PADA PT.RODASURYA ADIMAS BANJARMASIN (EKN-109)

2010-03-16T07:33:00.000-07:00

Sebagai negara kepulauan dengan struktur keadaan alam yang sangat bervariasi, penggunaan beraneka ragam alat transportasi sangat dominan di Indonesia. Hal tersebut menjadikan Indonesia merupakan pasar yang potensial bagi hampir semua jenis alat transportasi. Apakah itu transportasi udara seperti pesawat, transportasi laut sejenis kapal, ataukah transportasi darat semisal mobil dan motor. Ditambah dengan jumlah penduduk yang sangat besar, maka pemasaran produk transportasi maupun jasa transportasi dengan sendirinya memiliki prospek yang bagus.

Untuk wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, kondisi ruas jalan masih tergolong sempit dan tingkat pendapatan masyarakatnya yang mayoritasnya berada pada level menengah, sangat menunjang bagi suatu perusahaan memasarkan produk transportasi darat seperti motor roda dua.

Khususnya di Kota Banjarmasin, kita bisa melihat demikian banyak para pengguna jalan yang memakai roda dua sebagai sarana transportasi. Sarana ini bahkan hampir tidak mengenal batasan usia pemakainya. Dari para remaja yang menggunakan untuk alat angkut kesekolah hingga tidak sedikit orang dewasa yang menggunakan motor sebagai alat mencari nafkah.

Pasar yang sangat potensial ini terlihat oleh PT. Rodasurya Adimas Banjarmasin. Sebuah perusahaan yang bergerak disektor perdagangan motor dengan merek YAMAHA, dan meliputi daerah pemasaran Kalimantan Selatan dan Tengah.

Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Penerimaan dan Pengeluaran Kas Berbasis Komputerisasi (Studi Kasus pada Cabang Pegadaian Syariah (EKN-108)

2010-03-16T07:31:00.000-07:00

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara. Salah satu perkembangan tersebut adalah pada komputer. Perkembangan komputerisasi memang telah mampu memicu sistem yang semakin kompleks, maka skala usaha tentunya membutuhkan otomatisasi pengolahan berbagai macam data. Pengambilan keputusan manajemen juga memerlukan validitas informasi yang dapat ditentukan oleh kecepatan dan ketepatan pengolahan data. Kondisi demikian menuntut mekanisme kerja yang mampu mendukung produktifitas manusia dalam mengolah informasi.

Penggunaan komputer dalam sistem akuntansi harus dipertimbangkan secara hati-hati, karena jumlah investasi dana untuk teknologi tersebut relatif besar. Bagi suatu perusahaan, manfaat yang diperoleh dari penggunaan komputer dapat melebihi biaya yang dikeluarkan. Hal ini wajar, karena tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan serta menjamin kontinuitas usaha perusahaan tersebut.

Perum Pegadaian sebagai salah satu BUMN yang menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah tetapkan dalam pedoman operasionalnya yaitu Peraturan Pemerintah no.103 tahun 2000 yang mengatur tentang Perum Pegadaian. Cabang Pegadaian Syariah dan cabang-cabang lainnya menggunakan sistem terkomputerisasi dalam melakukan kegiatan operasionalnya untuk memperlancar pekerjaannya sehinga keamanan dan keakuratan pengelolaan kekayaan perusahaan terjamin dan informasi yang diberikan kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan juga relevan dan tepat waktu.

Sistem dan Prosedur serta program aplikasi pada setiap perum pegadaian di seluruh Indonesia adalah seragam, karena telah dirancang oleh programer dari pusat teknologi perum pegadaian yang berpusat di Jakarta. Program yang digunakan dalam aplikasi adalah Fox Pro. Program ini disebut aplikasi SISCAB (Sistem Cabang). Pimpinan dan bagian tata usaha mempunyai otorisasi penuh sehingga dapat mengakses semua informasi dengan menggunakan password. Sedangkan kasir dan penaksir hanya dapat mengakses sebatas ruang lingkup kebutuhan bagiannya saja.

Cabang Pegadaian Syariah Landungsari di bentuk sebagai unit bisnis yang mandiri dengan maksud untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat yang mengharapkan adanya pelayanan pinjam meminjam yang bebas dari unsur riba yang dilarang menurut syariat Islam. Dalam kenyataannya di lapangan, sudah ada institusi lain yang menjawab tantangan ini dengan mengeluarkan produk gadai berprinsip syariat (Rahn). Dengan demikian tidak ada pilihan lain bagi Pegadaian. Apabila ingin tetap eksis di mata masyarakat luas terutama terhadap penduduk muslim, maka harus mampu menjawab tuntutan kebutuhan pasar ini.

Menyikapi perkembangan keadaan tersebut, maka dibentuklah Unit Layanan Gadai Syariah sebagai cikal bakal anak perusahaan yang dikemudian hari diharapkan menjadi institusi layanan syariah mandiri yang terpisah dari pegadaian. Terbentuknya Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) ini adalah untuk mengemban tugas pokok melayani kegiatan pemberian kredit kepada masyarakat luas atas dasar penerapan prinsip-prinsip gadai yang dibenarkan secara syariah islam.

Rahn (gadai syariah) dalam hukum islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak untuk mencapai keuntungan. Sedangkan gadai menurut hukum perdata, disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan melalui sistem bunga atau sewa modal yang ditetapkan dimuka. Dalam hukum islam tidak dikenal istilah ”bunga uang”, dengan demikian dalam transaksi rahn (gadai syariah) pemberi gadai tidak dikenakan tambahan pembayaran atas pinjaman yang diterimanya. Namun demikian masih dimungkinkan bagi penerima gadai untuk memperoleh imbalan berupa sewa tempat penyimpanan marhun (Barang jaminan atau agunan).

Sistem pengendalian intern merupakan aspek terpenting dalam sistem informasi akuntansi suatu perusahaan. Sistem pengendalian intern meyarankan tindakan–tindakan yang harus di ambil oleh manajemen untuk mengatur dan menggerakan aktivitas–aktivitas perusahaan terutama aktivitas pengeluaran dan penerimaan kas. Setiap aktivitas perusahaan terutama yang berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan kas perlu dikelola dengan baik dan dengan perencanaan yang matang. Pengendalian ini dilakukan karena pada aktivitas ini tingkat penyelewengan yang terjadi sangat tinggi. Banyak hal yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian pada suatu perusahaan, misalnya saja proses pengambilan keputusan manajemen yang kurang tepat, kesalahan pencatatan data penerimaan dan pengeluaran kas, ketidakpatuhan karyawan terhadap manajemen dan penyelewengan yang dilakukan oleh karyawan.

Dalam hal ini kas merupakan aktiva lancar yang paling likuid, kas sering menjadi sasaran kecurangan. Mengingat hal tersebut, maka pengendalian terhadap kas merupakan masalah yang penting bagi perusahaan. Dengan pengendalian intern yang baik, diharapkan kemungkinan penyelewengan terhadap kas dapat di atasi sedini mungkin.
Pada Cabang Pegadaian Syariah, pengeluaran kas terjadi akibat dari aktivitas perusahaan dalam memberikan uang pinjaman kredit atas barang jaminan yang digadaikan. Pemasukan kas pada Cabang Pegadaian Syariah diperoleh dari hasil penjualan lelang barang jaminan dan penebusan marhun (barang jaminan) oleh rahin (nasabah).

ANALISIS ANGGARAN BIAYA PRODUKSI SEBAGAI ALAT PENGAWASAN PADA PT. COCA COLA (EKN-107)

2010-03-15T07:38:00.000-07:00

Seiring dengan perkembangan usaha, tidak dapat disangkal pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi yang sangat pesat serta faktor – faktor lainnya sangat berpengaruh pada kegiatan perusahaan yang semakin kompleks. Tujuan utama didirikannya perusahaan adalah untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin dari hasil operasinya. Sebagaimana diketahui laba merupakan ukuran untuk menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan. Akan tetapi laba yang diharapkan tidaklah datang begitu saja atau terjadi secara kebetulan. Hal ini akan dapat dicapai apabila didukung oleh perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik dapat memberikan tuntutan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.

Sejalan dengan perkembangan dunia usaha pada umumnya, maka banyak perusahaan yang berkembang menjadi perusahaan yang lebih besar. Sehubungan dengan perkembangan perusahaan tersebut, maka kegiatan – kegiatan yang ada dalam perusahaan menjadi bertambah banyak, baik jenis kegiatan maupun volume kegiatan yang dilaksanakan. Jika perusahaan berkembang menjadi besar atau perusahaan yang didirikan dengan skala perusahaan besar, maka perencanaan dan pengawasan kegiatan yang dilaksanakan haruslah memadai dengan besarnya perusahaan tersebut. Kegiatan – kegiatan yang ada di dalam perusahaan semacam ini akan merupakan kegiatan yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Kegagalan pelaksanaan salah satu kegiatan akan mempunyai akibat terhadap kegiatan lain di dalam suatu bagian, atau bahkan dengan bagian yang lain di dalam perusahaan. Dengan demikian, maka perencanaan dan pengawasan dalam perusahaan tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan secara terpadu. Dengan diharapkan pemborosan dapat dicegah atau setidak-tidaknya dapat dikurangi dari periode-periode sebelumnya.

Untuk menjawab tantangan dalam perusahaan, maka dewasa ini lazim dipergunakan anggaran sebagai sistem perencanaan, koordinasi dan pengawasan dalam perusahaan. Anggaran sebagai suatu sistem nampaknya cukup memadai untuk dipergunakan sebagai alat perencanaan, koordinasi dan pengawasan dari seluruh kegiatan perusahaan. Dengan mempergunakan anggaran, perusahaan akan dapat menyusun perencanaan dengan lebih baik sehingga koordinasi dan pengawasan yang dilakukan dapat memadai pula.

Anggaran merupakan kumpulan berbagai informasi yang diharapkan akan dapat dicapai di masa yang akan datang dalam suatu periode tertentu. Anggaran dibutuhkan manajemen untuk merencanakan semua aktivitas dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Selain sebagai alat perencanaan, anggaran juga mempunyai arti yang sangat penting dalam pengkoordinasian kegiatan. Dengan adanya koordinasi diharapkan kerja sama yang baik dari seluruh bagian untuk mencapai tujuan bersama. Di sisi lain, anggaran menjadi sangat penting, karena anggaran juga berperan sebagai alat pengawasan. Pengawasan berfungsi untuk menjamin bahwa aktivitas yang dilaksanakan telah berjalan seperti yang direncanakan.
Penyusunan anggaran biaya produksi yang baik akan menunjang kegiatan produksi perusahaan sehari – hari yang nantinya akan menunjang seluruh kegiatan perusahaan. Demikian pula, pengawasan biaya produksi sebagai suatu fungsi memperbandingkan biaya produksi yang sebenarnya dengan anggaran biaya produksi. Dengan adanya perbandingan tersebut dapat dievaluasi apakah telah terjadi penyimpangan baik yang merugikan maupun yang menguntungkan.

Dengan adanya penyusunan anggaran yang baik, maka akan mengarah kepada efektivitas dan efisiensi perusahaan. Efektivitas dan efisiensi merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai prestasi kerja dari suatu pusat pertanggungjawaban tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan antara keluaran dengan masukan atau jumlah keluaran yang dihasilkan dari satu unit masukan yang dipergunakan. Efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat pertanggungajawaban dengan sasaran yang harus dicapainya.

Penyimpangan biaya yang terjadi, baik itu yang bersifat menguntungkan/merugikan perusahaan perlu dianalisis supaya lebih informatif dan akurat dalam pemakaiannya. Analisis ini perlu untuk meneliti dimana penyimpangan itu terjadi, apa penyebabnya dan siapa saja yang bertanggung jawab atas penyimpangan tersebut. Lebih lanjut hasil analisis ini dapat digunakan pihak manajemen sebagai dasar untuk melakukan tindakan perbaikan dan juga sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan-keputusan yang relevan.

PT. Coca Cola merupakan sebuah perusahaan pembotolan yang bergerak dalam bidang minuman ringan (soft drink). Adapun minuman yang diproduksi adalah Coca Cola, Sprite, Fanta, Frestea, dan Hi-C. Seperti yang kita ketahui, penjualan produk-produk ini sampai pada daerah yang terpencil sekalipun. Ini menggambarkan bahwasanya penjualan merupakan hal yang sangat berpengaruh pada pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan penghematan biaya produksi agar laba yang nantinya diperoleh perusahaan akan maksimal.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana peranan anggaran biaya produksi sebagai alat pengawasan pada perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, penulis memilih judul “Analisis Anggaran Biaya Produksi Sebagai Alat Pengawasan pada PT. Coca Cola.”

PERBANDINGAN LUAS PENGUNGKAPAN SOSIAL PADA LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN LOKAL DAN PERUSAHAAN ASING (EKN-106)

2010-03-15T07:36:00.000-07:00

Pengungkapan sosial (social disclosure) merupakan produk dari akuntansi sosial (social accounting). Akuntansi sosial yang masih merupakan bidang baru dalam ilmu akuntansi ini lahir dan berkembang karena terjadinya perubahan paradigma pertanggungjawaban. Bila dahulu laporan tahunan (annual report), sebagai produk akuntansi, dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban manajemen kepada pemegang saham (stockholders), kini paradigma tersebut diperluas menjadi pertanggungjawaban kepada seluruh pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (stakeholders) (Utomo, 2000).
Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 1998) paragraf kesembilan, Ikatan Akuntan Indonesia (2002) secara implisit memberikan penjelasan mengenai pengungkapan sosial pada laporan tahunan:

Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.

Melalui pengungkapan sosial, perusahaan mengkomunikasikan kepada stakeholders mengenai aktivitas-aktivitas sosial yang dilakukannya. Di dalamnya, perusahaan mengungkapkan informasi yang lebih luas di luar batas-batas akuntansi konvensional. Informasi tersebut antara lain mengenai karyawan, produk, konsumen, lingkungan hidup dan kemasyarakatan.

Pentingnya pengungkapan sosial perusahaan (corporate social disclosure) berkaitan dengan adanya kontrak (perjanjian) sosial (social contract). Kontrak antara perusahaan dengan masyarakat—baik yang sifatnya eksplisit maupun implisit—yang timbul karena interaksi perusahaan dengan lingkungan sosialnya, membawa konsekuensi perusahaan harus bertanggungjawab tidak hanya terhadap kesejahteraan pemegang saham, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial, yaitu tanggung jawab untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial (Belkaoui, 2000). Kasus pencemaran Teluk Buyat oleh PT Newmont, kasus produk mengandung enzim babi yang pernah menimpa PT Ajinomoto, serta demonstrasi para karyawan akibat ketidakadilan perusahaan di berbagai kota membuktikan bahwa mengabaikan tanggung jawab sosial akan berakibat pada munculnya berbagai masalah yang dapat membahayakan kelangsungan hidup perusahaan. Itulah sebabnya mengapa perusahaan perlu melakukan pengungkapan sosial. Pengungkapan sosial merupakan wujud pertanggungjawaban sosial perusahaan (corporate social responsibility) (Hadi, 2006). Melalui pengungkapan sosial pada laporan tahunan, masyarakat dapat memantau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi tanggung jawab sosialnya. Dengan cara demikian, perusahaan akan memperoleh perhatian, kepercayaan dan dukungan dari masyarakat sehingga perusahaan dapat tetap eksis (Parsons dalam Hadi, 2006).

Meskipun tanggung jawab sosial perusahaan kini telah menjadi perhatian para akademisi dan praktisi di bidang akuntansi, namun hingga saat ini belum ada standar yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk mengukur pertanggungjawaban sosial perusahaan dalam laporan tahunan (Murni, 2001). Namun demikian, dalam berbagai studi, banyak peneliti di bidang akuntansi sosial menggunakan luas pengungkapan sosial (extent of social disclosure)—yaitu seberapa banyak informasi sosial yang diungkapkan oleh perusahaan untuk mengukur besarnya tanggung jawab sosial perusahaan (Hadi, 2006).

Dalam beberapa riset yang pernah dilakukan sebelumnya, para peneliti akuntansi sosial menemukan adanya perbedaan luas pengungkapan sosial antara satu kelompok perusahaan dengan kelompok perusahaan yang lain. Hackston dan Milne (Hall, 2002) dan Utomo (2000) menemukan adanya perbedaan luas pengungkapan sosial yang signifikan antara kelompok perusahaan high profile dan kelompok perusahaan low profile. Sementara itu, Parsa dan Ghaffari (2003) dan Adams et. al. (Utomo, 2000) menemukan bukti adanya perbedaan luas pengungkapan sosial antara kelompok perusahaan besar dan kelompok perusahaan kecil. Perbedaan luas pengungkapan sosial antar kelompok perusahaan yang ditemukan pada penelitian-penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan tingkat kepedulian (tanggung jawab) sosial antara satu kelompok perusahaan dengan kelompok perusahaan lainnya.

Ditemukannya bukti mengenai adanya perbedaan luas pengungkapan sosial pada berbagai kelompok perusahaan dalam penelitian-penelitian akuntansi sosial terdahulu membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan investigasi terhadap pengungkapan sosial pada laporan tahunan yang dilakukan oleh dua kelompok perusahaan yang ada di Indonesia, yaitu: perusahaan lokal dan perusahaan asing.

Perusahaan asing (perusahaan yang lebih dari 25% sahamnya dimiliki oleh investor asing) diduga akan memiliki pengungkapan sosial yang lebih luas daripada perusahaan lokal. Kemungkinan ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran perusahaan-perusahaan di Indonesia akan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan sosial. Menurut Yudiani (Murni, 2001), di Indonesia, tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) belum membudaya jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Kurangnya kesadaran para pengusaha untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya menyebabkan upaya perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar masih relatif rendah. Banyak perusahaan yang beroperasi semata-mata untuk mengejar maksimalisasi laba tanpa menghiraukan dampak negatif yang timbul dari aktivitas perusahaan. Hal ini terbukti dari polusi, kebakaran hutan, kerusakan lingkungan, serta masalah-masalah yang berkaitan dengan karyawan dan masyarakat sekitar masih banyak terjadi.

Selain itu, di Indonesia, penggunaan laporan tahunan sebagai media komunikasi antara perusahaan dengan stakeholders juga masih jauh tertinggal dari negara-negara lain. Utomo (2000) mengemukakan bahwa selama ini, perusahaan-perusahaan di Indonesia membuat laporan tahunan hanya untuk keperluan para pemegang saham, sedangkan kepentingan stakeholders lain seperti karyawan, masyarakat dan konsumen cenderung terabaikan. Perusahaan asing di Indonesia diduga memiliki pengungkapan sosial pada laporan tahunan yang lebih luas daripada perusahaan lokal, karena investor asing di Indonesia pada umumnya membutuhkan serta menuntut informasi sosial yang luas. Pengungkapan informasi sosial pada laporan tahunan sangat dibutuhkan oleh para investor asing tersebut untuk membuat keputusan investasi. Hal ini disebabkan karena umumnya investor asing mau berinvestasi pada daerah yang aman, tidak banyak klaim (tuntutan) baik dari komunitas masyarakat sekitar, lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun pemerintah. Sehingga, investor asing dalam membuat keputusan investasi tidak hanya berdasarkan pada pertimbangan ekonomi dan keuangan, tetapi juga pada pertimbangan sosiologis. Selain melihat profit, mereka juga melihat tanggung jawab perusahaan pada stakeholders selain pemegang saham. Tanggung jawab tersebut antara lain mencakup perlindungan lingkungan, perlakuan terhadap karyawan, hubungan dengan pemerintah, serta kualitas dan inovasi produk (Rockness dan Williams dalam Belkaoui, 2000). Oleh karena itu, investor asing yang berinvestasi di Indonesia diduga akan lebih memilih untuk berinvestasi pada perusahaan yang memiliki pengungkapan sosial yang luas.

Hal-hal yang telah dikemukakan di atas menimbulkan dugaan adanya perbedaan luas pengungkapan sosial yang signifikan antara perusahaan lokal dan perusahaan asing. Melihat pentingnya pengungkapan sosial pada laporan tahunan—baik bagi perusahaan maupun stakeholders—serta kemungkinan terjadinya perbedaan luas pengungkapan sosial antara perusahaan lokal dan perusahaan asing, maka melalui penelitian ini penulis ingin melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam luas pengungkapan sosial pada laporan tahunan antara perusahaan lokal dan perusahaan asing.

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI ALAT PERENCANAAN LABA PADA P.D.UNION MEDAN (EKN-105)

2010-01-11T21:53:00.001-08:00

Setiap perusahaan yang didirikan baik perusahaan dagang, perusahaan industri maupun perusahaan jasa memiliki satu tujuan utama yaitu mencapai laba maksimal. Setiap perusahaan berusaha untuk menerapkan strategi yang tepat sehingga dapat secara cepat merespons perkembangan pasar untuk dapat mempertahankan dan sekaligus merebut pasar dan peluang yang ada dimana terdapat para pesaing dari bidang usaha sejenis yang ketat berkompetisi.

Informasi-informasi bisnis harus secara cepat dapat diperoleh sehingga pihak perusahaan dapat segera mengambil kebijakan yang diperlukan. Di samping kecepatan, keakuratan dari informasi yang diperoleh juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dan menjadi aset yang sangat berharga bagi perusahaan dalam menerapkan kebijakan dan strategi-strateginya.

Akan tetapi kecepatan dan keakuratan informasi tidak akan berharga jika tidak dapat dianalisis dan diinterpretasikan dengan baik dan tepat dalam kebijakan dan strategi yang dibuat oleh perusahaan. Hal ini menuntut kemampuan dan kejelian pihak manajemen perusahaan dalam menganalisis dan menginterpretasikan informasi tersebut khususnya informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan.

Informasi mengenai kegiatan di masa yang lalu dianalisa dan disesuaikan dengan keadaan di masa sekarang untuk dijadikan dasar kebijaksanaan yang berguna sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, suatu keputusan tersebut tidak hanya didasarkan pada intuisi manajer belaka, melainkan suatu keputusan yang tepat dan lebih rasional.

Laporan keuangan adalah salah satu sumber informasi yang penting dalam hal pengambilan keputusan oleh pihak manajemen perusahaan karena menyangkut tentang posisi keuangan perusahaan baik dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, hasil-hasil atau kerugian yang dialami oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu.
Dengan informasi dari laporan keuangan periode yang lalu, manajemen perusahaan dapat mengambil keputusan untuk kebijakan-kebijakan yang lebih tepat, membuat perencanaan yang lebih baik untuk periode yang akan datang serta memperbaiki sistem pengawasannya.

Salah satunya adalah untuk membuat perencanaan laba pada periode yang akan datang serta bagaimana cara untuk mencapai target laba yang sudah ditetapkan oleh perusahaan karena tingkat laba perusahaan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan dan kemajuan perusahaan.
Hal menarik inilah yang menjadi salah satu alasan penulis memilih judul “ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI ALAT PERENCANAAN LABA PADA P.D.UNION MEDAN “

ANALISIS PENGUMUMAN DIVIDEN UNTUK MENGUJI EFISIENSI PASAR BENTUK SETENGAH KUAT SECARA KEPUTUSAN (STUDI PERISTIWA PADA PERUS. MANUFAKTUR (EKN-104)

2010-01-11T21:51:00.001-08:00

Pasar modal yang efisien yaitu pasar modal yang harga-harga sekuritasnya secara penuh merefleksikan (fully reflect) informasi yang tersedia di pasar serta merespon secara cepat (quickly react) setiap munculnya informasi baru. Efisiensi pasar dapat dibedakan ke dalam tiga tingkatan, yaitu efisiensi pasar bentuk lemah (weak form efficiency), efisiensi pasar bentuk setengah kuat (semi strong form efficiency) dan efisiensi pasar bentuk kuat (strong form efficiency) (Fama, 1970). Efisiensi pasar bentuk setengah kuat versi Fama tersebut kemudian dikembangkan oleh Hartono (1998) menjadi efisiensi pasar bentuk setengah kuat secara informasi (informationally efficient market) dan efisiensi pasar bentuk setengah kuat secara keputusan (decisionally efficient market).

Pada pasar yang efisien secara informasi, efisiensi pasar diukur berdasarkan seberapa luas suatu informasi tersedia di pasar. Jika harga sekuritas secara penuh mencerminkan informasi yang dipublikasikan saat ini, maka pasar sekuritas tersebut dikatakan efisien dalam bentuk setengah kuat secara informasi. Sedangkan pada pasar yang efisien secara keputusan, efisiensi pasar dinilai tidak hanya dari segi ketersediaan informasi saja tetapi juga mempertimbangkan kemampuan pelaku pasar dalam mengolah informasi sehingga dapat berguna dalam pengambilan keputusan investasi.

Menurut Hartono (1998), definisi pasar efisien bentuk setengah kuat versi Fama tepat untuk informasi yang tidak memerlukan pengolahan lebih lanjut, misalnya pengumuman laba. Pengumuman laba dengan mudah dapat diinterpretasikan sebagai peningkatan kinerja perusahaan. Terhadap informasi pengumuman laba, pasar akan bereaksi dengan cepat sehingga harga sekuritas akan segera bergerak ke arah keseimbangan yang baru. Harga keseimbangan yang baru tersebut mencerminkan informasi pengumuman laba yang beredar di pasar. Untuk informasi yang tidak memerlukan pengolahan lebih lanjut, ketersediaan informasi sudah mencukupi untuk menilai efisiensi pasar.
Akan tetapi, untuk informasi yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut, seperti pengumuman dividen meningkat, ketersediaan informasi saja tidak menjamin suatu pasar menjadi efisien. Ketika informasi dividen meningkat diumumkan dan kemudian semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, belum tentu informasi tersebut dengan segera tercermin dalam harga sekuritas perusahaan bersangkutan. Hal ini karena sebelum memberikan reaksi terhadap pengumuman dividen meningkat, pelaku pasar terlebih dahulu harus menganalisis apakah pengumuman dividen meningkat tersebut merupakan sinyal yang valid atau tidak. Pengumuman dividen meningkat merupakan sinyal yang valid jika dikeluarkan oleh perusahaan yang bertumbuh. Hal ini karena kenaikan dividen merupakan sinyal yang membutuhkan cost tinggi sehingga hanya perusahaan bertumbuh yang akan mampu menanggungnya. Jika suatu perusahaan mengumumkan kenaikan dividen, maka perusahaan tersebut harus mampu memenuhi pembayaran dividen yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya serta mempertahankan tingkat pembayaran dividen yang sudah meningkat tersebut. Pelaku pasar akan memberikan reaksi yang positif terhadap pengumuman dividen meningkat yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bertumbuh. Sebaliknya, jika perusahaan yang tidak bertumbuh mengumumkan kenaikan dividen, maka perusahaan tersebut akan mengalami kesulitan likuiditas di masa mendatang untuk mempertahankan tingkat pembayaran dividennya. Dengan demikian, kenaikan dividen yang diumumkan oleh perusahaan yang tidak bertumbuh merupakan sinyal yang tidak valid sehingga pasar akan bereaksi negatif.

Lain halnya dengan informasi pengumuman laba yang dapat dengan mudah diinterpretasikan sebagai kabar baik, interpretasi pengumuman dividen meningkat memerlukan analisis yang mendalam dan waktu yang lebih lama. Untuk mengolah informasi semacam ini dengan benar, maka pelaku pasar harus canggih (sophisticated). Pelaku pasar yang canggih yaitu pelaku pasar yang mampu menilai apakah suatu informasi merupakan sinyal yang valid (memiliki nilai ekonomis dalam pengambilan keputusan investasi) atau tidak valid (tidak memiliki nilai ekonomis dalam pengambilan keputusan investasi).

Tidak semua pelaku pasar dapat menilai dengan tepat apakah suatu informasi memiliki nilai ekonomis dalam pengambilan keputusan investasi atau tidak. Sebagian pelaku pasar masih merupakan investor yang naif, yaitu investor yang kurang atau tidak dapat menginterpretasikan informasi dengan benar. Meskipun suatu informasi sudah tersedia untuk semua pelaku pasar, pasar yang tidak efisien bisa saja terjadi. Hal itu karena tidak semua pelaku pasar merupakan investor yang canggih. Dengan demikian pembagian efisiensi pasar berdasarkan ketersediaan informasi saja tidaklah cukup. Untuk menilai apakah suatu pasar sekuritas sudah efisien atau tidak juga harus memperhitungkan kecanggihan pelaku pasar dalam mengolah suatu informasi. Jika semua informasi tersedia bagi semua pelaku pasar dan semua pelaku pasar dapat mengambil keputusan dengan canggih, maka pasar sekuritas tersebut dikatakan efisien secara keputusan.

Penelitian ini bermaksud menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat secara keputusan terhadap pengumuman dividen meningkat. Pengujian efisiensi pasar secara keputusan meliputi pengujian kandungan informasi pengumuman dividen, kecepatan reaksi pasar serta ketepatan reaksi pasar terhadap pengumuman dividen. Pengujian kandungan informasi dan kecepatan reaksi pasar dilakukan tidak hanya terhadap pengumuman dividen meningkat saja tetapi juga terhadap pengumuman dividen menurun. Sedangkan pengujian ketepatan reaksi pasar dilakukan terhadap pengumuman dividen meningkat saja.

Dasar penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Hartono (2003) serta Setiawan dan Subekti (2005). Kedua penelitian tersebut menguji ketepatan reaksi pasar terhadap pengumuman dividen meningkat. Perusahaan yang mengumumkan kenaikan dividen dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok perusahaan bertumbuh dan kelompok perusahaan yang tidak bertumbuh dengan menggunakan proksi Investment Opportunity Set (IOS). Pengujian ketepatan reaksi pasar dilakukan dengan menguji abnormal return pada masing-masing kelompok.

Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yaitu proksi IOS yang digunakan untuk mengklasifikasikan perusahaan yang mengumumkan kenaikan dividen sebagai perusahaan bertumbuh atau tidak bertumbuh. Jika penelitian sebelumnya menggunakan proksi IOS individual (Setiawan dan Hartono, 2003 menggunakan rasio market to book value of assets, sementara Setiawan dan Subekti, 2005 menggunakan rasio capital addition to book value of assets), maka penelitian ini menggunakan proksi gabungan. Proksi gabungan yaitu suatu proksi yang terbentuk dari gabungan proksi-proksi individual. Penggunaan proksi gabungan dapat mengurangi measurement error yang melekat pada proksi individual, sehingga akan menghasilkan pengukuran IOS yang lebih baik (Kallapur dan Trombley, 2001 dalam Saputro, 2003). Penelitian ini menggunakan proksi gabungan yang digunakan oleh Pagalung (2003), yaitu: (1) rasio market to book value of assets, (2) rasio market to book value of equity, (3) rasio earning to price, dan (4) rasio Tobin’s Q. Karena rasio Tobin’s Q menggunakan nilai persediaan dalam perhitungannya, maka penelitian ini tidak bisa menguji semua perusahaan yang mengumumkan kenaikan dividen, tetapi hanya mengambil sampel dari kelompok usaha manufaktur saja.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul: “ANALISIS PENGUMUMAN DIVIDEN UNTUK MENGUJI EFISIENSI PASAR BENTUK SETENGAH KUAT SECARA KEPUTUSAN (STUDI PERISTIWA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG LISTING DI BURSA EFEK JAKARTA PERIODE 2004-2006) ”.

TRANSPARANSI DAN TRANSFORMASI AUDIT SEKTOR PUBLIK SEBAGAI USAHA PEMENUHAN AKUNTABILITAS PUBLIK (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kota Batu) (EKN-103)

2009-12-28T15:33:00.000-08:00

Akuntansi merupakan disiplin ilmu yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan para penggunanya. Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi digunakan baik pada sektor swasta maupun sektor publik untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta.

Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya. Dalam waktu yang relatif singkat, akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Fenomena yang dapat diamati, dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik (seperti: pemerintahan pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara). Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Audit sektor publik merupakan salah satu bidang akuntansi sektor publik. Sebagai salah satu bidang, audit sektor publik lebih merupakan pilar. Apabila pilar itu runtuh, maka keberadaan akuntansi sektor publik pun akan dipertanyakan. Oleh sebab itu, keseriusan pengembangan akuntansi sektor publik baik ditingkat sistem maupun standar seharusnya diikuti dengan pengembangan audit. Selain itu, berbagai stagnasi politik yang terjadi dalam reformasi manajemen keuangan sektor publik akan dapat dipecahkan melalui implementasi opini audit, baik untuk pemeriksaan keuangan maupun pemeriksaan kinerja.

Selaras dengan amandemen UUD 1945 dan UU Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan telah diperkuat posisinya sebagai salah satu pilar kehidupan bernegara. Pilar ini adalah auditor eksternal satu-satunya. Ini berarti, pilar audit sektor publik telah mendapatkan pengakuan yang tegas dan jelas dalam perundang-undangan negara ini (Bastian, 2003:V).

Perkembangan bisnis sekarang menuntut adanya transparansi manajemen dalam mengelola perusahaan. Pihak manajemen harus menyajikan kondisi perusahaan secara jelas, baik secara finansial maupun operasional. Transparansi manajemen ini tidak lepas dari peran independen yaitu audit eksternal. Audit eksternal yang independen adalah akuntan publik dan akuntan pemerintah. Akuntan publik sebagai badan pemeriksa laporan keuangan perusahaan privat, sedangkan akuntan pemerintah dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Pemeriksa Perusahaan Publik atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Oleh karena itu perusahaan Indonesia dapat dipercaya masyarakat maupun investor jika sudah diperiksa laporan keuangan oleh akuntan (Safriliana, 2003:68).
Dalam tahun-tahun belakangan ini berbagai tuntutan dari masyarakat agar mendapatkan pelayanan yang baik merupakan suatu gejala yang sulit dihindari baik disektor pemerintahan maupun sektor swasta. Pada sektor swasta, mengingat sangat terbatasnya stakeholder, jelasnya produk yang dihasilkan, dan banyaknya perusahaan yang menyediakan barang dan jasa tingkat persaingan diantara perusahaan akan memacu perusahaan untuk dapat melayani stakeholdernya dengan baik. Lain hanya dengan sektor pemerintahan sebagai satu-satunya institusi yang memberikan pelayanan terhadap kebutuhan barang publik dan jasa publik, upaya pelayanan kepada para stakeholdernya relatif bersifat monopolistik, sehingga kesadaran dan upaya-upaya untuk memberikan pelayaan terbaik kepada publiknya agak tertinggal dibandingkan sektor swasta. Dalam rangka merespon apa sebenarnya yang diinginkan warganya, badan-badan ini sedapat mungkin melibatkan para stakeholder dalam merumuskan rencana strategisnya, terutama ketika mereka merumuskan misi organisasinya. Dengan demikian nampak adanya perubahan yang mendasar bagaimana pemerintah seharusnya melayani masyarakatnya (Tim Studi Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKP, 2001:2).

Jika mengacu pada World Bank dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance. Pengertian good governance sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik. Sementara itu, World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran dari salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2002:24).
Untuk mewujudkan good governance diperlukan reformasi kelembagaan (institutional reform) dan reformasi publik (public managemen reform). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan didaerah baik struktur maupun infrastrukturnya. Kunci reformasi kelembagaan tersebut adalah pemberdayaan masing-masing elemen didaerah, yaitu masyarakat umum sebagai “stakeholder”, pemerintahan daerah sebagai eksekutif, dan DPRD sebagai “shareholder” (Mardiasmo, 2002:25).
Dalam dunia bisnis, good governance, dikenal dengan istilah good corporate governance dengan prinsip yang kurang lebih sama. Dalam setiap penyelenggaraan good governance, harus berlandaskan pada tiga prinsip dasar, yaitu: transparansi, partisipasi, akuntabilitas. Ketiga prinsip dasar tersebut, merupakan bagian tak terpisahkan dalam setiap penentuan kebijakan publik, implementasia, dan pertanggungjawabannya dalam bingkai good governance (Rosjidi, 2001:142).

Undang-undang No 32 Tahun 1999 merupakan perubahan dari Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Serta peningkatan daya saing daerah. Dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global. Dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal ini telah melahirkan nuansa baru, yaitu pergeseran kewenangan pemerintahan yang sentralistik birokratik ke pemerintahan yang desentralistik partisipatoris (Undang-Undang No. 32, 2004:137).
Kondisi tersebut juga terpacu seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diyakini akan membawa perubahan yang mendasar. Ditujukan untuk menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang profesional, demokratis, adil dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, karena Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Undang-Undang No. 33, 2004:247).

Sektor publik sering dinilai negatif oleh beberapa pihak, misalnya sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan kualitas dan profesionalisme serta value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Selain itu, tuntutan yang lain adalah perlunya akuntabilitas publik dan privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik publik untuk menciptakan good publik and corporate governance (Mardiasmo, 2002:27).

Model value for money (3E) mengukur dengan analisis varian yakni membandingkan antara input dan output yang direncanakan dengan input dan output aktualnya. Ekonomi dasar melalui rasio antara masukan aktual dengan masukan rencana. Efisiensi diukur melalui rasio efisiensi aktual dengan rasio efisiensi yang direncanakan. Efektivitas diukur dengan membandingkan keluaran realisasian (aktual) dengan keluaran menurut rencana (Suharyani, 2003:40).

Dalam konteks otonomi daerah, value for money merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai good governance. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (public money) yang mendasarkan konsep value for money, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik.
Berdasarkan uraian di atas, mengingat masih banyaknya potensi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mewujudkan good governance yang memenuhi tuntutan akuntabilitas publik, maka dalam penelitian ini diambil judul: “TRANSPARANSI DAN TRANSFORMASI AUDIT SEKTOR PUBLIK SEBAGAI USAHA PEMENUHAN AKUNTABILITAS PUBLIK” (Study Pada Pemerintahan Kota Batu).